Nestapa PDIP Akibat Geram Terpendam pada Ahok

 Calon yang lain lupakan saja, menurut "rasa saya" tidak akan menang lawan inkamben Ahok, termasuk Profesor Yusril IM. Memang apa pengalaman hebatnya YIM untuk layak jadi Gubernur? Bukankah yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai Capres dan tidak laku, bahkan partai pimpinannya saja (PBB) tidak mendapat suara untuk dapat duduk di DPR/D, masih menurut rasa saya, nama yang bersangkutan kadarnya mirip-mirip dengan Prof. AR, sama-sama hebat karena sama-sama Profesor, tapi tidak lebih dari itu.  Padahal ujarnya pada Februari lalu ingat saya sudah mendapatkan dukungan dari 6 partai untuk mencalonkan dirinya maju sebagai Cagub, mana buktinya? 

Yusril IM apakah tidak malu jika diposisikan sebagai Balon Wagub oleh PDIP? Jadi itulah sebabnya bisa punya tiket untuk maju saja menurut saya masih susah kalau harus lewat PDIP, kecuali PDIP secara internal hanya ingin posisi Cawagub, apakah itu mungkin sebagai pemilik suara mayoritas di DPRD DKI? Apa PDIP tidak malu? Logika warasnya apa ketika sebagai "pemimpin" suatu partai (maaf, apakah partainya YIM sudah dibubarkan atau belum?) lalu melamar sebagai kandidat Cagub lewat partai lain? 

Tentu saja beda seandainya yang bersangkutan diminta atau dipinang oleh partai lain untuk maju, dan karena tidak punya kendaraan jadi masih elok pinjam kendaraan partai lain yang memintanya, bukan dengan cara "memohon" kalau tidak boleh saya katakan "mengemis", banyak sekali tokoh-tokoh kita yang sudah meninggalkan "logika waras" dengan melupakan rasa malu bahkan sangat memalukan tapi tidak bisa dirasakan sendiri, out of control, maruk, kebas, atau memang kita semua sudah banyak yang menjadi monster? Jangan lupa, untuk menjadi pemimpin rakyat bukan hanya dilihat dari pendidikan, tapi terlebih juga adalah rekam jejak. Dan rekam jejak itu bercerita tentang sangat banyak hal yang terlalu sangat panjang kalau harus diurai satu persatu disini, itulah cara ngeles saya untuk menutupi ketidak tahuan yang ingin saya utarakan, sori, karena semuanya memang hanya versi "rasa saya".

 PDIP jelas salah kalkulasi kalau harus memajukan Risma untuk melawan Ahok, boleh saja PDIP punya prisip "petugas partai" atau "harus bersedia ditugaskan dimana saja" jika partai menghendaki. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hal-hal itu tidak terkesan kediktatoran? Lalu unsur demokratisnya didalam partai itu dimana?

 Petugas Partai atau "harus bersedia ditugaskan dimana saja", apakah iya harus mengutamakan tameng kepentingan partai? Lalu sejatinya kepentingan partai itu apa? Bukankah kepentingan partai adalah seaspirasi kepentingan rakyat (setidaknya rakyat pemilihnya)? Lalu apakah seandainya menugaskan Risma itu demi rakyat atau demi keegoisan partai? Menurut saya, yang terpenting kalau ingin memajukan Risma untuk ikut Pilkada DKI 2017 adalah mendengarkan suara keinginan Risma sendiri, itu adalah porsi terpentingnya, karena Risma memang sudah bukan hanya menjadi "petugas partai" saja yang bisa di tugaskan kemanapun sesuai keinginan partai. 

Sangat berbeda dengan posisi Ganjar Pranowo ketika ditugaskan untuk maju menjadi Cagub Jawa Tengah waktu itu, karena memang waktu itu Ganjar Pranowo sedang tidak memegang jabatan publik, dan yang terpenting GP bersedia maju. Jadi alasan rasional dan masuk akal adalah unsur terpenting dari Balon itu sendiri, tentu saja partai boleh memberi dukungan dan bujukan, tapi bukan tekanan yang menjurus pemaksaan, apa lagi pemaksaan yang menjurus mencederai keinginan rakyat utamanya rakyat konstituen PDIP itu sendiri. Kalau rakyat yang memang dasarnya bukan penyuka PDIP tentu akan semakin bertepuk tangan ketika PDIP terkesan ngawur dan salah kaprah bukan?

 Ketika (andai) Risma "dipaksa" maju untuk Pilkada DKI 2017, tentu saja unsur paksa itu tidak akan tampak, karena Risma pasti juga tidak akan berani mengakui bahwa iya dipaksa, karena itu citra yang sangat tidak bagus untuk masa kampanyenya. Jadi pada akhirnya unsur paksa hanya akan diterima dan ditanggung sendiri oleh Risma apapun hasil akhirnya, kalau menang ya syukur, kalau kalah ya nasib. 

Kemenangan itu banyak saudaranya sedangkan kekalahan itu yatim, tapi kalau sampai Risma maju dan kalah, PDIP juga akan menerima getah, dituding punya agenda tersembunyi untuk menyingkirkan Risma karena untuk maju sebagai Cagub DKI maka calon harus melepaskan jabatannya, dan yang akan menggantikan adalah wakilnya, dan wakilnya Risma saat ini dari PDIP juga. Bukankah pada periode pertama sebagai Walikota Risma pernah berniat mengundurkan diri karena ada gosip mendapat tekanan dari partainya? Kalau ditilik sejarahnya, Risma orangnya mirip Ahok juga, keterikatan pada partai bukanlah yang utama. Berikutnya jika kekalahan dengan mengajukan Risma tentu juga akan berimbas suara "kecewa" khususnya dari rakyat Surabaya kepada PDIP, dan Jatim lingkup besarnya, kecewa juga akan dituai dari rakyat DKI, dan bukan tidak mungkin gabungan semua itu gaungnya juga sampai ke seluruh negeri. 

Dan itu baru akan terasa pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang, tapi PDIP boleh saja menghibur diri karena punya Jokowi sebagai jurkam untuk kampanye 2019, dan semoga rakyat tidak dendam pada PDIP atau tidak banyak partai yang lebih baik saat itu. Tapi menurut kalkulasi saya NASDEM yang akan semakin berkibar, Hanura hanya sedikit kecipratan walau juga sesama mendukung Ahok saat ini, jangan lupa NASDEM punya tipi yang lebih waras dari "tipi beda" yang justru tidak mampu mengangkat pemiliknya (ARB) walau sudah mengkampanyekan beberapa tahun sebelumnya ...... Ngenes, sekaligus memberi pelajaran kepada kita semua, pencitraan tanpa fakta itu hanya akan menuai kehebatan kosong melompong, apa dipikir semua rakyat masih terlalu bodoh? Itulah juga yang terjadi saat ini, Ahok diserang oleh hampir semua tipi, semoga rakyat masih banyak yang punya logika waras, sehingga dapat membedakan mana emas murni atau hanya besi rongsokan yang disepuh emas!

 Menurut tebakan saya PDIP tidak akan memajukan Risma untuk ikut Pilkada DKI 2017, bukan juga karena Risma dan Ahok pernah dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi belum lama ini. Memangnya masih "model sendiko dawuh gusti?" Pertimbangan Risma masih sewaras pertimbangan Ridwan Kamil, dan jangan lupa Jokowi adalah juga kader PDIP yang tidak mungkin mengkhianati partainya sendiri. Semuanya masih pakai pertimbangan logika waras, dan bersyukur masih ada beberapa tokoh yang waras di negeri ini, dan semoga kewarasan itu semakin banyak baranak pinak. 

Saya menyatakan Risma tidak menjadi Cagub PDIP pada Pilkada DKI 2017 karena menerka memang Risma tidak ingin maju, dan bukankah kenyataannya Risma tidak ikut test yang diadakan PDIP untuk Balon Cagub yang mendaftar seperti yang contohnya diikuti oleh Djarot (Wagub DKI saat ini), kalau tidak ikut test lalu tiba-tiba nyodok dengan kartu truf dicalonkan, apa kata peserta lain? Itulah sebab saya "yakin" Risma tidak akan ikut maju sebagai peserta pertandingan yang akan datang.