Banyak anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga tidak memadai. Masih banyak orang yang menjadi korban penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kuat.
Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak usia dini masih kerap terjadi. Aksi bunuh diri masih sering diberitakan di media-media online. Kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya masih terbuka lebar. Dan masih banyak persoalan kemanusiaan lainnya.
Lantas, kita semua bertanya: itu semua salah siapa? Apakah salah pemerintah? Atau barangkali kesalahan dan kelemahan masyarakat itu sendiri?
Kita perlu melihat secara objektif terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sebab, tidak realistis juga kalau semua persoalan yang dialami oleh seluruh masyarakat di negeri ini, menjadi tanggung jawab pemerintah.
Saya kira, pemerintah tak cukup waktu untuk menyelesaikan semua masalah pokok yang dialami masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Benar bahwa pemerintah adalah aktor perubahan bagi masyakarat. Tapi, menurut hemat penulis, masyakat juga harus aktif dalam menyambut peruabahan tersebut. Dalam arti, masyarakat harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan ksejahteraan yang diimpikannya.
Tidak bisa kalau masyarakat dari Sabang sampai Merauke, hanya menunggu dan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini.
Harus ada kerja sama atara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah juga harus bekerja keras untuk kebahagiaan masyarakat. Pemerintah harus bergerak ke bawah. Bertemu langsung dengan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, yakni blusukan.
Blusukan artinya, mengunjungi masyarakat kelas bawah, melihat situasi ril yang mereka alami. Menampung aspirasi dan mendengar segala keluh kesah yang mereka utarakan. Setelah itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan mereka. Bukan hanya mendengar, dan lalu berdiam. Â Selesai.
Kembali ke pertanyaan awal, kemerdekaan itu sesunggunya milik siapa? Menurut penulis, kemerdekaan itu milik pemerintah dan kaum-kaum borjuis. Bukan milik masyarakat.
Kemerdekaan hanya dirasakan oleh partai-partai politik dan para politisi yang selalu ambisius dalam merebut kursi-kursi kekuasaan. Kemerdekaan itu adalah milik para para artis yang selalu disorak sorai ketika tampil dan bernyanyi di depan panggung publik.
