Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Penetapan waktu Pilkada oleh KPU tentu saja sangat berisko. Mengingat coronavirus masih mengancam keselamatan masyarakat di negeri ini. Korban yang positif Covid-19 dan meninggal masih meningkat hingga saat ini.
Namun mau tidak mau, Pilkada tetap harus dilaksanakan walau harus menggunakan protokol kesehatan yang lengkap. Masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suarana nantinya, harus menggunakan masker dan hand sanitizer agar luput dari serangan coronavirus.
Sebagai masyarakat yang selalu merindukan perubahan, kita tentu sangat antusias menyambut Pilkada serentak ini. Sebab, para Kepala Daerah yang memimpin selama lima tahun terakhir tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka hanya bekerja untuk kepentingan keluarga dan golongan tertentu. Tidak untuk masyarakat.
Oleh karena itu, Kepala Daerah tersebut harus segera diganti oleh Kepala Daerah yang visioner dan memiliki komitmen penuh terhadap upaya pembangunan fisik di daerah dan peningkatan tarah hidup masyarakat.
Apa itu politik serangan fajar?
Politik serangan fajar adalah praktik politik uang (money politic) yang seringkali terjadi di Indonesia dan mungkin juga terjadi di Amerika dan negara-negara lain di dunia. Sasaran utama dari politik serangan fajar ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat yang secara ekonomi tidak memadai.
Di daerah saya di Manggarai-NTT misalnya, upaya serangan fajar selalu terjadi setiap kali diadakan Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup) dan bahkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Biasanya serangan fajar ini dilakukan detik-detik menjelang pemungutan suara. Misalnya, Pilkada dilakukan pada tanggal 9 Desember. Maka para tim sukses (timses) melakukan serangan fajar pada tanggal 9 Desember pagi. Sekitar pkl 01.00 hingga pkl 05.00 pagi para timses tersebut bergerak dari rumah ke rumah untuk memberikan sejumlah duit kepada masyarakat, untuk kemenangan pasangan calon (paslon) tertentu.
Dan dari hasil diskusi dengan beberapa politisi di daerah saya, politik serangan fajar ini sangat ampuh dan efektif. Banyak Kepala Daerah yang selama ini menang dalam kontestasi Pilkada karena mereka memiliki duit  banyak sehingga berhasil melakukan serangan fajar.
Hal ini dapat diterima secara akal sehat. Pasalnya, masyarakat yang miskin tidak mungkin menolak rejeki. Mereka selalu membutuhkan duit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari.
Nah, ketika diberikan duit sebesar satu juta rupiah misalnya, mereka pasti menerimanya dengan senang hati. Bahkan menganggap bahwa menerima duit dari timses seperti menyambut "malaekat pembawa keberuntungan". Padahal, mereka tahu bahwa dampak buruk dari politik serangan fajar (politik uang) sangat nyata dan berbahaya.
3 dampak buruk politik serangan fajar
Ada tiga dampak buruk dari politik serangan fajar. Pertama, pemimpin yang terpilih tidak berkualitas. Pemimpin yang terpilih karena "menyiram uang" atau melakukan serangan fajar seringkali tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugas pemerintahan.
Selain karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menata pemerintahan, juga dipengaruhi oleh rendahkan ketrampilan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut.
Kedua, pembangunan tidak berjalan. Pemimpin yang tidak berkualitas tentu saja mengakibatkan proses pembangunan di daerah tidak berjalan alias berjalan di tempat.
Setiap 5 tahun sekali selalu diadakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Manggarai. Namun, pergantian pemimpin tersebut tidak disertai dengan pembangunan fisik yang digentorkan.Â
Misalnya pembangunan infrastruktur: jalan raya, bendungan, puskesmas, sekolah, pasar, jaringan internet dan masih banyak pembangunan lainnya, tidak berjalan optimal.
Ketiga, berpotensi melakukan korupsi. Pemimpin yang terpilih karena politik uang sangat berpotensi melakukan korupsi. Terutama korupsi Anggaran Pembelajaran Daerah (APBD) yang dikelolanya.
Saya kira, banyak sekali Kepala Daerah yang selama ini ditangkap oleh KPK karena mengkorupsi dana APBD. Padahal, gaji mereka sudah sangat besar.
Fakta bahwa politik serangan fajar di Manggarai dan di daerah lain kerap terjadi, maka bisa dikatakan bahwa Pilkada tak lain dan tak bukan adalah ajang pemilihan pemimpin yang berduit. Bukan pemilihan pemimpin yang memiliki visi yang besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
Siapa yang memiliki banyak duit, dialah yang berhak dan layak menjadi pemimpin. Padahal, pemimpin berduit belum tentu sanggup menjalankan tugas kepemimpinan sesuai yang diamanat oleh konstitusi.
Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita wajib memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengeksekusi visi-misi yang diutarakan dengan lantang di hadapan masyarakat ketika kampanye.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki program kerja yang jelas. Ibarat seorang tukang gojek, dia tau dari mana dia berangkat dan kemana dia akan mengantar penumpang. Begitu juga pemimpin, dia harus tau apa-apa saja program kerjanya dan tujuan dari program kerja tersebut apa?
Tentu saja program tersebut harus selalu terarah pada kemaslahatan dan kebaikan bersama (bonum commune). Bukan hanya untuk kesejahteraaan keluarga sendiri.
Untuk itu, mulai dari sekarang, kita harus mencari informasi terkait siapa saja yang layak menjadi Kepala Daerah. Kenalilah mereka. Telusuri rekam jejaknya, lalu cobloslah mereka ketika waktu Pilkada tiba. Dan jangan sampai akal budi dan hati Nurani kita lumpuh di hadapan uang murahan.
Waspada dan waspadalah. Politik serangan fajar itu berbahaya!!!
