Nah, ketika diberikan duit sebesar satu juta rupiah misalnya, mereka pasti menerimanya dengan senang hati. Bahkan menganggap bahwa menerima duit dari timses seperti menyambut "malaekat pembawa keberuntungan". Padahal, mereka tahu bahwa dampak buruk dari politik serangan fajar (politik uang) sangat nyata dan berbahaya.
3 dampak buruk politik serangan fajar
Ada tiga dampak buruk dari politik serangan fajar. Pertama, pemimpin yang terpilih tidak berkualitas. Pemimpin yang terpilih karena "menyiram uang" atau melakukan serangan fajar seringkali tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugas pemerintahan.
Selain karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menata pemerintahan, juga dipengaruhi oleh rendahkan ketrampilan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut.
Kedua, pembangunan tidak berjalan. Pemimpin yang tidak berkualitas tentu saja mengakibatkan proses pembangunan di daerah tidak berjalan alias berjalan di tempat.
Setiap 5 tahun sekali selalu diadakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Manggarai. Namun, pergantian pemimpin tersebut tidak disertai dengan pembangunan fisik yang digentorkan.Â
Misalnya pembangunan infrastruktur: jalan raya, bendungan, puskesmas, sekolah, pasar, jaringan internet dan masih banyak pembangunan lainnya, tidak berjalan optimal.
Ketiga, berpotensi melakukan korupsi. Pemimpin yang terpilih karena politik uang sangat berpotensi melakukan korupsi. Terutama korupsi Anggaran Pembelajaran Daerah (APBD) yang dikelolanya.
Saya kira, banyak sekali Kepala Daerah yang selama ini ditangkap oleh KPK karena mengkorupsi dana APBD. Padahal, gaji mereka sudah sangat besar.
Fakta bahwa politik serangan fajar di Manggarai dan di daerah lain kerap terjadi, maka bisa dikatakan bahwa Pilkada tak lain dan tak bukan adalah ajang pemilihan pemimpin yang berduit. Bukan pemilihan pemimpin yang memiliki visi yang besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
Siapa yang memiliki banyak duit, dialah yang berhak dan layak menjadi pemimpin. Padahal, pemimpin berduit belum tentu sanggup menjalankan tugas kepemimpinan sesuai yang diamanat oleh konstitusi.
