PPN 12%: Antara Kebutuhan Negara dan Beban Rakyat

Baru-baru ini, muncul diskusi hangat tentang rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Isu ini memicu berbagai pendapat, baik pro maupun kontra, di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa langkah ini tidak adil, terutama dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Di sisi lain, pemerintah menganggap kebijakan ini sebagai langkah penting untuk mendukung anggaran negara.

Latar Belakang Kebijakan

Kenaikan PPN ini sebenarnya sudah disahkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam pasal 7 UU tersebut, dijelaskan bahwa PPN akan naik dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan selanjutnya menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara setelah terpukul oleh pandemi COVID-19.

Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi kenaikan ini. Dengan ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, langkah ini dianggap membebani masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. PPN bersifat regresif, yang berarti pajak ini berlaku sama bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang tingkat pendapatan mereka. Akibatnya, dampaknya akan lebih terasa pada masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan mereka yang lebih mampu.

Perspektif Pemerintah

Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN adalah salah satu cara untuk memperluas basis pajak, terutama untuk menjangkau sektor ekonomi informal yang selama ini sulit terdata. Dengan mekanisme PPN, pelaku usaha kecil dan sektor informal yang tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) tetap berkontribusi melalui pajak yang dibebankan pada konsumsi mereka.

Selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam beberapa tahun terakhir, APBN telah digunakan secara agresif untuk menangani pandemi, memberikan subsidi, dan mendukung program pemulihan ekonomi. Peningkatan pendapatan dari pajak dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas fiskal.

Tantangan dan Kritik

Meskipun alasan pemerintah dapat dimengerti, banyak pihak yang merasa kebijakan ini kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat. Saat ini, tax ratio Indonesia masih berada di sekitar 10%, jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam yang mencapai 22%. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia menjadi salah satu masalah utama.

Sebagian besar pajak saat ini berasal dari kalangan menengah, terutama karyawan yang pajaknya dipotong secara otomatis. Sementara itu, banyak pelaku usaha di sektor informal yang pendapatannya besar tetapi tidak membayar pajak. Ketimpangan ini membuat kelas menengah merasa menjadi "tulang punggung" utama negara.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kenaikan PPN akan memperburuk ketimpangan sosial. Beban pajak ini akan lebih berat dirasakan oleh masyarakat miskin, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok jauh lebih besar dibandingkan kelompok kaya.

Alternatif Solusi

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa ahli menyarankan langkah-langkah alternatif seperti:

• Peningkatan Kepatuhan Pajak: Memperluas basis pajak dengan mendata lebih baik sektor informal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
• Digitalisasi Transaksi: Mengurangi penggunaan uang tunai dan meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital untuk melacak transaksi dan pendapatan.
• Peningkatan Transparansi: Memastikan bahwa pendapatan pajak dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan meningkat.

Kesimpulan

Rencana kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang kompleks, dengan tujuan baik tetapi menghadapi banyak tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan publik.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal harus mampu menyeimbangkan kebutuhan negara dengan kondisi masyarakat. Langkah-langkah yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kemampuan semua lapisan masyarakat akan memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.