PPN 12%: Antara Kebutuhan Negara dan Beban Rakyat

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kenaikan PPN akan memperburuk ketimpangan sosial. Beban pajak ini akan lebih berat dirasakan oleh masyarakat miskin, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok jauh lebih besar dibandingkan kelompok kaya.

Alternatif Solusi

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa ahli menyarankan langkah-langkah alternatif seperti:

• Peningkatan Kepatuhan Pajak: Memperluas basis pajak dengan mendata lebih baik sektor informal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
• Digitalisasi Transaksi: Mengurangi penggunaan uang tunai dan meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital untuk melacak transaksi dan pendapatan.
• Peningkatan Transparansi: Memastikan bahwa pendapatan pajak dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan meningkat.

Kesimpulan

Rencana kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang kompleks, dengan tujuan baik tetapi menghadapi banyak tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan publik.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal harus mampu menyeimbangkan kebutuhan negara dengan kondisi masyarakat. Langkah-langkah yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kemampuan semua lapisan masyarakat akan memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.