Dari sisi perekonomian negara, judi online juga memberikan dampak yang signifikan, termasuk pada pendapatan negara. Sebagian pihak berpendapat bahwa dengan melegalkan dan mengatur judi, negara bisa memperoleh pemasukan melalui pajak dan sektor pariwisata. Namun, di Indonesia, yang judi onlinenya masih ilegal dan banyak beroperasi di dunia maya, hal ini justru berpotensi mengurangi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan.
Judi online yang berkembang pesat di Indonesia sering kali tidak terpantau oleh pemerintah, yang berarti negara kehilangan kesempatan untuk mengenakan pajak pada aktivitas ini. Walaupun ada potensi ekonomi dari legalisasi judi, banyak aspek yang perlu diperhitungkan, termasuk potensi dampak moral, sosial, dan budaya yang akan muncul jika perjudian dilegalkan.
Pendapatan yang hilang akibat judi online yang tidak tercatat dalam APBN juga mengarah pada beban sosial yang lebih besar. Setiap individu yang terjerat kecanduan judi dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kerugian finansial ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga bisa memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang pada akhirnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi negara.
Selain itu, penyalahgunaan dana oleh individu yang terlibat dalam judi online dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, menambah beban bagi negara dalam hal penegakan hukum dan pengeluaran untuk rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, meskipun judi online dapat memberikan keuntungan sesaat bagi pelaku industri perjudian, dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar.
Tantangan dalam Pengawasan Judi Online
Meski pemerintah Indonesia telah melarang judi online secara tegas dengan berbagai peraturan, kenyataannya perjudian online tetap berkembang pesat. Salah satu tantangan utama adalah sifat dari judi online itu sendiri yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapa pun yang memiliki akses internet dapat dengan mudah mengakses situs judi tanpa perlu meninggalkan rumah.
Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap judi online menjadi semakin sulit karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Banyak situs judi yang beroperasi dengan server yang berada di luar negeri, sehingga pemerintah kesulitan untuk menutup aksesnya. Selain itu, penggunaan metode pembayaran digital, seperti mata uang kripto, juga memperumit upaya pemerintah untuk melacak transaksi yang terkait dengan perjudian.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berupaya menutup sejumlah situs judi online, namun upaya ini masih belum cukup untuk menghentikan praktik perjudian ilegal. Oleh karena itu, selain menutup situs dan aplikasi perjudian, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari judi online dan pentingnya menghindari kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri dan negara.
 Solusi dan Tindakan Preventif
Untuk mengatasi permasalahan judi online, baik dari sudut pandang Islam maupun APBN, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:
Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat:
