Kala Kepakualaman "Tes Vokal" di Wilayah Kekuasaan Sultan Hasanuddin

KERAJAAN Gowa dikenal dan begitu tersohor sebagai salah satu kerajaan nusantara di zamannya. Kerajaan yang menganut sistem Kesultanan di masa kejayaannya, bahkan melahirkan beberapa pahlawan nasional.

Satu nama yang begitu harum adalah Sultan Hasanuddin. Sejarah perlawanannya atas VOC Belanda menjadi kebanggan bagi masyarakat Gowa bahkan Sulsel pada umumnya.

Kegigihannya dan semangat perjuangan pantang menyerah membuat VOC menjulukinya Ayam Jantan dari Timur. VOC bahkan harus mengirim bantuan dari Batavia ke Makassar untuk menaklukkan Sultan Hasanuddin di Perang Makassar.

Penaklukan Sultan Hasanuddin oleh Belanda pun terjadi. Namun roda Kerajaan Gowa tetap berjalan dari sultan ke sultan atau orang Gowa menyebutnya Somba hingga Raja/Sultan/Somba Gowa ke 36, Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Alauddin.

Di zaman pemerintahan Raja Gowa ke 36 ini lah, Kerajaan Gowa secara penuh menyatu dengan NKRI. Andi Idjo yang menjabat sebagai raja kala itu menyerahkan secara penuh kekuasaan Kerajaan Gowa ke pemerintah RI dibawah kendali Presiden Soekarno bersama dengan kerajaan-kerajaan nusantara lainnya kecuali Keraton Jogjakarta.

Andi Idjo kemudian dijuluki sebagai raja terakhir Kerajaan Gowa sekaligus menjadi Bupati pertama Dati II Gowa yang sekarang bernama Kabupaten Gowa. Belakangan, tahta Kerajaan Gowa kembali mengemuka.

Hal itu terjadi setelah putra dari Raja Gowa ke 36, yakni Andi Maddusila Andi Idjo menasbihkan dirinya sebagai Raja Gowa ke 37 setelah 33 tahun pasca ayahnya menyerahkan kekuasaan Kerajaan Gowa ke Pemerintah RI. Pengangkatan pria yang kalah di tiga perhelatan Pilkada langsung di daerahnya ini pun penuh dengan kontroversi.

Selain ayahnya, Raja Gowa ke 37 sudah menyerahkan sepenuhnya kekuasaan Kerajaan Gowa ke pemerintah, keinginannya itu ternyata juga ditantang adiknya sendiri, Andi Kumala Andi Idjo. Keduanya bahkan telah sama-sama melantik dirinya sebagai raja.

Kadar keabsahan Andi Kumala sebenarnya dianggap lebih tinggi, karena ia pernah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, sebagai putra mahkota atau disebut Patimataranna Gowa. Walaupun Maddusila melantik dirinya sebagai raja lebih duluan, yakni tahun 2011. Ayahnya Andi Idjo sendiri mengakhiri statusnya sebagai raja Gowa pada tahun 1978.

Puncak konflik diantaran keduanya tahun 2014. Tahun 2016 ini, Maddusila kembali melantik dirinya sebagai raja. Lagi-lagi penuh dengan kontroversi. Ia disebut melanggar mekanisme pengangkatan raja.

Protes bahkan datang dari Pemangku Hadat Batesalapang yang dalam sejarah Kerajaan Gowa memiliki hak untuk melantik Raja/Sultan/Somba Ri Gowa. http://makassar.antaranews.com/berita/74881/dhbs-tolak-maddusila-sebagai-raja-gowa

Mereka tegas menyebut Maddusila tak sah sebagai raja karena tidak melalui mekanisme adat istiadat Gowa. Selain mekanisme yang dilanggar, Maddusila juga disebutkan dilantik di luar tempat yang seharusnya. Pelantikan Ketua Partai Demokrat Gowa ini memang dilakukan di luar Gowa, yakni di Hotel Horison Makassar.

http://m.merdeka.com/peristiwa/dewan-adat-tolak-raja-gowa-ke-37.html

http://m.tribunnews.com/regional/2016/05/30/ini-alasan-bate-salapang-tolak-andi-maddusila-sebagai-raja-gowa

Tapi Maddusila tak bergeming. Meskipun penolakan pelantikan dirinya tak hanya dari kalangan Dewan Hadat Batesalapang.
http://news.rakyatku.com/read/7105/2016/05/30/tak-diakui-batesalapang-ini-tanggapan-maddusila

Tapi juga datang dari Pemkab Gowa, DPRD Gowa bahkan kelompok masyarakat yang secara bergelombang melakukan aksi penolakan. Bagi Maddusila.
http://m.tribunnews.com/regional/2016/05/30/pemkab-gowa-tolak-pelantikan-maddusila-sebagai-raja-ke-37-gowa

http://fajaronline.com/berita/2016/05/30/1780/dprd-gowa-juga-tolak-penobatan-maddusila

http://upeks.co.id/sulsel-membangun/ratusan-warga-tolak-pelantikan-raja-gowa.html

Bagi Maddusila berdasarkan komentarnya di beberapa media, yang terpenting raja se Nusantara sudah mengakuinya. Berbagai media lokal bahkan dengan gamblang menyebut raja-raja yang hadir di pelantikan Maddusila dan ikut mendukungnya.

Salah satunya yang disebutkan hadir adalah dari Kepakualaman, Kanjeng Pangeran Hario Wiroyudho. Bahkan KPH Wiroyudho yang berdasarkan pemberitaan dimedia juga berkonflik dengan Paku Alam X KBPH Syuryodilogo, ikut larut di konflik Kerajaan Gowa.

"Tau apa Paku Alam soal Gowa, suruh urusi dulu konfliknya baru bicara soal Gowa," demikian komentar yang bermunculan soal statement KPH Wiroyudho soal dukungannya pada pelantikan Maddusila yang ditolak Dewan Adat Gowa.

http://m.liputan6.com/news/read/2338203/roy-suryo-pemberian-gelar-dari-anglingkusumo-seperti-karnavalRaja Pakualaman IX Prabu Suryodilogo

Dari perbincangan penulis dengan beberapa masyarakat Gowa, tak jarang dari mereka bahkan mencaci KPH Wiroyudho yang disebut lancang berbicara soal Gowa tanpa tau sistem kekuasaan di Kerajaan Gowa dan termasuk sistem pengangkatan Raja Gowa.

Sebagian menyebut statement KPH Wiroyudho dari trah Notokosomo ini adalah tes vokal Kepakualaman di Kerajaan Gowa. Walaupun statusnya di Kepakualaman juga banyak dipertanyakan.

http://m.liputan6.com/news/read/2338203/roy-suryo-pemberian-gelar-dari-anglingkusumo-seperti-karnavalRaja Pakualaman IX Prabu Suryodilogo

KPH Wiroyudho bisa saja paham sedang mengaduk samudra. Sikapnya itu juga disebut sebagian orang Gowa wajar sebagai bentuk solidaritas atas nasib yang nyaris sama.

Maddusila yang tak diakui secara sah oleh Dewan Hadat Batesalapang, Pemkab, DPRD dan menuai protes masyarakat Gowa, sementara KPH Wiroyudho sebagai pihak yang juga melawan keabsahan Paku Alam X. (*)