Jadi survey yang tidak menyampaikan populasi sample dengan gamblang maka akurasinya pun bisa diragukan. Apalagi bila survey tersebut sengaja dibuat hanya untuk menciptakan opini yang lebih menguntungkan. Sebab, rilis hasil survey yang dipublikasikan melalui media massa secara luas untuk kemudian di pompa melalui sosial media oleh para buzer disinyalir memiliki sejumlah agenda terselubung. Oleh sebab itu, hasil survey yang disampaikan kepada publik perlu ditelusuri validiatasnya dari metode pengambilan sample yang dilakukan. Jadi bukan semata-mata soal angka yang sengaja ditampilkan untuk menyampaikan keunggulan saja. Disamping itu, perlu menelisik bentuk pertanyaan yang digunakan oleh surveyor . Sebab adakalanya pertanyaan yang diajukan kadang sulit dibedakan antara pertanyaan dengan jargon, bahkan cenderung ambingu dan mengarahkan jawaban responden kepada salah satu figure. Disinilah publik perlu bisa membedakan ke-sahih-an hasil survey sebagai produk sains dengan politik marketing atas nama survey sebagai modus.
Politisi Menyikapi Sains Politik
Bakal Calon Presiden (Bacapres) harus di usung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk bisa berkontestasi dalam Pilpres. Jadi sejumlah nama yang diorbitkan untuk menjadi bakal calon presiden padahal bukan pimpinan partai politik sejatinya hanya sebatas psywar, membangun opini dan citra untuk meningkatkan popularitas, kalaupun popularitasnya cukup signifikan. Dan popularitas tersebut belum tentu dimaksudkan untuk kebutuhan pencalonan sebagai Capres. Apalagi UU Pemilu mensyaratkan hasil perolehan suara pemilu 2019 sebagai dasar ketentuan Presidential Threshold dalam Pilpres 2024 mendatang, yaitu 20 persen. Walaupun hal ini masih terbuka ruang untuk di revisi.
Memang Presiden Joko Widodo bukan pimpinan partai politik pada saat dicalonkan sebagai Presiden pada tahun 2014. Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membidani kendaraan politiknya sendiri, termasuk Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarnoputri. Jadi sejumlah figure yang disodorkan ke publik oleh sejumlah Lembaga Survey tidak lebih sebagai upaya menghipnotis kesadaran publik dalam rangka mempengaruhi kebijakan parpol. Dan langkah tersebut bagi sejumlah pihak merupakan upaya untuk mengulangi kesuksesan Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang sukses menjadi Capres tanpa harus menjadi elit parpol.
Hipotesa awal terhadap sejumlah nama untuk kemudian di survey walaupun belum memiliki kendaraan politik atau partai politik memiliki kesan tanpa agenda kepentingan. Bahkan sejumlah nama menjadi sangat digandrungi menurut sejumlah hasil survey. Meskipun hasil survey tersebut lebih banyak mengarah kepada politik marketing yang dikreasi oleh Lembaga Survey terhadap figure tertentu. Dan figure-figure tersebut bisa saja dicalonkan oleh parpol atau bahkan sebaliknya, berakhir tragis walaupun popularitasnya tinggi. Kita masih ingat sosok Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat, ia adalah pemenang konvensi tetapi bukan Capres yang berlaga di pemilu 2014. Padahal Dahlan Iskan menurut Maftuh Basyuni merupakan pemenang Konvensi yang didasarkan pada hasil survey terhadap peserta yang mengikuti konvensi Demokrat. Dahlan Iskan dalam hal ini tidak lebih dari Vote Getter untuk membangun opini. Jadi hasil survey yang dipublikasikan tanpa menyebutkan sponsor yang membiayai survey tersebut merupakan cara kerja politik marketing (sosialisasi) terselubung. Karena pada umumnya hasil survey hanya diketahui oleh pihak - pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan / kebijakan saja, dimana hasil survey dijadikan rujukan.
Situasi berkembang, Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh hasil survey. Akan tetapi hasil survey tersebut bisa digunakan oleh para politisi untuk berakrobat. Dan para elit parpol akan menggunakan hasil survey tersebut sebagai suatu produk sains. Disinilah barangkali publik menemukan nalar atas maraknya survey atas sejumlah nama sebagai Capres ditengah pandemi covid 19 dewasa ini. sebab design, koalisi, dan pelaksanaan pemilu memerlukan indikator sebagai rujukan. Politik modern tidak lagi mengandalkan paranormal, dukun, ahli nujum dan astronomi yang bisa membaca rasibintang namun sangat dipengaruhi oleh hasil survey sebagai indikator ilmiah.
Design pelaksanaan pemilu 2024 merupakan antiklimaks dari rangkaian proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sebab, pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) yang bersamaan dengan pemilu legislatif (Pileg) lebih menjamin kesinambungan status quo Parpol yang sekarang eksis di DPR RI atau menjadi kontestan pemilu 2019. Berbeda halnya apabila Pilpres dilaksanakan setelah Pileg 2024. Apabila pemilu serentak lebih menguntungkan para elit parpol peserta pemilu 2019 maka pelaksanaan Pileg yang terpisah dengan Pilpres lebih menguji kinerja partai selama 5 tahun terakhir untuk meraih dukungan suara pemilih. Dan selain daripada itu memberi ruang bagi sejumlah tokoh yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden untuk mendirikan partai baru. Artinya, figure semacam Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, ataupun Ridwan Kamil memiliki peluang lebih besar untuk bisa menjadi Capres.
Design pelaksanaan Pemilu serentak atau Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan, lebih mencerminkan pelembagaan demokrasi. Memang pemilu serentak lebih memberi ruang kepada Ketua Umum Parpol untuk menggunakan previlege-nya sebagai Capres / Cawapres. Dalam kondisi demikian, maka Ketua Umum Partai Politik seperti Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto lebih bisa dipastikan untuk maju sebagai Calon Presiden daripada sejumlah nama yang diunggulkan tetapi bukan ketua umum Parpol . Kedua figure tersebut bisa dikatakan tidak mengalami hambatan berarti untuk memuluskan pencalonan dirinya dari partai masing-masing. Sedangkan tokoh-tokoh parpol lain yang konsolidasi internnya belum cukup kondusif atau memiliki dinamika sangat tinggi, bisa patah ditengah jalan dalam proses pencalonannya.
Megawati Sukarnoputri dan Surya Paloh merupakan sosok ketua umum partai yang bisa dikatakan pemilik tunggal parpolnya masing-masing, sehingga figure yang akan diusung oleh partai mereka merupakan hak prerogratif dirinya selaku ketua umum. Sosok mereka berbeda dengan ketua umum partai seperti Golkar dan PPP. Â Sebab kedua Parpol dalam sejarahnya mempunyai dinamika dan konflik yang cukup intens, bahkan sejumlah tokoh Golkar banyak yang kemudian membidani kehadiran Parpol baru. Bahkan dalam sejarah pemilu setelah reformasi, Golkar selalu gagal mengusung Ketua Umumnya sebagai Calon Presiden/ Cawapres. Bukan itu saja, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih selama 2 kali pemilu tidak didukung oleh kelembagaan Golkar saat mencalonkan dirinya sebagai Cawapres. Sedangkan PPP walaupun berhasil menjadikan Hamzah Haz sebagai wakil Presiden tetapi dipilih melalui MPR RI, bukan pemilu langsung.
Pemilu masih 3 tahun lagi. Waktu yang singkat dalam periodesasi politik. Simulasi, model dan design pemilu selalu ramai dibincangkan oleh para politisi. Hasil survey sebagai suatu pendekatan atau sain politik merupakan salah satu instrument untuk mensimulasikan berbagai peluang yang ada. Sekian...!!!
---***---
