Mohon tunggu...
Achmad Suhawi
Achmad Suhawi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Politisi Pengusaha

MENGUTIP ARTIKEL, Harap Cantumkan Sumbernya....! "It is better to listen to a wise enemy than to seek counsel from a foolish friend." (LEBIH BAIK MENDENGARKAN MUSUH YANG BIJAK DARIPADA MEMINTA NASEHAT DARI TEMAN YANG BODOH)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sains dan Marketing Politik dalam Survey

13 Agustus 2021   18:07 Diperbarui: 13 Agustus 2021   19:45 563
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Marketing Politik Melalui Survey

Survey merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan sebagai suatu pendekatan dalam rangka mengetahui suatu permasalahan. Definisi survey itu sendiri menurut UU nomer 16 tahun 1997 adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sedangkan survey politik pada umumnya mengambil focus untuk mengetahui perilaku pemilih, evaluasi kinerja, dan preferensi. 

Oleh sebab itu, indikator dan metode survey menjadi sangat penting dalam suatu survey, karena ia adalah perkiraan yang dilakukan pada suatu waktu. Artinya, hasil suvery sangat dinamis dan perspektif. Jadi, selain metode yang digunakan dalam melakukan survey, kredibelitas dan integritas pelaku survey sangat menentukan akurasi hasil survey tersebut. Dan sejauh mana hasil survey tersebut layak dipercaya! Hal itu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya metodologi dan obyektifitas.

Tidak banyak orang yang mendalami ilmu survey, termasuk dikalangan akademisi. Sehingga keahlian melakukan survey merupakan kemewahan tersendiri. Dalam arti, tidak dikuasai oleh semua orang walaupun ia berpendidikan tinggi. Pada umumnya publik hanya disajikan data yang sudah diolah sedemikian rupa tanpa mendalami bagaimana sebuah data tersebut bisa hadir ditengah - tengah publik. Dan tidak banyak yang mengetahui bagaimana data survey dipublikasi melalui sejumlah media massa mainstream untuk kemudian di pompa melalui sosial media oleh para buzer.

Beberapa langkah yang lazim digunakan sebelum menyajikan data survey, diantaranya : lembaga survey melakukan hipotesa awal, kemudian merencanakan cara survey, menentukan target survey, menentukan lokasi responden untuk pengumpulan data survey, menjabarkan hasil penemuan yang dilakukan melalui  sejumlah analisis dan pengkajian.

Hipotesa awal dalam melakukan suvey politik memiliki peranan penting, tetapi tidak bebas nilai. Dalam melakukan survey politik suatu Lembaga Survey membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu hipotesa awal menjadi penting. Hipotesa pada umumnya dirumuskan oleh Lembaga Survey tetapi bisa juga berdasarkan pesan sponsor tertentu atau bahkan nama yang di survey itu sendiri. Jadi Lembaga Survey yang menentukan nama siapa saja yang perlu dan layak  untuk di survey, walaupun dalam hal ini cenderung "bias kepentingan" antara mencari tahu preferensi pemilih secara obyektif dengan mensosialisasikan calon kontestan tertentu untuk diunggulkan dalam suatu kontestasi politik.

Belakangan ini sejumlah Lembaga Survey ramai merilis hasil survey politik yang mereka lakukan kepada sejumlah nama yang diproyeksikan untuk menjadi calon kontestan Presiden pada pilpres tahun 2024. Walaupun pemilunya sendiri masih 3 tahun lagi dan Indonesia perlu segera keluar dari himpitan Pandemi Covid -19. Namun geliat sejumlah Lembaga Survey justru ramai memotret popularitas sejumlah tokoh untuk Capres apabila dibandingkan mensurvey kinerja para tokoh tersebut dalam menangani Pandemi Covid 19, serta dampak rangkaian yang menyertai kemudian.

Menentukan lokasi survey terkesan sederhana. Sudah jamak apabila survey untuk pemilu kepala daerah maka lokasi responden yang di survey adalah populasi di daerah tersebut. Begitulah anggapan umum yang di insyafi oleh sebagian besar penikmat survey. Walaupun tidak harus demikian. Begitu pula dengan Pemilu Presiden. Padahal kemenangan calon presiden tidak ditentukan oleh semua pemilih disetiap provinsi. Sebab, ada ketidak seimbangan demografi pemilih di Indonesia. Inilah kelemahan hasil survey yang perlu disikapi dengan kritis. Meskipun ada argumentasi bahwa pengambilan sample telah mempertimbangkan sejumlah indikator yang turut mempengaruhi dan berdampak signifikan terhadap hasil survey.

Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, kemudian di rilis oleh BPS pada Januari 2021 menunjukan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Dimana jumlah tersebut meningkat sekitar 32,56 juta jiwa dalam sepuluh tahun terakhir. Indonesia saat ini juga mengalami bonus demografi atau penduduk yang berusia antara 15-64 tahun lebih banyak dari usia lanjut dan anak-anak. Jadi penduduk usia produktif menurut data yang dirilis oleh BPS berjumlah 70,72 persen. Sedangkan rasio jenis kelamin yaitu 102 laki-laki dari setiap 100 orang perempuan, jadi populasi laki-laki lebih banyak. Adapun sebaran penduduk masih terkonsentrasi di pulau jawa yaitu sebesar 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen. 

Kurang dari setengah penduduk Indonesia yang tersebar di pulau - pulau luar Jawa, yaitu di pulau Sumatera sebanyak 21,68 persen, 6,15 persen di Kalimantan, 7,36 persen di Sulawesi dan 5,54 persen di Bali dan Nusa Tenggara.

Dengan data demografi yang disampaikan oleh BPS tersebut diatas, sejatinya kontestasi Pemilu Presiden (pilpres) pada tahun 2024 sangat ditentukan oleh kemenangannya di pulau Jawa atau 6 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Jadi survey yang tidak menyampaikan populasi sample dengan gamblang maka akurasinya pun bisa diragukan. Apalagi bila survey tersebut sengaja dibuat hanya untuk menciptakan opini yang lebih menguntungkan. Sebab, rilis hasil survey yang dipublikasikan melalui media massa secara luas untuk kemudian di pompa melalui sosial media oleh para buzer disinyalir memiliki sejumlah agenda terselubung. Oleh sebab itu, hasil survey yang disampaikan kepada publik perlu ditelusuri validiatasnya dari metode pengambilan sample yang dilakukan. Jadi bukan semata-mata soal angka yang sengaja ditampilkan untuk menyampaikan keunggulan saja. Disamping itu, perlu menelisik bentuk pertanyaan yang digunakan oleh surveyor . Sebab adakalanya pertanyaan yang diajukan kadang sulit dibedakan antara pertanyaan dengan jargon, bahkan cenderung ambingu dan mengarahkan jawaban responden kepada salah satu figure. Disinilah publik perlu bisa membedakan ke-sahih-an hasil survey sebagai produk sains dengan politik marketing atas nama survey sebagai modus.

Politisi Menyikapi Sains Politik

Bakal Calon Presiden (Bacapres) harus di usung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk bisa berkontestasi dalam Pilpres. Jadi sejumlah nama yang diorbitkan untuk menjadi bakal calon presiden padahal bukan pimpinan partai politik sejatinya hanya sebatas psywar, membangun opini dan citra untuk meningkatkan popularitas, kalaupun popularitasnya cukup signifikan. Dan popularitas tersebut belum tentu dimaksudkan untuk kebutuhan pencalonan sebagai Capres. Apalagi UU Pemilu mensyaratkan hasil perolehan suara pemilu 2019 sebagai dasar ketentuan Presidential Threshold dalam Pilpres 2024 mendatang, yaitu 20 persen. Walaupun hal ini masih terbuka ruang untuk di revisi.

Memang Presiden Joko Widodo bukan pimpinan partai politik pada saat dicalonkan sebagai Presiden pada tahun 2014. Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membidani kendaraan politiknya sendiri, termasuk Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarnoputri. Jadi sejumlah figure yang disodorkan ke publik oleh sejumlah Lembaga Survey tidak lebih sebagai upaya menghipnotis kesadaran publik dalam rangka mempengaruhi kebijakan parpol. Dan langkah tersebut bagi sejumlah pihak merupakan upaya untuk mengulangi kesuksesan Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang sukses menjadi Capres tanpa harus menjadi elit parpol.

Hipotesa awal terhadap sejumlah nama untuk kemudian di survey walaupun belum memiliki kendaraan politik atau partai politik memiliki kesan tanpa agenda kepentingan. Bahkan sejumlah nama menjadi sangat digandrungi menurut sejumlah hasil survey. Meskipun hasil survey tersebut lebih banyak mengarah kepada politik marketing yang dikreasi oleh Lembaga Survey terhadap figure tertentu. Dan figure-figure tersebut bisa saja dicalonkan oleh parpol atau bahkan sebaliknya, berakhir tragis walaupun popularitasnya tinggi. Kita masih ingat sosok Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat, ia adalah pemenang konvensi tetapi bukan Capres yang berlaga di pemilu 2014. Padahal Dahlan Iskan menurut Maftuh Basyuni merupakan pemenang Konvensi yang didasarkan pada hasil survey terhadap peserta yang mengikuti konvensi Demokrat. Dahlan Iskan dalam hal ini tidak lebih dari Vote Getter untuk membangun opini. Jadi hasil survey yang dipublikasikan tanpa menyebutkan sponsor yang membiayai survey tersebut merupakan cara kerja politik marketing (sosialisasi) terselubung. Karena pada umumnya hasil survey hanya diketahui oleh pihak - pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan / kebijakan saja, dimana hasil survey dijadikan rujukan.

Situasi berkembang, Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh hasil survey. Akan tetapi hasil survey tersebut bisa digunakan oleh para politisi untuk berakrobat. Dan para elit parpol akan menggunakan hasil survey tersebut sebagai suatu produk sains. Disinilah barangkali publik menemukan nalar atas maraknya survey atas sejumlah nama sebagai Capres ditengah pandemi covid 19 dewasa ini. sebab design, koalisi, dan pelaksanaan pemilu memerlukan indikator sebagai rujukan. Politik modern tidak lagi mengandalkan paranormal, dukun, ahli nujum dan astronomi yang bisa membaca rasibintang namun sangat dipengaruhi oleh hasil survey sebagai indikator ilmiah.

Design pelaksanaan pemilu 2024 merupakan antiklimaks dari rangkaian proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sebab, pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) yang bersamaan dengan pemilu legislatif (Pileg) lebih menjamin kesinambungan status quo Parpol yang sekarang eksis di DPR RI atau menjadi kontestan pemilu 2019. Berbeda halnya apabila Pilpres dilaksanakan setelah Pileg 2024. Apabila pemilu serentak lebih menguntungkan para elit parpol peserta pemilu 2019 maka pelaksanaan Pileg yang terpisah dengan Pilpres lebih menguji kinerja partai selama 5 tahun terakhir untuk meraih dukungan suara pemilih. Dan selain daripada itu memberi ruang bagi sejumlah tokoh yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden untuk mendirikan partai baru. Artinya, figure semacam Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, ataupun Ridwan Kamil memiliki peluang lebih besar untuk bisa menjadi Capres.

Design pelaksanaan Pemilu serentak atau Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan, lebih mencerminkan pelembagaan demokrasi. Memang pemilu serentak lebih memberi ruang kepada Ketua Umum Parpol untuk menggunakan previlege-nya sebagai Capres / Cawapres. Dalam kondisi demikian, maka Ketua Umum Partai Politik seperti Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto lebih bisa dipastikan untuk maju sebagai Calon Presiden daripada sejumlah nama yang diunggulkan tetapi bukan ketua umum Parpol . Kedua figure tersebut bisa dikatakan tidak mengalami hambatan berarti untuk memuluskan pencalonan dirinya dari partai masing-masing. Sedangkan tokoh-tokoh parpol lain yang konsolidasi internnya belum cukup kondusif atau memiliki dinamika sangat tinggi, bisa patah ditengah jalan dalam proses pencalonannya.

Megawati Sukarnoputri dan Surya Paloh merupakan sosok ketua umum partai yang bisa dikatakan pemilik tunggal parpolnya masing-masing, sehingga figure yang akan diusung oleh partai mereka merupakan hak prerogratif dirinya selaku ketua umum. Sosok mereka berbeda dengan ketua umum partai seperti Golkar dan PPP.  Sebab kedua Parpol dalam sejarahnya mempunyai dinamika dan konflik yang cukup intens, bahkan sejumlah tokoh Golkar banyak yang kemudian membidani kehadiran Parpol baru. Bahkan dalam sejarah pemilu setelah reformasi, Golkar selalu gagal mengusung Ketua Umumnya sebagai Calon Presiden/ Cawapres. Bukan itu saja, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih selama 2 kali pemilu tidak didukung oleh kelembagaan Golkar saat mencalonkan dirinya sebagai Cawapres. Sedangkan PPP walaupun berhasil menjadikan Hamzah Haz sebagai wakil Presiden tetapi dipilih melalui MPR RI, bukan pemilu langsung.

Pemilu masih 3 tahun lagi. Waktu yang singkat dalam periodesasi politik. Simulasi, model dan design pemilu selalu ramai dibincangkan oleh para politisi. Hasil survey sebagai suatu pendekatan atau sain politik merupakan salah satu instrument untuk mensimulasikan berbagai peluang yang ada. Sekian...!!!

---***---

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun