Mohon tunggu...
Achmad Suhawi
Achmad Suhawi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Politisi Pengusaha

MENGUTIP ARTIKEL, Harap Cantumkan Sumbernya....! "It is better to listen to a wise enemy than to seek counsel from a foolish friend." (LEBIH BAIK MENDENGARKAN MUSUH YANG BIJAK DARIPADA MEMINTA NASEHAT DARI TEMAN YANG BODOH)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kebangkitan PKI: Siapa Diuntungkan?

1 Oktober 2020   02:36 Diperbarui: 17 Juni 2023   20:11 377
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bukan hanya desas - desus kerjasama kader partai yang ditenggarai sebagai suatu brainwash dan satelit politik komunis glohal, belakangan menyeruaknya masalah Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya TKA  asal China yang disinyalir sebagai Tentara China. Hal itu cukup meresahkan sebagian masyarakat, bahkan menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat dengan melakukan berbagai aksi demonstrasi di sejumlah tempat. 

Walaupun sebagian orang tidak begitu yakin bahwa para TKA tersebut adalah tentara atau kader PKC yang disusupkan. Barangkali terlalu naif apabila menilai bahwa para pemangku kebijakan tersebut telah kehilangan patriotisme dan nasionalismenya, apalagi bila mengangap mereka tidak menguasai persoalan layaknya para pejabat boneka yang abai dengan kepentingan nasional negaranya. 

Sebab, apabila benar bahwa TKA asal China itu merupakan Kuda Troya asal Tirai Bambu yang dipersiapkan untuk melakukan serangan dari dalam, maka para pemangku kebijakan tidak boleh begitu saja mengabaikan potensi acaman yang bisa hadir ditengah-tengah kita. Ditambah dengan berbagai masalah yany sedang di hadapi oleh Indonesia ditengah wabah Covid 19 yang sedang melanda. Artinya kondisi nasional Indonesia sangat rentan apabila harus menghadapi serangan dari dalam sebagai bentuk ekspansi kepentingan.

Memang kekhawatiran sejumlah kalangan cukup beralasan karena resesi ekonomi kini melanda sejumlah negara, tanpa terkecuali dengan Indonesia, ditambah degan defisit anggaran yang menimpa APBN Indonesia. Semua itu merupakan masalah serius dalam segi kedaulatan. Situasi semacam ini apabila sampai salah langkah maka hanya akan menghantarkan Indonesia menjadi negara gagal, karena dililit hutang. 

Masih segar dalam ingatan bahwa sejak Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF, maka sejumlah kebijakan nasional harus menyesuaikan dengan selera IMF, Word Bank dan WTO. Indonesia bisa kembali mengulangi memori kelam tersebut apabila dalam mengatasi resesi ekonomi 2020 kembali mengandalkan hutang luar negeri.  

Barangkali RRC akan menawarkan bantuan berupa pinjaman kepada Indonesia dalam mengatasi resesi ekonomi 2020, namun dampaknya bisa lebih buruk dari pesakitan IMF. Dan jika hal itu yang terjadi maka Indonesia mengulangi memori kemitraan Nusantara dengan VOC yang berjung pada praktek kolonialisme Belanda.

Jadi kebangkitan Komunisme yang dicemaskan sejatinya bukan hanya dari anak turunan PKI maupun korban kebijakan Orde Baru dimana kini sebagian besar dari mereka masih sibuk mengais rejeki ditengah proxy war yang situasinya belum tentu bisa dipahami oleh semua orang, sama seperti tragedi 30 September 1965, dimana jutaan nyawa melayang tetapi aktor dan pelaku yang bertanggungjawab masih terus diperdebatkan. Bahkan boleh jadi mereka yang memikul beban sejarah dan trauma masa lalu masih mencari keadilan dengan tetap dijadikan sebagai komoditas politik, membangun sentimen, kebencian, dan fitnah atas nama demokrasi, dukungan, ideologi, dan modal.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun