Bagaimana dengan Propinsi DKI Jakarta ? populasi muslim di jakarta lebih kurang 85%, jika kemudian non muslim demi hukum (UU) dapat menduduki jabatan Gubernur apakah masyarakat jakarta sudah dipersiapkan secara mental melalui berbagai pendekatan.Apakah sudah dipandang tidak diperlukan lagi nilai-nilai  kearifan lokal khusus untuk wilayah Jakarta ? apa penjelasan akademiknya jika demikian halnya ? boleh jadi potensi kerawanan konflik di jakarta disebabkan tidak dihiraukannya keberaan kearifan lokal sebagai mana masih berlaku di propinsi-propinsi lainnya. Kajian-kajian yang bersifat akademik untuk membuktikan kebenaran hipotesa tersebut tentunya sangat diperlukan kaitannya antara pembangunan hukum nasional dengan kearifan lokal sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Fenomena Ahok dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi ulang dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanpa mengurangi keberadaan kearifan lokal sebagai hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat (living law). Jika dalam membangun tatanan hukum nasional tidak mengindahkan nilai-nilai sejarah serta nilai-nilai kearifan lokal maka hukum positif yang berlaku dapat dipandang tidak lagi mengindahkan perasaan masyarakat.Hukum akan kehilangan tujuan intinya yaitu keadilan bagi masyarakat.Â
Artikel Lainnya : OpiniHardi
Â
