Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang strategi kebijakan berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal

   • Optimalisasi PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, seperti pengembangan pajak berbasis properti dan retribusi jasa.
   • Meningkatkan kapasitas fiskal melalui pelatihan manajemen pendapatan di daerah dengan potensi PAD rendah.

2. Menerapkan Teknologi Informasi

   • Penggunaan aplikasi e-budgeting dan e-audit untuk meningkatkan transparansi anggaran.
   • Mendorong keterlibatan masyarakat melalui platform online yang memungkinkan publik mengakses informasi anggaran.

3. Memperkuat Stabilitas Politik

   • Meningkatkan pengawasan legislatif terhadap pengelolaan anggaran.
   • Menyusun kebijakan yang mendorong stabilitas pemerintahan daerah, seperti pembatasan intervensi politik dalam proses anggaran.

4. Fokus pada Indikator Sosial

   • Mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan pengelolaan anggaran daerah.
   • Mengalokasikan anggaran untuk investasi pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan IPM.

3. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah pusat perlu mendorong daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dengan insentif fiskal bagi daerah yang mampu meningkatkan PAD.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pelatihan intensif dan sertifikasi profesional.
3. Penerapan mekanisme penghargaan bagi daerah yang memiliki tata kelola terbaik untuk mendorong kompetisi sehat antar pemerintah daerah.

Governance & publik accountability : K12

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, tata kelola yang baik, serta faktor politik dan sosial. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Fiskal: Daerah perlu fokus pada optimalisasi pajak daerah dan retribusi.
2. Penguatan Tata Kelola: Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Stabilitas Politik: Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kondisi politik daerah mendukung pengelolaan keuangan yang efisien.

Dengan implementasi kebijakan yang terfokus pada ketiga area ini, diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.