Kapasitas fiskal terbukti menjadi determinan yang paling signifikan dalam memengaruhi kinerja keuangan. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi menunjukkan rasio kemandirian keuangan yang lebih baik. Namun, masih banyak daerah yang bergantung pada transfer dana pusat seperti DAU dan DAK, yang menunjukkan lemahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi lokal.
- Diskusi: Ketergantungan pada dana transfer membuat beberapa daerah kurang memiliki insentif untuk meningkatkan PAD. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan yang stagnan, terutama di daerah dengan sumber daya ekonomi yang terbatas.
b. Tata Kelola dan Akuntabilitas
Tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi anggaran dan akuntabilitas publik, berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Temuan ini sejalan dengan teori tata kelola yang menekankan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab.
- Diskusi: Rendahnya implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran, seperti e-budgeting, menjadi salah satu kendala. Daerah yang menerapkan sistem ini cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang belum.
c. Faktor Politik
Stabilitas politik dan komitmen kepala daerah terhadap transparansi memainkan peran penting. Daerah dengan konflik politik atau kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi menunjukkan kinerja keuangan yang buruk.
- Diskusi: Ketidakstabilan politik menyebabkan fokus pemerintahan daerah terpecah, sehingga alokasi anggaran menjadi tidak efektif. Pengawasan legislatif yang lemah juga menjadi faktor pendukung terjadinya penyimpangan.
d. Konteks Sosial dan Ekonomi
Indikator sosial seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan turut memengaruhi kinerja keuangan. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, sedangkan tingkat kemiskinan yang tinggi menghambat kemampuan daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan lokal.
- Diskusi: Kemiskinan menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap subsidi dan bantuan sosial, sehingga sebagian besar anggaran daerah habis untuk belanja yang bersifat konsumtif.
2. Implikasi Penelitian
a. Implikasi Teoritis
Penelitian ini memperkuat teori tata kelola, desentralisasi fiskal, dan pilihan publik yang menegaskan bahwa:
- Kapasitas Fiskal merupakan landasan utama dalam menentukan kinerja keuangan.
- Tata Kelola yang Baik memperkuat hubungan antara pengelolaan anggaran dan hasil pembangunan.
- Faktor Politik menjadi mediator penting dalam efektivitas kebijakan fiskal.
Temuan ini juga relevan dalam konteks negara berkembang lainnya yang menerapkan sistem desentralisasi fiskal.
