Penelitian menggunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis data dari 34 provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir. Sumber data berasal dari:
- Laporan LKPD yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Indikator tata kelola daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
- Data indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel kontrol sosial.
Penggunaan data sekunder memungkinkan cakupan analisis yang luas, tetapi juga menimbulkan keterbatasan terkait kualitas dan ketersediaan data di tingkat daerah.
Hasil Penelitian
Hasil analisis menunjukkan bahwa:
- Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Daerah dengan PAD tinggi cenderung lebih efektif dalam mengelola anggaran.
- Tata Kelola dan Akuntabilitas: Transparansi anggaran dan sistem akuntabilitas publik memiliki korelasi langsung dengan efisiensi belanja daerah.
- Stabilitas Politik juga memainkan peran penting, karena daerah dengan kondisi politik yang stabil menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik.
Diskusi dan Implikasi
Diskusi dan Implikasi
Penelitian tentang determinan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor utama yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif. Diskusi ini menguraikan temuan utama dari penelitian, relevansi hasil, serta implikasi praktis dan teoritis untuk tata kelola keuangan di Indonesia.
1. Diskusi Temuan
Hasil penelitian mengungkapkan beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam kinerja keuangan pemerintah daerah:
a. Kapasitas Fiskal
