Mohon tunggu...
Suci Handayani Harjono
Suci Handayani Harjono Mohon Tunggu... penulis dan peneliti -

Ibu dengan 3 anak, suka menulis, sesekali meneliti dan fasilitasi

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Bantahan Telak Dirut RS Sumber Waras, Hantam BPK dan Lawan Politik Ahok

19 April 2016   11:03 Diperbarui: 19 April 2016   11:08 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Logikanya benar, rasanya tidak mungkin uang ratusan milyar di bayarkan tunai  saat transaksi jual beli. Selain butuh container, saya rasa Abraham dkk juga butuh satu peleton pasukan pengaman yang akan mengamankan uang segar tersebut.

Sekali lagi Abraham  menegaskan bahwa pembayaran pembelian lahan itu melalui sistem transfer, yaitu ransfer ke rekening Bank DKI RS Sumber  Waras.

Ketiga, Soal tuduhan BPK bahwa pembelian RS Sumber Waras diindikasikan merugikan negara  sampai Rp 191 M.

Sekali lagi Abraham menolak  tuduhan tersebut,  transaksi tersebut tidak merugikan Negara  justru pemprov DKI yang untung karena  harga bangunan sebesar Rp 25 M tidak termasuk dalam pembayaran. Kemudian harga tanah sesuai NJOP (nilai jual objek pajak) tahun 2014 senilai Rp 20 juta.  Sekali lagi, Pemprov DKI  sudah benar membayar sesuai NJOP karena dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) disebutkan lahan tersebut berada di Jalan Kiai Tapa, bukan Jalan Tomang Utara yang NJOP-nya Rp 7 juta.

Ketiga hal tersebut, saya kira sudah gamblang dan jelas sekali menjawab ‘kegundahan’ dan kecurigaan BPK.  Dasar kecurigaan BPK sudah terpatahkan oleh  pihak yang melakukan transaksi dengan Pemrov DKI.  Artinya, menurut saya sih, clear sudah kasus RS Sumber Waras. Kalau dasar-dasar yang digunakan BPK untuk mengkasuskan Ahok sudah clear, alasan apalagi yang akan dicari-cari BPK? Rasanya BPK perlu melakukan evaluasi internal ke depannya, sehingga tidak sembarangan mengeluarkan statement terkait hasil pemeriksaan keuangan  pemerintah daerah.  Atau adakah alasan BPK lainnya? Ach sudahlah..

Dan bantahan Dirut RS Sumber Waras tersebut sekaligus membuat lawan politik Ahok yang akan menjajal kemampuan Ahok pada Pilgub 2017 tersodok dan termehek-mehek. Amunisi yang mereka pegang dan dijadikan senjata pamungkas rasanya sudah tidak berdaya lagi.Meskipun mereka masih berharap KPK akan memutuskan berbeda, tetapi sejumlah fakta diatas tentu saja sudah membuat kasus Sumber Waras terindikasi kuat tidak akan menjatuhkan sang gubernur. Lawan politik Ahok harus putar otak mencari amunisi lainnya. Pun para politisi yang besar mulut, yang 'rela mempertaruhkan nyawa'  demi Ahok dengan memotong bagian tubuhnya atau gantung diri, silahkan siap-siap ditagih publik. **

 

_Solo, 19 April 2016_

(Referensi : kompas.com)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun