Cari Dukungan, Ketua BPK Klarifikasi ke Jokowi

Menurut saya, sikap Jokowi  yang hanya mendengarkan saja penjelasan HAA, bisa diartikan ia sejatinya sudah mengetahui bocoran nama HAA yang masuk dalam Panama Papers, tetapi memang segaja menunggu klarifikasi ybs. Bisa juga diartikan, Jokowi sudah tidak respek lagi dengan bawahannya yang segaja menyembunyikan perusahaannya di LN sehingga boleh jadi ingin menghindarkan dari pajak.  Logikanya, kalau memang HAA  ‘bersih’ kenapa perusahaanya tidak di laporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara( LHKPN) ? Apa sih susahnya jujur dan apa adanya, kalau memang niatnya mau apa adanya?

 

Beranikah HAA Mundur dari Ketua BPK?

Klarifikasi HAA, menurut saya adalah upaya gerak cepat untuk mengamankan  posisinya di BPK. Ia tahu akan ada desakan untuk mundur  bagi pejabat yang namanya tercantum dalam Panama Papers tersebut. Untuk itu ia segere menghadap presiden. Kepercayaan presiden tentu saja  ia harapkan akan menguatkan jabatannya meskipun banyak yang akan memintanya mundur.

Memang pesimis mengharapkan pejabat  di negri tercinta kita ini mau mundur secara sukarela saat ada sesuatu yang menimpanya, semisal terseret dalam Panama Papers. Lha wong jabatan itu keren, enak, empuk, nyaman, jos dan memabukkan kok. Rasanya mustahil ia akan bersikap seperti  PM Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson  yang mundur karena namanya masuk dalam daftar  Panama Papers.

Para pejabat kita bisa saja beralasan beragam hal, argumentasi mereka bisa dikaitkan dengan ‘itu urusan bisnis’, ‘ itu perusahaan anak saya’, ‘itu milik keluarga saya’, dll.

Tetapi HAA  lupa kalau ia adalah penyelenggara negara.  Ini  tentunya beda dengan keluarga JK  dan adik Ahok yang bukan penyelenggaran negara.  HAA, sebagai pejabat, tentunya menjadi sorotan dan juga diharapkan menjadi suri teladan. Konsekwensi sebagai  seorang pejabat tentu saja butuh kepercayaan publik sehingga kinerjanya tidak diragukan.  Saat ia tenang saja dan tidak bergeming, bisa jadi kepercayaan publik  akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Dan bisa jadi BPK akan terbebani dengan ‘kasus’ ketuanya tersebut.

 

_Solo, 14 April 2016_