Blusukan ala SBY: Dengar Curhat Rakyat Sekaligus Kritik Kebijakan Jokowi

[caption caption="SBY beserta rombongan saat Tour De Java. Sumber foto: Detik.com"][/caption]Tour De Java (TDJ). Mungkin ini istilah lain yang disematkan mantan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebenarnya ajang ini, menurut saya, tak beda dengan kegiatan blusukan, kegiatan  populer yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SBY, dengan didampingi  oleh fungsionaris Partai Demokrat (PD) menggelar acara blusukan ala Jokowi yang dinamai Tour De Java. Kegiatan tersebut dilakukan sejak Selasa (8/3) dan rencananya akan berlangsung  selama 13 hari.  Sejumlah daerah yang akan dikunjungi adalah empat provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jatim.

Seperti yang disampaikan SBY kepada publik, tujuan TDJ  ini  adalah untuk  menyerap aspirasi rakyat, selain juga  untuk berkonsolidasi dengan kader-kader daerah terkait Pilkada 2017 dan 2018.

SBY menggelar TDJ  ditemani istrinya, Ani Yudhoyono serta sejumlah fungsionaris Partai Demokrat (PD). Di antaranya ikut Waketum PD Syarief Hasan dan Roy Suryo, Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Ketua Komisi Pemenangan Pemilu PD sekaligus Ketua Fraksi PD DPR yang juga anak bungsu  SBY,  Edhie Baskoro (Ibas), dan terakhir adalah Dede Yusuf  yang merupakan salah satu  anggota DPR RI.

Makna di Balik Tour De Java

Kita patut memberikan apresiasi kepada Bapak mantan presiden dua periode ini yang  peduli, tidak apatis dan sangat memperhatikan masyarakat.   Kesadarannya untuk tetap memperhatikan warga dengan kegiatan TDJ  patut diacungi jempol. Sebagai mantan presiden dan menjabat sebagai pimpinan Partai Demokrat, sudah seharusnya  ia ikut mendengarkan aspirasi masyarakat dan turut serta memberikan perhatian kepada pemerintah.

SBY juga ingin memberikan contoh kepada kadernya di pusat maupun di daerah agar meniru jejaknya, blusukan ke daerah untuk memperhatikan masyarakat dan mendengarkan suara mereka.

Kepada kadernya, SBY berharap agar mereka meneruskan jejak ini. Semua kader PD diminta melakukan hal yang sama untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Apa yang dilakukan SBY memang tidak bermaksud untuk kembali mancari dukungan masyarakat sebagai investasi untuk nyapres 2019. Karena toh SBY tidak mungkin nyapres untuk ketiga kalinya. Hal itu selaras yang disampaikan kepada  sejumlah media. SBY mengatakan bahwa TDJ bukan ajang dirinya untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu selanjutnya.

Terlepas apa yang ia jelaskan, menurut saya, TDJ lebih dimaknai sebagai ajang sang Ketua Umum untuk mengembalikan masa kejayaan PD. Ia rela turun sendiri ke basis untuk menemui masyarakat dan mendengarkan suara mereka adalah upaya untuk mengembalikan kewibawaan PD setelah sempat jatuh manakala banyak kadernya yang tersangkut kasus korupsi dan berakhir di hotel prodeo.

Pun bisa dimaknai sebagai investasi untuk melihat kembali peluang dari PD untuk nyapres kembali, apakah sang istri, Bu Ani yang dulu sempat digadang-gadang untuk maju menggantikan posisinya atau kader PD lainnya. Yang jelas, SBY masih memilah, melihat dan mendengarkan  opini yang berkembang di masyarakat.

Umbar Janji dan Menyalahkan Pemerintahan Jokowi?

Saat turun ke masyarakat dalam ajang TDJ, SBY sudah banyak mengumbar janji, akan menyampaikan keluh kesah masyarakat lewat parlemen dan berharap kadernya di DPR mampu mendorong pemerintah untuk merubah kebijakan sesuai dengan keluhan masyarakat. Hal itu ia sampaikan berulang kali saat menerima curahan hati masyarakat yang ditemuinya.

Dalam salah satu kesempatan bertemu dengan para guru honorer dan bidan di Jawa Barat, SBY menerima keluhan soal lambannya pemerintah yang tidak segera memberi kejelasan status kepegawaian guru honorer. Pewakilan guru honorer minta SBY dapat membantu menyuarakan harapan guru honorer. Di hadapan SBY, perwakilan guru tersebut sempat menyinggung soal pembebasan tanah yang lebih dipikirkan daripada pembebasan buta huruf. Artinya pembangunan infrastruktutr lebih diperhatikan oleh Pemerintah Jokowi.

Sebagai mantan presiden yang juga Ketua Umum PD pastinya tahu persis arah kebijakan pemerintah sekarang, SBY malah terkesan mengompori keluhan warga, tidak malah memberikan penjelasan yang bisa diterima perwakilan guru honorer tersebut.  Bahkan SBY mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Seperti yang dilansir dari detik.com, saat mendapat keluhan senada, SBY kemudian menjawab, "Infrastruktur penting tapi lebih penting manusianya. Guru dari dulu kita tingkatkan terus kesejahterannya. Kita beri pengangkatan dengan jumlah besar seharusnya lanjut. Kalau payung hukum pemerintah yang buat, kalau PP bisa diperbaiki."

Menurut saya, SBY yang mestinya bisa menjelaskan arah kebijakan pemerintah sekarang, mengapa malah memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur.  SBY tahu persis  bahwa program pembangunan Pemerintah Indonesia di awal pemerintahannya masih difokuskan pada pembangunan di sektor infrastruktur, yaitu fokus  infrastruktur untuk pertanian, irigasi, bendungan, dan infrastruktur jalan raya dan tol.

Mestinya SBY menjelaskan hal tersebut, kenapa justru pemerintah sekarang yang fokus membangun Indonesia Timur dan bukan pemerintahan yang dipimpinnya dahulu.

Ia  paham sekali bahwa pemerintah menilai bahwa infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.  Seperti yang telah dijelaskan pemerintah, infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Kenapa SBY justru terkesan menyalahkan kebijakan pemerintah Jokowi? Alangkah lebih bijak jika SBY justru memberikan penjelasan arah kebijakan pemerintah dan memberikan solusi dan penyadaran agar perwakilan guru honorer tidak selalu menyalahkan pemerintah.

Kira-kira Apa Lagi yang akan SBY Lakukan?

Rasanya sampai menghabiskan waktu 13 hari ke depan, ia akan terus mendengarkan curahan hati masyarakat. Tetapi sebenarnya ia memberikan kritik bagi kebijakan Jokowi.  

Kalau mau fair mestinya ia juga mengangkat kegagalan pemerintahannya yang sudah 10 tahun berjalan terkait kebijakan yang belum selesai. Misalnya masalah guru honorer sudah menjadi masalah sejak pemerintahannya, masalah infrastuktur sejumlah  proyek pembangunan besar di tanah air yang mangkrak, dan sejumlah persoalan lainnya.

Tidak hanya ‘memuji diri sendiri', karena SBY mungkin lupa dan terlena saat masyarakat yang ditemui akan memuji programnya saat menjadi presiden tetapi malu-malu dan tidak sampai hati mengangkat persoalan yang ditinggalkannya. 

Saya berharap, TDJ akan lebih bermakna manakala SBY dengan legowo dan bijaksana ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat dan ikut serta menyosialisasikan kebijakan pemerintah Jokowi. Karena saya berharap, SBY benar-benar peduli dan tidak apatis, seperti yang ia tuturkan. ***

Solo, 11 Maret 2016