Mohon tunggu...
Subarkah
Subarkah Mohon Tunggu... Buruh - Freelance

Suka nulis, suka nonton film, suka baca

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih Pilihan

Janji Paslon vs Realita, Apa yang Gen Z Butuhkan di Pilkada 2024

17 Oktober 2024   05:07 Diperbarui: 17 Oktober 2024   09:15 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Generasi Z, atau yang lebih dikenal dengan istilah Gen Z, kini berjumlah sekitar 46 juta di Indonesia, dan mereka sedang berada di persimpangan besar dalam hidup. Tantangan ekonomi, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian masa depan menjadi bagian dari keseharian mereka. Dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, pertanyaan mendesak muncul: apakah program-program yang dijanjikan oleh calon kepala daerah (paslon) mampu menjawab kebutuhan generasi ini? Mampukah solusi yang ditawarkan mengatasi masalah nyata yang mereka hadapi?

Artikel ini akan mengurai janji-janji para paslon dari sudut pandang Gen Z, mengkaji implementasi dan efektivitasnya, serta memberikan ruang bagi gagasan-gagasan baru yang mungkin bisa menjadi solusi.

Sebagai generasi yang tumbuh di era digital dan percepatan teknologi, Gen Z menghadapi tantangan berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Pasar kerja yang semakin kompetitif, ketidakpastian ekonomi, serta berkembangnya pekerjaan fleksibel seperti freelance atau gig economy, mendorong mereka untuk mencari program yang benar-benar relevan.

Beberapa paslon mengajukan program pelatihan digital, pengembangan wirausaha muda, serta peningkatan keterampilan teknologi sebagai solusi. Namun, apakah janji ini mampu menyentuh semua lapisan Gen Z? Misalnya, program pelatihan coding yang ditawarkan salah satu paslon terdengar menarik, tetapi apakah semua sekolah di Indonesia memiliki akses teknologi yang memadai untuk mendukung pelatihan tersebut? Banyak wilayah terpencil di Indonesia yang mungkin belum tersentuh teknologi canggih, sehingga janji ini dapat menjadi tantangan besar dalam hal implementasi.

Selain itu, pelatihan yang ditawarkan harus inklusif, memastikan bahwa Gen Z dari latar belakang ekonomi mana pun dapat memperoleh manfaat dari program ini. Tanpa akses yang setara, janji-janji ambisius ini mungkin hanya menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Salah satu persoalan krusial yang harus kita tanyakan adalah: seberapa efektif janji-janji paslon dapat diimplementasikan? Dalam konteks Indonesia, kita seringkali mendengar janji besar, namun realitas di lapangan seringkali jauh dari ekspektasi.

Misalnya, janji untuk meningkatkan lapangan kerja di sektor kreatif dan teknologi. Ini tentu menjawab tren saat ini di mana Gen Z cenderung tertarik pada industri berbasis teknologi dan inovasi. Namun, apakah pemerintah daerah siap dengan infrastruktur dan regulasi yang mendukung? Selain itu, apakah program tersebut mampu menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik minat perusahaan teknologi global?

Janji pembangunan kawasan industri dan pabrik mungkin sudah tidak relevan bagi Gen Z yang lebih tertarik pada pekerjaan digital. Ke depan, mereka membutuhkan janji yang mampu membuka akses pada ekosistem ekonomi baru, di mana kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas menjadi kunci.

Jika kita berbicara tentang kebutuhan Gen Z, pekerjaan memang menjadi isu utama, tetapi bukan satu-satunya. Mereka mencari lebih dari sekadar stabilitas ekonomi; kesejahteraan mental, keseimbangan kerja-hidup, dan lingkungan yang mendukung kreativitas adalah hal-hal yang juga sangat penting bagi mereka.

Banyak Gen Z yang terdampak oleh ketidakpastian seperti PHK akibat pandemi. Dalam situasi ini, program-program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah harus melampaui solusi jangka pendek. Solusi yang mengedepankan jaminan sosial, akses ke layanan kesehatan mental, serta kebijakan yang fleksibel bagi pekerja di sektor informal, menjadi kebutuhan nyata yang mereka harapkan.

Jika Gen Z hanya dijanjikan bantuan tunai atau pelatihan kerja sementara, ini mungkin tidak cukup. Mereka membutuhkan program yang lebih holistik, yang dapat memberikan perlindungan jangka panjang dari ketidakstabilan di masa depan. Misalnya, perlindungan hukum bagi pekerja freelance atau kontrak jangka pendek bisa menjadi langkah signifikan yang diharapkan mereka.

Mari kita bayangkan, kamu adalah bagian dari Gen Z yang terdampak oleh PHK di tengah ketidakpastian ekonomi. Apa yang kamu harapkan dari para calon kepala daerah?

Banyak dari mereka yang terjun di dunia kerja berharap pemerintah daerah mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk membuka usaha atau berwirausaha. Ekosistem bisnis yang ramah bagi startup dan perusahaan teknologi lokal menjadi harapan besar. Mereka juga menginginkan kebijakan yang mendukung ekonomi kreatif, di mana fleksibilitas kerja dan inovasi mendapat tempat yang lebih besar.

Selain itu, dengan berkembangnya pekerjaan di sektor non-tradisional, seperti ekonomi digital dan gig economy, Gen Z sangat menginginkan adanya perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat. Apakah paslon kepala daerah siap memberikan kebijakan yang mendukung pekerja di sektor informal dan freelance? Perlindungan ini penting untuk memberikan rasa aman

Gen Z tidak hanya membutuhkan janji, mereka juga memiliki ide-ide cemerlang yang bisa membantu menciptakan solusi. Generasi ini penuh dengan gagasan inovatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu saran mereka adalah agar pemerintah lebih aktif berkolaborasi dengan perusahaan lokal di bidang teknologi hijau dan industri kreatif.

Pemerintah daerah bisa menciptakan insentif bagi startup lokal yang fokus pada inovasi teknologi dan keberlanjutan. Tidak hanya itu, menyediakan akses pendanaan wirausaha yang lebih mudah bagi Gen Z juga bisa menjadi langkah strategis. Selain itu, mereka mengharapkan adanya program bimbingan dan mentoring bisnis yang bisa membekali mereka dengan keterampilan wirausaha yang nyata.

Lebih jauh lagi, penting bagi pemerintah daerah untuk membuka akses ke pasar global bagi produk-produk lokal. Dengan meningkatnya globalisasi, Gen Z memiliki visi untuk membawa karya-karya mereka mendunia. Hal ini tentu memerlukan dukungan infrastruktur dan regulasi yang memungkinkan mereka bersaing di pasar internasional.

Gen Z adalah generasi yang sangat kritis dan cerdas dalam menilai janji politik. Dengan platform digital yang semakin berkembang, mereka memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka secara luas. Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah, tetapi juga tentang menentukan masa depan generasi ini.

Dengan menggunakan kekuatan media sosial dan diskusi terbuka, Gen Z bisa menyuarakan kritik yang membangun serta solusi kreatif yang mungkin tidak dilihat oleh para calon kepala daerah. Suara mereka sangat penting dalam menentukan arah kebijakan di masa mendatang.

 

Untuk menutup diskusi ini, penting bagi para calon kepala daerah untuk menyadari bahwa Gen Z bukan lagi generasi yang bisa diabaikan. Mereka memiliki harapan besar dan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi. Setiap janji politik yang disampaikan dalam Pilkada 2024 harus didasari oleh pemahaman mendalam akan tantangan yang dihadapi generasi ini.

Gen Z bukan hanya penerima manfaat dari kebijakan publik; mereka juga bisa menjadi bagian penting dari solusi itu sendiri. Mereka menginginkan pemimpin yang berani melakukan perubahan, mendukung inovasi, dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi pengembangan karier mereka. Dengan begitu, janji politik yang relevan dan tepat sasaran akan memberikan masa depan yang lebih cerah, tidak hanya bagi Gen Z, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun