Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2023

Sejarah Kota Bukittinggi 

Kota Bukittinggi, yang terletak di dataran tinggi Minangkabau, Sumatera Barat, menyimpan sejarah panjang dan kaya yang telah membentuknya menjadi kota yang unik dan memesona seperti sekarang ini.
Awal mula Bukittinggi dapat ditelusuri dari sebuah pasar tradisional yang didirikan oleh masyarakat Agam Tuo di kaki Bukit Sianok. Pasar ini, yang dikenal dengan nama "Pakan Rabaa", menjadi pusat perdagangan dan interaksi antar nagari di sekitar Bukittinggi.

Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2023 sebesar 123.112 Juta Million, data ini didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. Pendapatan asli daerah kota Bukittinggi yang terdiri dari Pajak Daerah (Regional Tax) sebesar 51.690, Retribusi Daerah (Regional Retribution) sebesar 39.222, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Regional-Company Revenue and  Separated Management of Regional Wealth) sebesar 8.363, Lain-lain PAD yang Sah (Other Regional Revenue) sebesar 23.835. 

Apakah Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2023 Sudah Mencapai Target? Apa yang Menjadi Pendapatan Paling Banyak Di Kota Bukittinggi Pada Tahun 2023?

Walikota Kota Bukittinggi, Erman Safar, dalam LKPJ 2023, menyampaikan ringkasan laporan realisasi anggaran Kota Bukittinggi Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 706.975.454.172 dari target sebesar 733.692.996.334 atau dengan capaian 96,36%.

Pendapatan daerah itu berasal dari, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 123.112.715.360 dari target 137.413.209.479 atau sebesar 89.59%. Pendapatan transfer dapat direalisasikan sebesar 583.728.726.369 dari total target 596.279.786.855 atau sebesar 98.18%.

Untuk belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar 849.000 dari alokasi sebesar 1.000.000.000 dengan capaian 0,08%. Sedangkan realisasi belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan khusus Daerah atau Kabupaten atau Kota ke Provinsi sebesar 9.450.620.000 dengan capaian 100,00%.

Pengeluaran Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2023

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, pengeluaran daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2023 sebesar 751.239.

Pengeluaran Daerah ini terdiri dari Belanja Tidak Langsuang ( Indirect Expenditure) yang mencapai 369.015. Terdapat beberapa bagian dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai (Employee Expenditure) sebesar 308.535, Belanja Hibah (Beguest Expenditure) sebesar 43.676, Belanja Bantuan Sosial (Sosial Aid Expenditure) sebesar 4.853, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kota dan Kelurahan (Grant in Aid) sebesar 9.450, Belanja Tak Terduga (Unexpectedly Expected) sebesar 849, Belanja Subsidi (Subsidy Spending) sebesar 2.499.

Belanja Tidak Langsung (Direct Expenditure) yang mencapai 382.223.

Terdapat pula beberapa bagian dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Barang dan Jasa (Good and Service Expenditure) sebesar 308.199, Belanja Modal (Capital Expenditure) sebesar 74.023.

Apa Sudah Sesuai Target? Apa yang Menjadi Pengeluaran Paling Banyak?

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi Asril memaparkan bahwa pengeluaran daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2023 yang dapat direalisasikan sebesar 751.239 dari anggaran sebesar 811.015 atau sebesar 92,63%. Nilai ini cukup bagus dan kegiatan telah disusun dengan baik dan realistis.

Pengeluaran paling banyak di Kota Bukittinggi, Belanja Daerah Tidak Langsung (Direct Expenditure) yang terdiri dari Belanja Pegawai (Employee Expenditure), Belanja Barang dan Jasa (Good and Service Expenditure), Belanja Modal (Capital Expenditure).

Kritik dan Saran Untuk Pengembangan Di Kota Bukittinggi

Perlu adanya ketersediaan informasi yang mudah tentang pendapatan dan pengeluaran di Kota Bukittinggi, agar data yang didapat bisa cepat dipahami.

Diperlukan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kegunaan keuangan daerah. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan bijak dan efisien, menerapkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, hal ini dapat melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, hal ini dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial, seperti industri kreatif dan UMKM.