Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2023

Pengeluaran Daerah ini terdiri dari Belanja Tidak Langsuang ( Indirect Expenditure) yang mencapai 369.015. Terdapat beberapa bagian dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai (Employee Expenditure) sebesar 308.535, Belanja Hibah (Beguest Expenditure) sebesar 43.676, Belanja Bantuan Sosial (Sosial Aid Expenditure) sebesar 4.853, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kota dan Kelurahan (Grant in Aid) sebesar 9.450, Belanja Tak Terduga (Unexpectedly Expected) sebesar 849, Belanja Subsidi (Subsidy Spending) sebesar 2.499.

Belanja Tidak Langsung (Direct Expenditure) yang mencapai 382.223.

Terdapat pula beberapa bagian dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Barang dan Jasa (Good and Service Expenditure) sebesar 308.199, Belanja Modal (Capital Expenditure) sebesar 74.023.

Apa Sudah Sesuai Target? Apa yang Menjadi Pengeluaran Paling Banyak?

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi Asril memaparkan bahwa pengeluaran daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2023 yang dapat direalisasikan sebesar 751.239 dari anggaran sebesar 811.015 atau sebesar 92,63%. Nilai ini cukup bagus dan kegiatan telah disusun dengan baik dan realistis.

Pengeluaran paling banyak di Kota Bukittinggi, Belanja Daerah Tidak Langsung (Direct Expenditure) yang terdiri dari Belanja Pegawai (Employee Expenditure), Belanja Barang dan Jasa (Good and Service Expenditure), Belanja Modal (Capital Expenditure).

Kritik dan Saran Untuk Pengembangan Di Kota Bukittinggi

Perlu adanya ketersediaan informasi yang mudah tentang pendapatan dan pengeluaran di Kota Bukittinggi, agar data yang didapat bisa cepat dipahami.

Diperlukan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kegunaan keuangan daerah. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan bijak dan efisien, menerapkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, hal ini dapat melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, hal ini dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial, seperti industri kreatif dan UMKM.