Menimbang Kebijakan Gubernur NTT di Tengah KeterbatasanÂ
Masyarakat NTT
"Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 04.00 WITA, sehingga pukul 04.30 WITA mereka sudah harus jalan ke sekolah, sehingga pukul 05.00 WITA sudah harus di sekolah supaya apa, supaya ikut etos kerja," kata Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, dilansir dari detiknews. Pernyataan ini disampaikan Viktor saat berkunjung ke Dinas Pendidikan dan Budaya NTT.
Melihat keadaan demikian, tentunya hal yang pertama dipikirkan adalah tentang jam lima-nya itu. Jam masuk sekolah semakin pagi. Aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) yang normalnya dimulai jam 07.00 pagi, kini dimajukan 2 jam lebih awal. Tak tanggung-tangung, aturan ini sudah diberlakukan di dua sekolah ternama di Kota Kupang, yakni SMAN 1 dan SMAN 6. Kedua SMA ini sudah mulai melakukan KBM sesuai dengan aturan baru yang diterapkan. Rencananya SMA dan SMK sederajat di NTT akan menyesuaikan. Bagaimana kita menanggapi aturan yang diberlakukan di NTT ini?
Kebijakan Gubernur NTT
Selama menjabat sebagai Gubernur NTT, Viktor Laiskodat telah beberapa kali membuat kebijakan baru di wilayah kekuasaannya ini. Diantaranya ada peraturan tentang mewajibkan berbahasa Inggris pada hari Rabu di setiap sekolah maupun instansi, menanam kelor, Car Free Day (yang dilakukan setiap hari Sabtu di El Tari-Kota Kupang) dan juga yang terbaru mewajibkan untuk berjalan kaki. Kebijakan yang dibuatnya ini tentunya tidak terlepas dari kepribadiannya yang sedikit tegas. Dan kebijkan terbaru yang menuai banyak pro dan kontra adalah mewajibkan SMA dan SMK sederajat mulai beraktivitas pada jam 05.00 pagi.
Viktor Laiskodat sendiri pernah menjadi salah satu anggota DPR RI untuk masa bakti 2014-2019. Dia adalah salah satu politisi yang merumput bersama partai NasDem. Bisa dibilang perjalanan karirnya sangatlah baik. Karena dirinya pernah menjadi ketua di bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai NasDem. Pernah juga menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Dengan latar belakang pengalaman kerja, baik itu saat bersama-sama dengan partai Golkar maupun NasDem, dia akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur NTT untuk masa bakti 2018-2023. Dengan diadakannya pesta demokrasi, dia pun terpilih menjadi Gubernur NTT untuk masa jabatan 5 tahun.
Lalu, apa keuntungan dan dampak yang negatif dari pemberlakuan aturan baru ini? Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi S. Pd., M.Pd bahwa tujuan diberlakukan aturan ini adalah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di NTT. Mutu pendidikan di NTT sendiri tergambarkan dalam 2 bentuk, yakni APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). Dilansir dari VictoryNews, pada tahun 2021 realisasi APM untuk tingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan 54%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah NTT yang berupaya semaksimal mungkin untuk merevitalisasi mutu pendidikan di tiap sekolah, khusunya SMA/SMK/MA.
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Pendidikan sangatlah penting bagi untuk masyarakat NTT. Untuk itu, pemerintah berusaha merevitalisasi mutu pendidikan dengan menghadirkan sarana prasarana sebagai penunjang.
Berkaitan dengan kebijakan baru yang dibuat ini, mental anak-anak di NTT secara perlahan dibentuk dengan waktu bangun yang semakin pagi. Bukan tidak mungkin, kebiasaan bangun sebelum matahari terbit akan membuat mereka akan mampu mengefektifkan kesempatan di pagi hari. Lebih jauh lagi, anak-anak dipersiapkan untuk menembus berbagai perguruan tinggi di zona Nasional maupun internasional.
