"Berani Jujur Hebat" Menjadi Ilusi Permasalahan Korupsi di Indonesia

Mengabaikan Akuntabilitas Penguasa

Salah satu tujuan utama dari kampanye anti-korupsi adalah menuntut akuntabilitas dari para penguasa. Namun, ketika slogan “Jujur itu Hebat” lebih sering disampaikan kepada masyarakat umum, fokus pada akuntabilitas penguasa menjadi kabur. 

Ini menciptakan ilusi bahwa masyarakat umum adalah pihak yang perlu terus-menerus diingatkan tentang pentingnya kejujuran, padahal masalah terbesar justru ada di kalangan pejabat yang memiliki kekuasaan dan wewenang.

Akibatnya, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak mendapat penanganan yang tegas. Para penguasa merasa lebih aman dari sorotan publik karena perhatian teralihkan kepada masyarakat umum. Hal ini menciptakan kondisi di mana pejabat korup merasa terlindungi dan tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari tindakan mereka.

Pengabaian Realitas Sosial

Kampanye “Jujur itu Hebat” yang menyasar masyarakat umum juga mengabaikan realitas sosial di Indonesia. Di tengah ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi, banyak masyarakat terpaksa melakukan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran demi bertahan hidup. Mengkampanyekan kejujuran tanpa memperhatikan nilai sosial ini hanya menambah beban moral yang tidak realistis bagi masyarakat yang sudah terpinggirkan.

Manipulasi dan Politisasi

Tidak jarang, slogan “Jujur itu Hebat” juga digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan atau membangun citra positif tanpa komitmen nyata terhadap nilai-nilai yang diusung. Para politisi dan pejabat sering kali menggunakan slogan ini dalam retorika mereka untuk mendapatkan dukungan publik, sementara tindakan mereka tidak mencerminkan kejujuran dan integritas yang sejati.

Slogan “Jujur itu Hebat” memiliki potensi besar dalam kampanye anti-korupsi. Namun. Pada penerapan yang meluas dan tidak tepat sasaran justru menimbulkan dampak negatif. Kampanye ini seharusnya difokuskan pada pejabat publik dan penguasa yang memiliki peran besar dalam praktik korupsi bukan kepada masyarakat umum yang cenderung menjadi korban dari sistem yang korup.

Referensi : https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022