Sisa Nafas Lembaga Anti Rasuah

Rasanya revisi undang-undang KPK ini hanya berputar pada DPR dan pemerintah saja. Pasalnya KPK, seperti yang dinyatakan oleh pimpinan KPK, Agus Raharjo bersama dengan Laode M Syarif dan (mantan pimpinan KPK) Saut Situmorang ditemani oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengaku bahwasanya KPK tidak pernah mengetahui isi draft dari revisi undang-undang tersebut. 

Sebuah fakta yang mengejutkan bagi semua orang yang mendengarnya. Tidak diketahuinya isi draft revisi undang-undang KPK oleh KPK sendiri menjadi fakta menarik yang dalam artinya KPK tidak pernah diundang atau paling tidak dimintai pendapatnya oleh DPR untuk membahas perubahan ini.

Revisi ataupun perubahan dalam undang-undang memang sudah tidak mengejutkan lagi. Wajar adanya bila suatu undang-undang dilakukan perubahan dalam berbagai aspek bila dinilai undang-undang sebelumnya belum dengan penuh mencakup tujuan dari undang-undang yang dimaksud atau undang-undang tersebut dirasa tidak lagi bisa menjembatani kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam pembahasanyan revisi suatu undang-undang tak jauh beda rumitnya dengan membuat undang-undang itu sendiri. Pembuatan undang-undang oleh pembuatnya, yang dalam hal demokrasi ini adalah DPR, tidak saja membutuhkan kajian akademis lengkap untuk menunjang tapi juga keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, revisi undang-undang KPK, tentunya dengan terang KPK juga harus dilibatkan dan didengar pendapatnya. Namun sayang hal ini tidak terjadi pada revisi undang-undang ini.

Dalam hiruk pikuk dari polemik panitia seleksi calon pimpinan KPK yang diduga mempunyai konflik kepentingan dan beberapa calon pimpinan KPK saat itu yang diduga melakukan pelanggaran hukum serta pelanggaran kode etik, berita revisi undang-undang KPK pun tidak pernah terdengar. Ketika masyarakat sedang fokus pada kedua berita tersebut diatas, dalam senyap revisi undang-undang ini dilakukan.

Bukan hal yang baru memang bagi KPK untuk menerima serangan. Semenjak didirikanya lembaga anti rasuah ini 17 tahun lalu, tak pernah sepi kiranya KPK menerima serangan pelemahan lembaga ini. 

Dari wacana-wancana politik tentang kinerja, konflik dengan sesama penegak hukum yang pernah terjadi dalam kasus Cicak vs Buaya, permasalahan internal KPK sampai dengan kritik terhadap KPK yang dianggap terlalu "bebas" memberantas korupsi. Tidak hanya lembaganya saja yang menerima serangan namun juga masuk dalam ranah kehidupan pribadi orang-orang yang bekerja di dalamnya. 

Sebut saja kasus Antasari Azhar beberapa tahun lalu, perlakuan fisik terhadap beberapa penyidik KPK, rumah pribadi pimpinan KPK, Laode M Syarief, juga tak luput dari ancaman. Ancaman lain yang tak pernah diberitakan pada publik pun tidak terlupa.

Masyarakat pernah berharap pada pada panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk dengan cermat dan independsi melakukan seleksi tersebut. Masyarakat pernah berharap pada presiden untuk semoga saja tidak menyetujui serangan sifat senyap revisi undang-undang KPK. Namun harapan KPK dan masyarakat pemerhati kasus korupsi mulai dihadapkan pada perasaan harap-harap cemas. 

Presiden memberikan persetujuan terhadap revisi undang-undang tersebut, walaupun dengan beberapa poin yang tidak disetujui namun tetap menimbulkan sakit hati pada para pendukung lembaga anti rasuah ini.