Mohon tunggu...
Stefan Sikone
Stefan Sikone Mohon Tunggu... Guru - Mengajar di SMAN 1 Tengaran - Kab. Semarang dan Entreprenuer Bisnis Online

Saya senang menulis dan mengamati bisnis online. Saya berlayar di 3 pulau ilmu: filsafat, ekonomi manajemen, komputer. Mendirikan LPK Bistek untuk memberikan pendidikan dan latihan gratis bisnis online bagi masyarakat yang berminat.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Kasus Hasyim Asy'ari: Meningkatkan Kesadaran & Perlindungan terhadap Perempuan dalam Pemerintahan

4 Juli 2024   11:27 Diperbarui: 4 Juli 2024   11:28 18
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kasus Hasyim Asy'ari yang terjadi telah menimbulkan keprihatinan tentang perlindungan perempuan dalam lingkungan pemerintahan. 

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan dalam pemerintahan. 

Penulis dalam artikel ini  mengemukakan beberapa inisiatif yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini.

1. Pengetatan Proses Seleksi dan Uji Kelayakan:

Untuk memastikan integritas dan profesionalisme calon pejabat publik, terutama untuk posisi strategis seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu dilakukan pengetatan proses seleksi dan uji kelayakan. 

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keketatan seleksi dan fit and proper test, sehingga hanya mereka yang benar-benar memenuhi standar integritas yang tinggi yang terpilih.

2. Sosialisasi dan Pelatihan Kesetaraan Gender:

Meningkatkan kesadaran pejabat negara terhadap pentingnya menghormati perempuan dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan terkait kesetaraan gender. 

Pejabat negara perlu memahami pentingnya menghargai dan tidak merendahkan perempuan, sehingga mereka dapat memperlakukan perempuan dengan baik dan setara.

3. Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku:

Perlu diperkuat kode etik dan pedoman perilaku bagi pejabat publik dengan penekanan khusus pada larangan melakukan tindakan yang dapat merendahkan atau merugikan perempuan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun