Beberapa hari yang lalu kami sibuk menyiapkan data untuk seorang kakek tua. Sengaja saya sebut kakek tua untuk memberi penekanan pada usianya yang dengan itu membuat ia istimewa. Si Kakek Tua memang bukan orang biasa. Saking tuanya, ia pernah menjalani semua rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di negeri ini, mulai dari Soekarno hingga Jokowi.
Data yang kami siapkan hari itu seputar kemiskinan dan beras. Kakek tua yang renta itu gundah dengan kondisi kemiskinan negeri ini yang tak kunjung membaik. Beberapa hari yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan statistik kemiskinan September 2015. Angkanya memang turun tipis 0,08 juta orang dibandingkan Maret 2015, tapi mengalami kenaikan 0,78 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014.
Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dibanding September 2014. Itu artinya, kondisi serba kekurangan yang dialami penduduk miskin negeri ini kian mengenaskan dalam setahun terakhir.
Target pembangunan pun meleset lagi. Tren penurunan kemiskinan makin datar saja. Alih-laih bergerak maju, capaian pengentasan kemiskinan justru  mundur ke belakang. Ada apa ini? Apakah datanya tidak akurat, mengapa kartu-kartu sakti itu belum juga menunjukkan tuahnya?
Seperti diketahui, pasal 32 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan anggaran negara 2015 pemerintah harus berjuang sekuat tenaga mewujudkan pertumbuhan ekonomi  yang berkualitas. Salah satu indikatornya adalah penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,3 persen dari total penduduk Indonesia. Faktanya, jumlah penduduk miskin pada September  2015 mencapai 28,51 juta orang atau mencakup 11,13 persen dari total penduduk Indonesia, tak jauh berbeda dengan kondisi pada 2013.
Meski penurunan kemiskinan sebesar 0,08 juta orang boleh dibilang tak berarti, penurunan tersebut harus tetap disyukuri. Memang tidak sepadan jika dibandingkan dengan capaian penurunan kemiskinan kala Si Kakek Tua menjadi salah satu arsitek utama pembangunan ekonomi negeri ini, yang rata-rata mencapai  1 juta orang per tahun.
Bukankah masih ada waktu empat tahun untuk bersabar dan menunggu? Bukankah sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan itu, tinggal menunggu waktu—entah kapan—bakal memperlihatkan dampaknya. Kita harus bersabar dan terus memelihara harapan.
Selain gundah dengan persoalan kemiskinan negeri ini, Si Kakek Tua juga gundah dengan kebijakan perberasan pemerintah saat ini yang menurutnya mulai berorientasi impor. Rasanya baru kemarin komitmen mewujudkan kedaulatan pangan—tanpa impor—itu diteriakkan dengan lantang. Ngiangnya pun belum hilang. Tapi apa daya, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor jutaan ton beras dari Thailand dan Vietnam.
Rasanya baru kemarin pula presiden kita menyatakan rasa malunya ketika ia ditanya oleh Perdana Menteri Vietnam kapan akan mengimpor beras lagi dalam suatu kesempatan ketika melawat ke negeri seberang. Rasa malu itu nampaknya telah menguap akibat El Nino dan tekanan inflasi yang digerakkan oleh lonjakan harga beras beberapa waktu lalu.
Tidak berhenti di situ, beras impor dari Thailand dan Vietnam nampaknya juga masih kurang. Jumat lalu (8/1), pemerintah Pakistan menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia  untuk mengekspor 1 juta ton beras senilai US$400 juta untuk empat tahun ke depan, 2016-2019 (Kompas, 9 Januari).
Hmmm...Bukankah itu artinya, komitmen mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan, khususnya beras, hanya sekadar bualan saat musim kampanye?
