“A hungry Negro steals a chicken, he goes to jail. A rich businessman steals bonds, he goes to Congress. I think that's wrong. Now, if that makes me a radical, a socialist, a communist, so be it.” – Seorang Negro yang lapar mencuri seekor ayam dipenjara. Seorang pengusaha kaya mencuri obligasi (korupsi) dia menjadi DPR. Saya pikir itu salah. Sekarang, jika karna (pernyataan) itu menjadikanku seorang yang radikal, seorang sosialis, seorang komunis, biarlah.
Pernyataan di atas adalah potongan dialog antara profesor dan ayah dari salah satu mahasiswanya yang adalah anggota sebuah grup debat. Dialog itu ada pada sebuah film berjudul “The Great Debaters” yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan tayang di bioskop pada hari Natal, 25 Desember 2007 untuk pertama kalinya. Berlatar tahun 1930-an di Amerika Selatan, ketika banyak ketidakadilan terjadi terkhusus pada warga negro.
Demi menyaksikan kejadian yang akhir-akhir ini ketika ada kelompok masyarakat Indonesia yang takut (kalau sangat takut kurang pas) akan kebangkitan Partai Komunis Indonesia, bolehlah kita kembali menonton film yang telah memenangkan 5 penghargaan dan masuk nominasi pada Golden Globe Awardsitu.
Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film itu. Kita kembali ke pernyataan sang profesor di atas, apa kiranya yang menarik adalah, dia tidak pernah menyatakan diri sebagai radikal, sosialis bahkan komunis. Tapi keinginannya untuk berbuat baik terhadap kaum tertindas yang, pada saat itu adalah para petani, dianggap sebagai komunis yang akan menentang kebijakan pemerintah saat itu.
Di Indonesia kiranya lebih aneh lagi ketika ada kelompok yang ketakuatan akan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), entah apa dasarnya hingga wacana ini dimunculkan dan berusaha memengaruhi opini publik. Seperti pernyataan sang profesor di atas, biarlah dia dianggap apa saja (termasuk komunis) jika memang ia berbuat yang benar atas dinamika yang buruk yang sedang terjadi di sekelilingnya, ketidakadilan di negaranya sendiri. Penulis sepakat bahwa memang negara kita masih jauh dari kata baik dalam memperjuangkan keadilan terhadap masyarakatnya, tapi alangkah tidak elok jika itu dibuat menjadi alasan untuk menyalahkan sebuah paham, bahkan menyatakan kebangkitan PKI itu sendiri. Seperti cari lawan saja.
Lagi, ini kata mereka dalam film mengenai lawan itu;
A: Who is the judge?/ Siapa penentu keadilan?
B: The judge is God./Penentu keadilan adalah Tuhan.
A: Why is he God?/Mengapa Tuhan?
B: Because he decides who wins or loses. Not my opponent. /Karena Dia yang menentukan siapa
pemenang atau yang kalah. Bukan lawanku.
A: Who is your opponent?/Siapa lawanmu?
B: He does not exist. /Dia tidak ada.
A: Why does he not exist?/Mengapa dia tidak ada?
B: Because he is a mere dissenting voice of the truth I speak!/Karena dia adalah suara
ketidaksepakatan belaka dari kebenaran yang saya ucapkan!
A: Maka bicaralah tentang kebenaran.
Maka, lawan yang sesungghuhnya adalah diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri atas sesuatu yang tidak benar yang kita ucapkan kepada orang lain. Ketika kita mengucapkan yang tidak benar, maka di sanalah lawan itu tercipta.
Tidak adil bagi profesor ketika dia dituduh seorang komunis, yang membuat gerakannya terbatasi. Maka lewat tim debatnya, dia mau membuka pikiran masyarakat bahwa tidak ada yang salah dari sebuah paham yang mencita-citakan keadilan bagi semua karena semua orang sama, tidak peduli dia dari mana, suku, agama, bahasa, warna kulitnya apa, rambutnya keriting atau lurus, mata sipit atau lebar, semua harus sama di mata hukum. Tidak ada yang bisa (sengaja) disingkirkan karna perbedaan itu.
Terakhir, mengutip lagi kata-kata Saint Augustine of Hippo yang digunakan oleh James Farmer Jr untuk memenangkan debat mereka “An unjust law is no law at all” - Sebuah hukum yang tidak adil adalah benar-benar kealpaan hukum. Kemudian diterangkannya lagi “Which means I have a right, even a duty to resist. With violence or civil disobedience. You should pray I choose the latter.” –Artinya, Saya punya hak, bahkan sebuah kewajiban untuk melawan. Dengan kekerasan atau ketidakpatuhan sipil. Maksud penulis, inilah yang harus kita perdebatkan, kita kaji lagi, peran negara dalam meyakinkan masyarakatnya untuk patuh terhadap semua peraturan yang dibuat demi keadilan. Bukan memperdebatkan sesuatu karena bayang-bayang ketakutan. Ah, seperti cari lawan saja.
Jakarta, 9 Juni 2016
Tomson Sabungan Silalahi
Pengurus Pusat PMKRI Periode 2016-2018
