Melalaui sistem komunikasi radio HT, jika ada warga yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit Wa Banti atau Tembagapura, pihak rumah sakit biasanya mengirim chopper untuk terbang menjemput warga suku Amungme yang sakit tersebut. Dalam setahun, tercatat sedikitnya 60-an kali melakukan jemputan melalui helikopter ini.
Menurut pak Camat setempat, prosedur ini sebenarnya salah. Mosok hubungannya Corporate to Community langsung? Seharusnya pada level kesehatan dan pendidikan, peran pemerintah Indonesia harus lebih terlihat.
Pak Camat Slamet sendiri mengakui, terlambatnya kehadiran pemerintah Indonesia ini sendiri juga tidak lepas dari terlambatnya kabupaten dan kecamatan ini berdiri. Untuk berkoordinasi dengan pihak kabupaten Fak-fak tentu sangat jauh dan repot. Apalagi sudah lebih dari puluhan tahun hubungan langsung ini terjadi.
“Seharusnya peran pemerintah berada di depan Freeport, namun kami menyadari akan keterlambatan ini. Kami sekarang berusaha untuk, setidaknya, bersanding bersama dengan kegiatan Freeport. Bukan di belakang lagi.” Kata pak Camat menjelaskan.
Ya, memang jika tidak segera dimulai—sangat berbahaya atas “kemanjaan” dan ketergantungan warga sekitar terhadap Freeport. Bisa jadi, keberadaan pemerintah Indonesia dianggap tidak ada atau tidak diperlukan.
Tak heran, jika berada di Tembagapura atau kota Timika—logo “bintang kejora” begitu mudah kita temui. Baik berupa kaos, tas noken atau oleh-oleh lainnya di toko cinderamata.
Sampai-sampai, pak Camat saat pertama kali bertugas di Kecamatan Tembagapura sempat didatangi aktifis “pemerintah tandingan” waktu mengibarkan bendera Merah Putih di sekitar desa Banti yang berjarak 5 km dari Tembagapura.
Untung saja, pak Camat sangat diplomatis ketika ditanya mengenai pengibaran Merah Putih ini. Beliau menjawab “Bapak membuat organisasi untuk membangun daerah kan? Saya juga, pak. Mari sama-sama membangun daerah kita dengan cara kita masing-masing”.
Byuh!
Saya ikut tegang saat mendengar cerita beliau. Sekaligus terbersit rasa kagum atas usaha-usahanya untuk memulai menunjukan kehadiran pemerintah Indonesia secara nyata di sekitar lokasi tambang. Bukan sekedar berhitung pajak dan pemasukan dari bisnis ekplorasi ini. Agar kedepan, tidak ada lagi pertanyaan:
“Apakah Tembagapura wilayah teritorial Amerika?”
***
[Hazmi SRONDOL]