Ketika "Korupsi" sebagai "Kebiasaan", Apa yang Terjadi?

Membicarakan masalah korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya dan tidak pernah basi sepanjang masa. Bagaikan sudah menggurita korupsi belum bisa tuntas diberantas di bumi Indonesia yang sering dikenal sebagai negeri jamrut di katulistiwa. Entah apa yang terlintas di benak orang yang melakukan korupsi ketika menerima uang yang tidak jelas asal-usulnya. 

Korupsi itu menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, ada niat dan kesempatan, terjadilah tindak kejahatan korupsi. Kasus anggota DPRD Malang ramai-ramai melakukan korupsi berjamaah, sungguh menyesakkan dada, dari 45 anggota ada 41 orang "tersandung" pasal korupsi.

Istilah korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi bukan sekedar menyangkut dari besarnya nilai rupiah,  namun lebih karena dorongan "sikap batin", yang mempunyai niat untuk memperkaya diri. 

Siapapun yang melakukan korupsi, apalagi anggota dewan, bukan saja "melukai" rakyat yang diwakili, namun seluruh rakyat Indonesia yang telah mempercayakan pilihannya. Bahwa untuk menjadi anggota legislatif perlu ada "mahar" politik itu bukan tanggung jawab rakyat, namun pribadi yang akan menjadi caleg.  

Dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa tindak pidana korupsi itu merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas. 

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematik dan meluas, selain merugikan keuangan negara juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa (penjelasan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999).

Oleh karenanya dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Dibentuknya KPK mengingat waktu itu pemberantasan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan terus menerus. Walaupun selalu ada pihak-pihak yang selalu berusaha untuk "melemahkan" KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya baik secara konstitusional maupun non konstitusional.

Ketika orang melakukan korupsi sudah tidak mempunyai rasa malu, dan sepertinya sudah menjadi "kebiasaan", maka terjadilah korupsi secara berjamaah. Menyelewengkan uang negara dengan niat sengaja atau tidak sengaja untuk memperkaya diri, dan menjadi sasaran operasi tertangkap tangan (OTT) oleh KPK, masih memberi siaran pers "tidak menggunakan sesenpun", kita lihat di persidangan nanti, atau mengajukan upaya pra peradilan. 

Ketika disorot kamera media elektronik pun posisi muka masih tegak, tertawa, melambaikan tangan, walau sudah memakai baju "kebesaran" oranye dengan status "tersangka".

Budaya malu itu sudah hilang dari setiap pribadi yang melakukan korupsi, kalaupun kena OTT itu sedang "apes" atau celaka, sial, tidak beruntung. Dari segala level, badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sudah tidak steril dari korupsi. Memang diakui "uang" sering menggoda iman seseorang, sehingga dapat merubah sikap, pola pikir dan pola tindak. 

Kalaupun sudah mempunyai nilai-nilai kejujuran, prinsip hidup baik dan benar yang sudah diajarkan sejak dini, bisa jadi pertahanan itu "jebol" karena lingkungan, sistem, budaya yang begitu menggoda. Belum lagi model "abu-abu", dalam pertanggungjawaban, dan "nyinyiran" lingkungan yang mengatakan "sok suci, sok baik, sok jujur". 

Namun apapun "nyinyiran" orang bila prinsip kejujuran sudah menjadi pegangan hidupnya, maka  uang yang "bersliweran" harus dipertanggungjawabkan dan/atau dikembalikan kepada yang berwenang karena bukan haknya.

Kalau lingkungan dengan "arus/godaan" sangat kuat untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hati nurani, terjadilah perang batin sendiri, jalan terbaik "resign", mengundurkan diri, pindah, hijrah ke lingkungan yang baik, atau pensiun dini bagi PNS. Masalahnya yang sering terjadi pelaku korupsi itu tidak sadar diri bahwa tindakan memperkaya diri itu dapat merugikan orang lain, negara, dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. 

Bagaimana mungkin dalam suatu pemerintahan fungsi legislatif di tingkat daerah (DPRD), mengalami "shutdown", karena tersandung korupsi berjamah oleh para anggota dewan. Sungguh sangat ironis di negara yang menganut demokrasi dimana kekuasan ada di tangan rakyat, ternyata keterwakilannya di dewan terhormat telah dicederai dengan tindakan korupsi.

Selain itu masih ada "keberanian" para eks koruptor itu mencalonkan diri sebagai caleg. Apapun alasannya, dan bagaimanapun penafsiran suatu aturan tentang eks koruptor yang mendaftar sebagai caleg dalam pemilu 2019, sangat tergantung pada "hati nurani", batiniah dan kejujuran untuk menjawab pertanyaan:"masih layak dan pantaskah sebagai calon legislatif yang terhormat dan mewakili suara rakyat ?". 

Andaikan jawabannya masih layak dan pantas, berarti "budaya malu" itu sudah tidak ada. Namun bila jawabannya sudah tidak pantas dan tidak layak karena "malu' telah memperkaya diri, mengingkari janji saat kampanye, dan meninggalkan rakyat yang telah memilih, maka rasa malu itu masih dimiliki.

Yogyakarta, 11 September 2018 Pukul 11.28