Greget Calon Kepala Daerah Perempuan, Efektifkan Birokrasi dan Pola Konsumsi Masyarakat
Perempuan maju Pilkada 2024 maknanya tidak sekedar elektabilitas semata. Kekuatan calon kepala daerah perempuan yang esensial bukan karena faktor selebritas dan popularitas sesaat, tetapi juga terkait dengan keberanian dan kecerdasannya untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan memahami pola konsumsi masyarakat yang terus bergeser.
Pesona calon kepala daerah seperti Tri Rismaharini yang kini maju sebagai cagub Jatim terletak pada keberaniannya melakukan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itulah para calon kepala daerah perempuan yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 sebaiknya memahami laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait terjadinya perubahan atau pergeseran pola konsumsi masyarakat. Kini masyarakat lebih memilih kegiatan rekreasi atau berwisata (leisure) ketimbang menggunakan uangnya untuk berbelanja. Implikasi negatif perubahan tersebut sangat serius, sehingga para calon kepala daerah harus mampu mengatasi hal tersebut saat terpilih.
Selain itu para calon kepala daerah perempuan harus memiliki solusi dan daya inovasi menghadapi fenomena yang menyebabkan sepinya pengunjung pada pusat perbelanjaan ritel hingga kios di pasar tradisional. Harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dirinya mampu menghadapi berubahnya pola konsumsi dan memiliki cara untuk transformasi serta meningkatkan daya tarik pusat perdagangan. Serta membenahi aspek sosiologi dan komunikasi pasar yang lebih cocok dengan kondisi masyarakat.
Keniscayaan, kepala daerah perlu memanfaatkan momentum pergeseran pola konsumsi tersebut dengan meningkatkan kualitas tempat belanja sekaligus wahana wisata. Saatnya kepala daerah menggerakan inovasi dan memperbaiki komunikasi pasar untuk mengatasi kompleksitas persoalan sepinya tempat perbelanjaan. Kepala daerah harus mampu mentransformasikan pasar tradisional. Kepala daerah harus berpacu dengan waktu untuk membenahi pasar-pasar tradisional yang kiosnya dalam kondisi sepi. Keniscayaan pasar tradisional harus segera ditransformasikan menjadi sentra ekonomi kerakyatan yang penuh atraksi dan padat rekreasi.
Dalam kondisi persaingan yang semakin sengit, calon kepala daerah perempuan mesti memahami cara yang bisa mewujudkan birokrasi yang efektif yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena setelah terpilih, tugas yang paling berat adalah mengelola birokrasi. Untuk itu perlu transformasi layanan yang berbasis inovasi. Selama ini inovasi banyak diasosiasikan dengan inovasi pada produk, tetapi sebenarnya inovasi bisa dilakukan pada banyak kategori yang lain termasuk layanan birokrasi.
Larry Keeley menyebutkan bahwa ada empat kategori inovasi yang meliputi, pertama, Process (Innovative process dan core process), kedua, Offering (Product/service performance, Service System, dan Customer Service), ketiga, Delivery (channel, brand, customer experience ), dan keempat, Finance (Business Model dan Value Network ).
Era globalisasi adalah keniscayaan untuk memperbaiki mutu pelayanan birokrasi sesuai dengan kemajuan teknologi. Mengingat pada saat ini perlakuan buruk terhadap publik atau pelanggan justru sering dilakukan oleh birokrasi pemerintah dan badan usaha seperti BUMN, BUMD dan unit kantor pelayanan publik. Nampaknya lembaga diatas masih banyak yang mengabaikan faktor kepuasan pelanggan.
Birokrasi perlu mencontoh korporasi swasta yang telah melakukan pelanggan secara prima. Kini tren korporasi global telah bertransformasi dari pendekatan transaksional ke pendekatan relasional dengan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan, kepuasan dan kesenangan pelanggan. Calon kepala daerah perempuan perlu membuat komitmen untuk menyempurnakan pelayanan kepada publik atau pelanggan.
Calon kepala daerah perempuan perlu melakukan patroli anti politik uang yang bisa menghancurkan proses demokrasi. Praktik politik uang yang terjadi dalam pilkada akan menciptakan modus korupsi dan merugikan masyarakat di kemudian hari.
Perlu pencegahan oleh pengawas pemilu bersama masyarakat luas dengan cara patroli anti politik uang menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024. Perlu mendorong Bawaslu agar mencari cara dan strategi yang efektif untuk melakukan patroli pengawasan anti politik uang hingga hari pencoblosan. Dalam melakukan patroli, Bawaslu perlu melibatkan kepolisian untuk memastikan tidak ada tindak pidana dalam pilkada.
Akar masalah terjadinya pembusukan demokrasi terkait pembiayaan politisi. Proses demokratisasi mestinya tidak mengedepankan uang dalam meraih kemenangan. Proses rekrutmen kepala daerah di negeri ini tengah mengalami proses involusi dan bergerak tanpa karakter yang jelas. Semata-mata hanya mengutamakan faktor kepopuleran calon dan mengesampingkan intelektualitas dan moralitas.
Pembiayaan politisi yang bertarung dalam pilkada pada dasarnya digunakan untuk marketing politik. Sedangkan marketing politik yang efektif bisa dicapai dengan faktor buzz marketing. Secara sederhana buzz marketing adalah suatu metode untuk menarik perhatian khalayak dan media massa sampai akhirnya menjadi topik pembicaraan yang menyenangkan, mengagumkan, dan bernilai tambah ganda.
Namun marketing politik tidak jarang menyimpang dari hakikatnya sehingga menjelma menjadi modus politik uang konkritnya jual beli suara rakyat. Itu terjadi karena paslon yang bertarung tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara sehat dan fair.
Mestinya politik uang bisa ditepis jika dalam dalam tahapan pemilu kepala daerah menjadi momentum bagi pasangan calon untuk berlomba-lomba menunjukan keteladanan. Paslon juga harus mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial dan merawat keberagaman. Sikap itu bisa tumbuh subur jika para pemimpin dalam berbagai tingkatan menunjukan contoh langsung tentang hidup sederhana. [SRIM]
