Beberapa pihak telah menaruh perhatian terhadap kondisi Sungai Citarik dan anak sungainya. Seperti misalnya Kanwil DJKN Jawa Barat diwakili KPKNL Bandung berkolaborasi bersama akademisi dan komunitas warga Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarik menyelenggarakan workshop dan penelitian. Sungai Citarik dipilih sebagai salah satu daerah percontohan dalam pengembangan program Citarum Harum, Dalam workshop ini turut hadir peneliti dari Monash University.
Kegiatan tersebut sekaligus merupakan bentuk sosialisasi dan dialog langsung bersama warga setempat untuk membahas pembangunan area ekowisata Sungai Citarik. Warga secara terbuka menyampaikan permasalahan terkait penyelamatan dan pemeliharaan Sungai Citarik kepada akademisi yang kemudian dibahas dan dikaji bersama.Â
Keterlibatan warga sangat penting, pembangunan harus dinikmati warga setempat tapi juga harus memaksimalkan keterlibatannya. Akademisi dan pemerintah hanya fasilitator. Bahkan, peneliti Universitas Indonesia, Reni Suwarso menegaskan keseriusannya dalam bersinergi dengan masyarakat untuk merancang Citarik yang diharapkan akan jadi etalase Citarum yang bisa dibanggakan.
Sosialisasi ekowisata Citarik sebaiknya ditransformasikan hingga ke pelosok desa. Apalagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berkolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) dalam upaya mengembangkan desa wisata dan desa kreatif.
Desa merupakan akar dan asal-usul identitas budaya Indonesia. Pemerintah daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan perlu membangun pasar budaya sebagai bagian dari creative hub atau pusat kreatif yang bisa menjadi ruang dinamis yang menyediakan lapangan pekerjaan, pelestarian lingkungan, memperluas layanan pendidikan, kesempatan networking dan pengembangan bisnis, serta menciptakan inovasi yang berbasis potensi lokal.
Transformasi Citarik menjadi ekowisata yang berbasis budaya sebaiknya melibatkan dunia pendidikan dasar,menengah hingga perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim menyatakan eksistensi pasar budaya berbasis desa bisa menjadi bahan pembelajaran para siswa dan pelaku pendidikan untuk mengakselerasi kebermanfaatan dan praktik baik program Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya.
Pasar budaya berbasis desa secara yuridis, mempertemukan dua perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keduanya memiliki semangat untuk mengeksplorasi kekuatan masyarakat dari tingkat desa. [ SRIM ]
