Perlu kesadaran baru dari masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pilkada serentak 2024. Kesadaran untuk memilih kepala daerah yang memiliki karakter hidup sederhana dan penuh kejujuran.
Mengapa kita mesti memilih pemimpin yang hidupnya sederhana? Karena kondisi pemerintah daerah terutama yang pendapatan asli daerah (PAD) pas-pasan atau bahkan minus selama ini alokasi anggaran tersebut habis untuk belanja birokrasi termasuk untuk sederet kebutuhan dan biaya operasional kepala daerah yang tinggi.
Betapa minimnya anggaran di daerah yang untuk mensejahterakan rakyat, semua tersedot untuk gaji dan keperluan birokrasi. Begitupun hasil PAD juga ikut tersedot. Masyarakat melihat selama ini gaya hidup kepala daerah mirip selebritis. Aktivitas dinas hingga kegiatan pribadi kepala daerah banyak memakai anggaran pemda. Kepentingan kepala daerah dan keluarganya kebanyakan diambil dari anggaran dinas. Dari anggaran perawatan mobil, biaya perjamuan tamu, pakaian dinas, perjalanan dinas, dan masih sederet lagi semuanya memakai kategori kelas eksekutif atau VIP. Termasuk saat memilih hotel selalu berbintang banyak. Padahal
Memilih kriteria kandidat Pilkada 2024 gampang-gampang susah. Karena pemilu saat ini membuat rakyat kurang berpikir Panjang sehingga mudah sekali menggadaikan suaranya untuk kebutuhan sesaat.
Namun demikian perlu gerakan untuk menumbuhkan kesadaran baru untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa hidup sederhana.
Hidup sederhana pejabat negara akan berbuah komitmen bahwa birokrasi adalah pelayan rakyat yang harus selalu proaktif dan mengenal baik kondisi di lapangan. Ukuran hidup sederhana juga mampu mencegah pemborosan anggaran dan mengurangi kegiatan seremonial yang tidak perlu.Â
Perilaku hidup sederhana seorang pejabat negara akan tercermin dari struktur APBD yang pro rakyat, dimana belanja untuk publik lebih besar dari pada belanja untuk birokrasi. Begitu pula proses penyusunan APBD dibuat sangat partisipatif serta ada transparansi dalam menentukan prioritas.
Esensi hidup sederhana pejabat negara merupakan pesona dan kekuatan yang luar biasa dalam persaingan global. Hal serupa juga berlaku untuk korporasi. Pada saat ini perilaku hidup sederhana para pejabat negara dan korporasi di negeri ini semakin langka.
Selama ini rakyat menyaksikan jor-joran para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif baik di pusat maupun daerah. Mereka berlomba-lomba menunjukan kemewahan dalam menjalankan tugasnya. Fakta telah menunjukan betapa fantastis anggaran yang dialokasikan untuk rumah tangga pejabat, perjalanan dinas, rapat dinas, mobil dinas, pakaian dinas, uang jamuan dan lain-lain.
Alangkah malangnya anak cucu kita, jika bangsa ini dikelola oleh para pejabat yang sulit menjalani hidup sederhana. Padahal, para pendiri bangsa telah memberikan contoh teladan dengan hidup bersahaja tetapi dengan semangat pengabdian yang menggelora. Sejarah telah menunjukkan kesederhanaan para perintis dan pendiri bangsa. Yang mana kondisinya sangat bertolak belakang dengan perilaku para pejabat pada saat ini.
Banyak pejabat eksekutif dan anggota legislatif pada saat ini yang pandai bersilat lidah terkait dengan berbagai fasilitas mewah dan gelimang uang yang diberikan kepadanya seolah-olah masih dalam batas-batas hidup sederhana. Itu semua karena ukuran hidup sederhana bagi penyelenggara negara sengaja dikaburkan dengan jurus kemunafikan.
Sudah saatnya seluruh komponen bangsa ini berani mendefinisikan ukuran hidup sederhana dengan mengacu kepada pendapatan perkapita penduduk serta mengambil referensi dari fasilitas pejabat negara asing.
Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka ada baiknya kita membandingkan dengan negara itu. Ternyata besaran gaji, tunjangan serta fasilitas pejabat negara dan wakil-wakil rakyat di Indonesia lebih tinggi daripada di negeri sekaya Belanda.
Perlu dicatat bahwa negeri Belanda termasuk negara kaya di dunia karena pendapatan per kapita mencapai 46 ribu euro. Belanda menempati peringkat keempat di Uni Eropa dalam hal PDB per kapita, di atas rata-rata Uni Eropa (35.500). Jumlah itu menyumbang 5,9 Euro dari total PDB UE.
Yang amat mengagumkan, meskipun pendapatan perkapita tinggi namun ada tradisi dari setiap Perdana Menteri Belanda yang kesehariannya sering naik angkutan publik dan acap kali naik sepeda ontel dari kediaman menuju kantornya.
Kondisinya sangat bertolak belakang dengan pejabat di negeri ini yang negaranya masih berpendapatan menengah bawah, tetapi mobil dinasnya super mewah yang disertai dengan anggaran pemeliharaan sangat besar. Mestinya mobil dinas pejabat sebaiknya ditentukan ukurannya sehingga tidak mencederai rasa keadilan rakyat.
Jika di negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, ukuran mobil dinas pejabat negara adalah harga mobil tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km dikalikan usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinas seorang menteri di Belanda itu maksimal 89.080 euro.
Dan bagi Indonesia yang pendapatan per kapitanya sekitar sepersepuluh penduduk Belanda seharusnya harga mobil dinas yang pantas untuk para pejabat adalah sepersepuluh harga mobil dinas pejabat Belanda.
Kesederhanaan dan Penyelamatan Lingkungan
Tahapan pemilu kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi kesempatan bagi pasangan calon untuk menunjukan keteladanan. Sikap hidup sederhana, cinta persatuan dan berjiwa toleransi dari para pahlawan bangsa patut ditiru.
Kandidat paslon kepala daerah harus sadar bahwa para pahlawan yang berkontribusi memerdekakan bangsa kala itu rata-rata hidup kesehariannya sangat bersahaja. Bahkan, lebih banyak menderita daripada hidup bersuka ria untuk pribadi dan keluarganya. Bagi mereka, pemimpin harus rela menderita demi rakyatnya.
Paslon juga harus mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial dan merawat keberagaman. Sikap itu bisa tumbuh subur jika para pemimpin dalam berbagai tingkatan menunjukan contoh langsung tentang hidup sederhana.
Teladan kesederhanaan para pahlawan bangsa seperti terlihat pada sosok Agus Salim yang kontrak rumah di gang yang jalannya becek dan sempit. Teladan juga terlihat pada sosok M Natsir, Perdana Menteri RI Pertama.
Sering kali Natsir pulang ke rumah naik becak, sehabis jam kerja. Setelah tidak menjabat, mobilnya dikembalikan dan ketika pulang naik sepeda ontel dengan supir pribadinya. Teladan serupa juga terlihat dari sosok Mohammad Hatta yang tidak mampu membeli sepatu impiannya sampai akhir hayatnya.
Agenda kampanye paslon kepala daerah untuk Pilkada 2024 yang sangat penting adalah aksi nyata terkait langsung dengan masalah lingkungan. Baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Aksi nyata yang tepat adalah sedapat mungkin membeli atau menggunakan produk yang dibuat oleh golongan masyarakat yang lemah.
Terkait dengan usaha penyelamatan lingkungan di negeri ini kita masih prihatin. Pasalnya, Indeks Perilaku Peduli Lingkungan (IPPL) di Indonesia yang dilansir oleh badan lingkungan PBB ternyata masih rendah, yakni masih berkisar pada angka 0,57, dari angka mutlak 1. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di negeri ini belum berperilaku peduli lingkungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Faktor inilah yang berkontribusi memperlemah nilai kesetiakawanan sosial.
Salah satu faktor penyebab masih rendahnya IPPL adalah perilaku konsumsi masyarakat yang kurang bijak dalam pemenuhan kebutuhannya, dimana 49,3 persen berupa bahan pangan masih berasal dari impor atau dari luar daerahnya. Jiwa kesetiakawanan sebaiknya ditumbuhkan lewat lokalisasi bahan pangan atau bisa disebut sebagai pangan tradisional. Dan pemakaiannya seluas-luasnya merupakan aksi nyata yang sangat berarti bagi penyelamatan lingkungan hidup dan bisa menumbuhkan nilai sosial.
Bangsa Indonesia jangan terus menerus tersandera oleh masalah produk pangan impor. Sebenarnya banyak orang merindukan pangan lokal atau makanan tradisional. Kondisi tersebut mestinya dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu dan kemasan makanan tradisional sehingga lebih adaptif dengan selera pasar.
Selama ini industri makanan tradisional secara nyata telah memperkuat ketahanan pangan nasional serta memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi kerakyatan. Makanan tradisional juga mewarnai wisata kuliner yang menjadi pesona berbagai daerah.
Sayangnya, produsen makanan tradisional masih sarat dengan masalah. Yang paling menonjol adalah kurangnya insentif dan pembinaan sehingga berakibat rentannya perlindungan konsumen. [SRIM]
