Selama ini rakyat menyaksikan jor-joran para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif baik di pusat maupun daerah. Mereka berlomba-lomba menunjukan kemewahan dalam menjalankan tugasnya. Fakta telah menunjukan betapa fantastis anggaran yang dialokasikan untuk rumah tangga pejabat, perjalanan dinas, rapat dinas, mobil dinas, pakaian dinas, uang jamuan dan lain-lain.
Alangkah malangnya anak cucu kita, jika bangsa ini dikelola oleh para pejabat yang sulit menjalani hidup sederhana. Padahal, para pendiri bangsa telah memberikan contoh teladan dengan hidup bersahaja tetapi dengan semangat pengabdian yang menggelora. Sejarah telah menunjukkan kesederhanaan para perintis dan pendiri bangsa. Yang mana kondisinya sangat bertolak belakang dengan perilaku para pejabat pada saat ini.
Banyak pejabat eksekutif dan anggota legislatif pada saat ini yang pandai bersilat lidah terkait dengan berbagai fasilitas mewah dan gelimang uang yang diberikan kepadanya seolah-olah masih dalam batas-batas hidup sederhana. Itu semua karena ukuran hidup sederhana bagi penyelenggara negara sengaja dikaburkan dengan jurus kemunafikan.
Sudah saatnya seluruh komponen bangsa ini berani mendefinisikan ukuran hidup sederhana dengan mengacu kepada pendapatan perkapita penduduk serta mengambil referensi dari fasilitas pejabat negara asing.
Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, maka ada baiknya kita membandingkan dengan negara itu. Ternyata besaran gaji, tunjangan serta fasilitas pejabat negara dan wakil-wakil rakyat di Indonesia lebih tinggi daripada di negeri sekaya Belanda.
Perlu dicatat bahwa negeri Belanda termasuk negara kaya di dunia karena pendapatan per kapita mencapai 46 ribu euro. Belanda menempati peringkat keempat di Uni Eropa dalam hal PDB per kapita, di atas rata-rata Uni Eropa (35.500). Jumlah itu menyumbang 5,9 Euro dari total PDB UE.
Yang amat mengagumkan, meskipun pendapatan perkapita tinggi namun ada tradisi dari setiap Perdana Menteri Belanda yang kesehariannya sering naik angkutan publik dan acap kali naik sepeda ontel dari kediaman menuju kantornya.
Kondisinya sangat bertolak belakang dengan pejabat di negeri ini yang negaranya masih berpendapatan menengah bawah, tetapi mobil dinasnya super mewah yang disertai dengan anggaran pemeliharaan sangat besar. Mestinya mobil dinas pejabat sebaiknya ditentukan ukurannya sehingga tidak mencederai rasa keadilan rakyat.
Jika di negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, ukuran mobil dinas pejabat negara adalah harga mobil tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km dikalikan usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinas seorang menteri di Belanda itu maksimal 89.080 euro.
Dan bagi Indonesia yang pendapatan per kapitanya sekitar sepersepuluh penduduk Belanda seharusnya harga mobil dinas yang pantas untuk para pejabat adalah sepersepuluh harga mobil dinas pejabat Belanda.
Kesederhanaan dan Penyelamatan Lingkungan
