KUR, Tak Semudah yang Dijanjikan

Pernah mengurus Kredit Usaha Rakyat ( KUR)?

Apakah semudah yang diomongkan para pejabat? 

Ini pengalaman saya mengurus KUR. Sudah dua bulan lebih saya mencoba mengurusnya namun belum ada tanda tanda disetujui. 

Sebagai pelaku UMKM (Usaha Micro, Kecil dan Menengah) saya berniat mengembangkan usaha warung bubur ayam saya. Ada tambahan produk yang ingin saya jual selain bubur ayam yaitu sop, soto, nasi bakar, juice dan susu segar. Tambahan menjual sop ayam sudah saya lakukan dan hasilnya bagus karena rasanya enak dan harganya murah. 

Untuk pengembangan usaha tentu perlu tambahan modal baik untuk produksi maupun peralatan. Karenanya saya berniat mengajukan pinjaman modal usaha antara 30 hingga 50 juta. 

Selama ini saya sudah beberapa kali mengajukan kredit lewat sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan ini saya pilih karena prosesnya mudah dan tidak berbelit belit. Walaupun bunganya diatas 1% per bulan, saya tidak berkeberatan. 

Pengajuan kredit saya kali ini berbeda. Saya ingin mencoba menikmati program KUR pemerintah yang dipromosikan pejabatnya mudah dan murah. Bunga KUR hanya 6% per tahun, kurang dari separo bunga BPR. 

Menjadi nasabah KUR juga akan mendapat pendampingan dari bank atau instansi pemerintah terkait. Pokoknya ada perhatian khusus karena memang program pemerintah untuk membantu pelaku usaha.

Sebelum mengajukan, saya sudah mencari informasi tentang KUR. Plafon kreditnya dari jutaan hingga milyaran. Prosesnya disebut tidak lama, hanya dua Minggu setelah pengajuan akan ada jawaban apakah disetujui atau tidak. Prioritas diberikan bagi masyarakat yang belum pernah mengajukan KUR. Ada beberapa bank  BUMN yang melayani KUR, tinggal pilih saja. 

Saya cukup senang mengetahui program tersebut. Saya belum pernah mengajukan KUR, sehingga berharap akan diprioritaskan. Waktu yang diberikan selama dua Minggu saya anggap cukup dan pas. 

Saya memang berencana menambah usaha di bulan Desember. Di momen liburan Natal dan tahun baru itu, Salatiga cukup ramai kedatangan pemudik dan wisatawan. Waktunya untuk menambah cuan. 

Saya ingin mengurus KUR apa adanya. Ingin tahu apakah program pemerintah itu dijalankan seperti kata para pejabatnya. 

Pada Minggu keempat Oktober 2023 saya mengajukan KUR ke BRI Ahmad Yani Salatiga. Mengurus ke Bank kantor unit ini sesuai dengan arahan dari pihak bank kantor cabang untuk pengajuan KUR di bawah 50 juta dan sesuai dengan domisili terdekat. 

Sebelumnya saya telah mendaftar menjadi nasabah di BRI cabang Salatiga di jalan Diponegoro. Pelayanannya sangat memuaskan sehingga saya berinisiatif membuat tulisan khusus di Kompasiana. (Baca disini https://www.kompasiana.com/srihartono8839/6530f192110fce79a32aef02/bank-rakyat-indonesia-kekinian). Mendapatkan pelayanan seperti itu, saya optimis bahwa pengajuan KUR saya akan mudah dan cepat. 

Untuk menunjang pengajuan, saya mengurus Surat Keterangan Usaha, dan mengaktifkan kembali NPWP. Saya juga mendaftarkan warung untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat mendapat sertifikat halal. 

Di BRI Unit yang terletak di jln Ahmad Yani Salatiga itu saya bertemu dengan staf marketing berinisial D. Oleh Mas D saya diminta kirim foto KTP dan surat nikah suami istri. Saya juga ditanyai agunan sebagai jaminan kredit. 

Sertifikat rumah sudah saya siapkan untuk itu. Nilai jualnya berkali-kali lipat dari jumlah kredit yang ingin saya ajukan. (Belakangan Presiden Jokowi meminta kredit KUR dibawah 100 juta tanpa agunan apapun). 

Mas D mengatakan mungkin akan memerlukan waktu agak lama mengurusnya tanpa menyebutkan akan berapa lama. 

Setelah lebih dari dua Minggu, saya tidak mendapat kabar sama sekali. Hal ini berbeda dengan promosi pemerintah yang katanya maksimal 2 Minggu sudah ada kabar. Beberapa kali saya mencoba menanyakan lewat pesan WA, namun tidak ada jawaban. Galau-lah hati saya. 

Saya mencoba mengurus ke bank BUMN lain yaitu BNI cabang Salatiga. Salah satu marketingnya, Mas A, pernah mampir ke warung dan menawarkan program KUR. Saya diminta mengirim foto KTP dan beliau akan melakukan BI checking. Namun hingga dua Minggu berlalu, juga tak ada kabar berita yang saya terima. 

Saya tidak menyerah. Kali ini saya menyambut tawaran seorang teman yang punya kenalan di kantor BRI. Nomor WA saya diminta untuk diberikan kepada staf marketing tersebut. 

Tanpa menunggu hari lain Mas J, nama beliau, dengan segera menghubungi saya dan meminta foto KTP untuk dilakukan BI checking. 

Hanya berselang 2 hari saya sudah mendapat kabar bahwa saya tidak bisa mengajukan KUR karena pernah mengalami kredit macet. 

Dua tahun saat pandemi kemarin saya memang tidak bisa melakukan setoran kredit ke BPR yang saya sebut diatas. Kondisi keuangan keluarga kami memang benar benar kritis. 

Saat dipanggil pihak BPR di bulan Nopemberber 2o22, saya menjelaskan kondisi keuangan apa adanya. Saya mengatakan bahwa sedang menunggu perpanjangan kontrak toko kami. Biasanya dibayarkan bulan Desember atau Januari. 

Kami punya sebuah toko yang dikontrakkan dan dibayar 2 tahun sekali. Saya tidak bisa menjamin apakah toko kami diperpanjang mengingat kondisi ekonomi saat itu. Kepada pihak Bank, saya selalu berbicara jujur, tidak mau berjanji kalau belum ada kepastian. 

Selama 2 tahun menunggak, saya tidak didatangi debt collector. Para staf BPR tahu karakter saya. Setiap kali ada panggilan akibat keterlambatan setoran, saya tidak pernah menghindar bahkan langsung datang ke kantor. Itulah sebabnya dengan BPR tersebut kami sudah melakukan akad kredit lebih dari 5 kali. Semua sudah lunas. 

Beruntung bahwa toko kami kontraknya diperpanjang. Awal tahun 2023 kredit macet kami bayar sekaligus dilunasi. Sejak saat itu saya tidak punya hutang di bank manapun. 

Mengalami kredit macet ternyata mempunyai efek negatif dan berlangsung lama. Kepercayaan lembaga keuangan, utamanya Bank Indonesia, menjadi taruhannya. Pengajuan kredit akan ditolak oleh sistem yang dibuat. 

Ketika bertanya kepasa Mas J berapa lama saya akan mengalami efek tersebut, jawab beliau tidak tahu, bisa hingga 3-4 tahun. 

Jadi, saya yang sudah 10 bulan lebih tidak punya hutang Bank sama sekali tidak bisa mendapat KUR. Saya yang akan menggunakan sertifikat rumah dengan nilai berlipat lipat lebihnya tetap tidak bisa mendapatkannya. 

Alamak, ternyata pemerintah berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Banyak koruptor (Edy Prabowo baru saja) dibebaskan dari hukuman karena mendapat remisi berkali kali. Saya yang bukan pelaku kriminal, tidak merugikan negara dan masyarakat, tidak diampuni (masalah kredit macetnya) entah sampai berapa tahun. 

Padahal saya sudah berbulan bulan bebas kredit. Padahal saya pelaku UMKN yang katanya dibantu pemerintah. Padahal saya belum pernah mengajukan KUR. Padahal saya punya agunan sebagai jaminan bahwa uang negara pasti kembali jika terjadi masalah. 

Duh, memang negara belum bisa mengayomi rakyat kecil yang ingin berusaha dengan jujur. Pelaku UMKM yang terbukti menjadi penyokong ekonomi negara saat resesi (pandemi) tidak dibantu oleh sistem yang dibuat pemerintah (BI checking). 

Negara pasti sudah paham bahwa banyak pelaku usaha yang mengalami kredit macet akibat pandemi. Kini efek pandemi covid 19, yang membuat Indonesia hampir terkena resesi, sudah pulih. Masyarakat mulai antusias membuka atau meneruskan usahanya. 

Semestinya apapun dilakukan pemerintah untuk menyokong antusiasme rakyat tersebut. Semua sistem yang mempersulit usaha rakyat (termasuk syarat pengajuan kredit) harus dikaji dan disesuaikan. 

Janji Presiden Jokowi, yang juga digaungkan para menterinya, membantu rakyat ternyata manis dibibir namun belum seindah kenyataannya. 

Salatiga, 0812023.196