Mohon tunggu...
Sri Handoko Sakti
Sri Handoko Sakti Mohon Tunggu... Dosen - DOSEN STEI RAWAMANGUN JAKARTA

HOBY MUSIC, MEMBACA , HIKING

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dilema Nepotisme Dalam Kepemimpinan Indonesia

8 September 2024   09:26 Diperbarui: 8 September 2024   09:26 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

2. Pengaruh Kerabat Jokowi dalam Bisnis

Selain politik, keluarga Jokowi juga memiliki keterlibatan dalam dunia bisnis, yang menimbulkan kritik terkait nepotisme dalam aspek ekonomi. Keterlibatan keluarga dalam proyek bisnis besar: Anak-anak Jokowi memiliki beberapa bisnis yang berkembang pesat selama masa kepemimpinannya. Gibran memiliki bisnis kuliner yang terus berkembang, sementara Kaesang terlibat dalam berbagai usaha, termasuk bisnis makanan dan minuman. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa bisnis mereka difasilitasi oleh kekuasaan ayahnya, kritik muncul karena keberhasilan mereka dianggap sebagian berasal dari nama besar keluarga Jokowi dan akses yang lebih mudah ke jaringan bisnis elit.

3. Adik Ipar Jokowi di Politik: Anjar Prihantoro

Anjar Prihantoro, adik ipar Jokowi, juga terjun ke dunia politik pada Pilkada 2020. Anjar mencalonkan diri sebagai Bupati Gunungkidul di Yogyakarta, namun kalah dalam pemilihan tersebut. Meskipun gagal, pencalonannya menimbulkan tuduhan nepotisme, karena dianggap memanfaatkan hubungan kekeluargaan dengan Presiden Jokowi untuk meningkatkan popularitasnya.

4. Bobby Nasution: Menantu Jokowi

Bobby Nasution, suami dari anak Jokowi, Kahiyang Ayu, juga mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan pada Pilkada 2020. Bobby berhasil memenangkan pemilihan tersebut dan kini menjabat sebagai Wali Kota Medan. Seperti halnya Gibran, keberhasilan Bobby dalam dunia politik dikaitkan dengan pengaruh Presiden Jokowi, yang memicu tuduhan adanya praktik nepotisme politik. Selain itu, Bobby juga datang dari keluarga yang memiliki jaringan kuat di dunia bisnis dan politik, yang memperkuat dugaan bahwa keterlibatan keluarganya dan nama besar mertuanya memberi keuntungan dalam proses pencalonan politik.

5. Kritik atas Dinasti Politik

Dengan keterlibatan Gibran, Kaesang, Bobby, dan kerabat lainnya dalam politik, banyak pihak menuduh bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Ini mengacu pada kecenderungan di mana anggota keluarga seorang pemimpin menggunakan status mereka untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kritik ini sering datang dari kalangan oposisi dan beberapa kelompok masyarakat yang khawatir akan berkurangnya demokrasi yang adil dan kompetitif. Namun, pendukung Jokowi berargumen bahwa keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik adalah hak individu mereka sebagai warga negara dan tidak semata-mata karena hubungan kekeluargaan. Mereka juga menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia berlangsung demokratis, sehingga keterpilihan mereka mencerminkan dukungan publik, bukan hasil dari pengaruh nepotisme.

Akhirnya dapa kita simpulkan bahwa Nepotisme di era Joko Widodo muncul dalam bentuk keterlibatan anak-anak dan kerabat dekatnya dalam dunia politik dan bisnis. Meskipun belum ada bukti langsung bahwa kekuasaan Jokowi secara aktif digunakan untuk mendukung keberhasilan keluarganya, keberhasilan Gibran, Kaesang, Bobby, dan kerabat lainnya menimbulkan kekhawatiran tentang adanya dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Tuduhan nepotisme ini sering kali muncul dalam konteks politik dan menjadi sorotan oposisi serta beberapa kelompok masyarakat yang khawatir akan penurunan kualitas demokrasi. Meski demikian, Jokowi sendiri sering menolak tuduhan tersebut, menekankan bahwa keluarganya memiliki hak politik yang sama seperti warga negara lainnya.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden telah memicu tuduhan nepotisme, terutama terkait dengan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi dalam mempercepat karier politik putranya. Beberapa bentuk dugaan kejahatan nepotisme yang terkait dengan pencalonan Gibran meliputi penggunaan pengaruh politik, percepatan karier politik yang tidak wajar, potensi penggunaan fasilitas negara, pelanggaran batas usia, serta pengaruh terhadap partai politik. Meskipun demikian, belum ada bukti konkret yang menunjukkan kejahatan nepotisme dalam proses ini, namun kritik dan kekhawatiran tersebut tetap menjadi perdebatan publik yang luas.

Terakhir penulis berharap Semoga Indonesia menjadi negara yang tetap berpegang teguh kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan pemimpin selanjutnya dapat memberikan contoh kepemipinan yang bersih dari segala korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia khususnya diatas kepentingan prbadi da keluarga keluarga terdekatya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun