Contohnya, Paus Kallistus III (1455--1458) dan Paus Alexander VI (1492--1503) terkenal karena memberikan banyak hak istimewa kepada anggota keluarga mereka. Paus Alexander VI, misalnya, memberikan posisi penting di gereja kepada anak-anaknya dan keluarganya, termasuk putranya Cesare Borgia.
Praktik ini menjadi begitu umum sehingga kata "nepotisme" muncul sebagai istilah yang menggambarkan tindakan ini. Meskipun pada awalnya merujuk pada keponakan, istilah ini kemudian diperluas untuk mencakup semua bentuk favoritisme keluarga dalam distribusi kekuasaan dan jabatan, tidak hanya dalam konteks gereja, tetapi juga di bidang politik, pemerintahan, dan bisnis.
Saat ini, nepotisme merujuk pada praktik memberikan keistimewaan, posisi, atau pekerjaan kepada anggota keluarga atau kerabat, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Praktik ini sering dianggap tidak adil karena mengesampingkan orang lain yang mungkin lebih layak. Nepotisme sering menjadi sorotan dalam dunia politik, bisnis, dan institusi publik, karena dapat menciptakan konflik kepentingan, mengurangi efisiensi, serta merusak integritas lembaga yang bersangkutan.
Nepotisme di Indonesia memiliki akar sejarah yang terkait erat dengan budaya kekeluargaan dan patronase yang sudah lama ada, serta berkembang melalui sistem politik yang dipengaruhi oleh rezim-rezim kekuasaan. Praktik nepotisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang sangat sentralistik dan budaya paternalistik, di mana hubungan kekerabatan dan kesetiaan pribadi lebih diutamakan daripada kompetensi.
Sejarah dan Perkembangan Nepotisme itu sendiri yang terjadi di Indonesia dimulai sejak Jaman Kerajaan, diantaranya adalah
1. Era Kerajaan
Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Majapahit dan Mataram, kekuasaan sering kali diwariskan melalui jalur keluarga. Para raja atau sultan mengandalkan anggota keluarga mereka untuk menduduki jabatan strategis, baik dalam pemerintahan maupun militer. Praktik ini dapat dilihat sebagai cikal bakal nepotisme dalam struktur politik Indonesia, meskipun pada masa itu, sistem kekeluargaan dan pewarisan kekuasaan adalah norma yang diterima dan bahkan dianggap sah.
2. Era Kolonial
Pada masa penjajahan Belanda, praktik nepotisme tetap ada, tetapi berbeda sifatnya. Pada era ini, administrasi kolonial Belanda menerapkan sistem birokrasi yang lebih modern, tetapi hubungan patron-klien di antara pejabat lokal tetap berlangsung. Para pejabat pribumi, seperti bupati dan sultan, sering kali menunjuk kerabat mereka untuk jabatan tertentu sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh lokal mereka di bawah pengawasan kolonial.
3. Era Orde Lama (Soekarno)
Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945--1967), nepotisme belum terlalu mencolok dalam skala yang besar, meskipun sudah ada indikasi adanya praktik favoritisme dalam beberapa hal. Kekuatan politik saat itu masih sangat dipengaruhi oleh semangat revolusi dan ideologi nasionalis, sehingga penekanan pada "gotong royong" dan persatuan bangsa sering kali menutupi praktik-praktik nepotisme yang terjadi.
