* Mengajukan nota keberatan secara berulang kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks dan kuat demi kejelasan status hak kepemilikan atas wilayah teritorial kemaritiman negeri Merah Putih.
* Mencari jalan tercepat, Indonesia bersama ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)Â konsisten mengusahakan utuh terciptanya Code of Conduct (COC) teruntuk LCS guna mengendalikan mekanisme di Laut China Selatan melalui aturan-aturan yang lebih tertata dan beretika.
Namun, seperti yang sudah terjabarkan pada rangkuman wacana di atas, cara-cara itu nyatanya belum cukup ampuh untuk menekan mundur pihak Tiongkok secara permanen. Oleh sebab karenanya, perlu kesadaran dan kepedulian lebih luas dari rakyat untuk ikut berperan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI adalah jawaban terbaik. Sebagai negara yang berpegang teguh kepada konsep kedaulatan rakyat, tidak ada salahnya bila rakyat justru mengambil posisi penting dalam hal penyelesaian permasalahan bangsa. Rakyat tidak bisa hanya berserah pada apa-apa yang dilakukan oleh negara/pemerintah. Memupuk rasa cinta dan peduli akan pentingnya sikap patriotisme terhadap negara, dapat sekaligus mengusir masuknya paham-paham radikalisme yang menyesatkan.
Intinya, rakyat dapat berperan melalui suara. Baik secara lisan maupun tulisan. Di era digital ini, kita sudah dengan mudah menemukan berbagai macam aplikasi/platform media sosial maupun blog yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mengemukakan argumen, pesan, saran, opini, bahkan kritik. Sebab sudah semestinya, kecanggihan teknologi dan pesatnya kemajuan bidang informatika adalah aspek terbaik sebagai alat untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran sekalipun dari sisi paling tersembunyi keterkungkungan suatu jiwa yang sakit. Termasuk Indonesia yang terkekang hak kebebasan berdaulatnya terhadap Laut Natuna Utara-Laut China Selatan.
Bagaimana Indonesia memanggul tekanan sejak klaim sepihak bercorak nine dash line hingga yang terbaru ten dash line oleh pihak Tiongkok beroperasi, kini giliran NKRI melalui struktur hidup pengklaiman secara estapet mendorong fakta tentang apa yang memang semestinya menjadi hak kedaulatan bangsa. Lewat media sosial, rakyat diajak untuk berani menyuarakan kebenaran bahwa sesungguhnya kenyataan mengenai Laut Natuna Utara seutuhnya milik Indonesia. Gerakan rakyat ini penting dan tak luput memperkuat pernyataan Presiden RI ke- 7 Ir. H. Joko Widodo sewaktu berkunjung ke Natuna, Rabu (8/1/2020) bahwasanya: tidak ada tawar-menawar untuk harga kedaulatan Natuna-Indonesia.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, usia pelajar menengah hingga dewasa kini--lebih disarankan--pendapat-pendapat dengan tema semangat juang yang tertuang dalam bentuk surat-suara digital tersebut akan meluas dan dilihat oleh dunia. Ini akan mempertontonkan bagaimana kompaknya warga NKRI perihal menjaga kedaulatan negaranya. Kegiatan ini juga menunjukkan kekonsistenan Indonesia dalam cakupan pengembangan jati diri bangsa yang berani, beradaptasi, aktif, penuh inovasi dan kreatifitas, serta maju.
Bersama-sama tampil romantis membela kedaulatan Republik Indonesia, surat-suara digital juga diperuntukkan mengusung moto perluasan paham mengenai pentingnya kepedulian pengetahuan akan hak dan kewajiban terkait apa-apa yang boleh dilakukan dan tidak terkait Laut China Selatan. Karena pada hakikatnya, fakta mengenai LCS sebagai milik bersama tidak bisa dihapus secara semena-mena begitu saja. Maka itu, pentingnya memupuk rasa cinta saling menghargai adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk terus disadarkan di tengah-tengah ambisi penguasaan kawasan maritim--terlebih Tiongkok, sang aktor utama pemicu konflik.
