* Jika rivalitas antarnegara pengklaim wilayah Laut China Selatan terus berlanjut ke arah permusuhan serius, serta pengumpulan berkas perdamaian tidak kunjung tercapai, sudah bisa dikira-kira bagaimana konflik akan pecah dan perang terbuka tidak mustahil untuk terjadi. Jika saja demikian, dampak yang tak kalah lebih penting selain remuknya kursi kuasa regional kemaritiman Indonesia adalah status kedaulatan kemerdekaan Indonesia memasuki mode rawan-tenggelam, sedang kemajuan bangsa terus menjadi tanda tanya besar.
Memeluk Kedaulatan: Kesinambungan Peran Negara-Pemerintah-Rakyat
Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, kedaulatan negeri Merah Putih berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jauh sebelum di Indonesia metode kedaulatan rakyat diberlakukan, Jean Bodin, seorang profesor hukum asal Prancis di masanya (1530-1596), memaknai kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari hukum. Adapun sifat-sifat kedaulatan menurutnya adalah tunggal, asli, abadi, dan bulat. Ditambahkannya lagi, teori kedaulatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Di mana kedaulatan ke dalam berartikan kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Sedang itu, kedaulatan ke luar diterjemahkan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayahnya dari ancaman yang berasal dari luar.
Menyinggung ancaman dari luar, kita kembali diingatkan mengenai konflik Laut China Selatan pada wacana panjang yang tengah di bahas ini. Rusaknya kedaulatan NKRI bukanlah hal mustahil bila saja resiko pertikaian antarnegara di wilayah LCS diabaikan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya bela negara menggunakan metode kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Berbagai kerja nyata kepemimpinan pemerintahan Indonesia itu adalah:
* Menekankan bahwa Natuna merupakan milik Indonesia, pemerintah dengan berani mengeluarkan peta terbaru NKRI pada 14 Juli 2017. Di mana nama Natuna dengan resmi berganti menjadi Laut Natuna Utara (LNU).
* Menjalin kerja sama dengan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, dan Singapura demi meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan maritim lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.
* Mendorong ASEAN Regional Forum (ARF)Â menerjemahkan dialog menjadi aksi-aksi konkret. Seperti memanfaatkan forum lebih terbuka untuk saling membangun kepercayaan serta mengurangi ketegangan antarnegara anggota, termasuk pada perselisihan pandangan atas pengklaiman wilayah maritim di Laut China Selatan.
* Diplomasi untuk paket perdamaian dengan tukar tambah penawaran kerja sama semakin sering dan banyak dilakukan. Indonesia berekspektasi, jika kerja sama yang baik akan membuahkan hasil tak hanya di sektor ekonomi tapi juga nilai-nilai pertemanan yang kian erat terjalin.
* Memperkuat keamanan terkhusus Perairan LNU dengan mengirimkam pasukan militer, kapal perang, pesawat tempur, serta drone agar lebih detail mengawasi gerak-gerik mencurigakan dari pihak asing yang berani menerobos area teritorial ZEE Indonesia tersebut.
* Berkomitmen dinamis dalam hal mencukupi alat utama sistem persenjataan negara. Mengadakan patroli berkalender di Laut China Selatan, setidak-tidaknya memastikan Laut Natuna Utara aman dari gangguan.
