Apa pun motifnya, sejumlah partai politik yang meminta pemilu ditunda bentuk pikiran inkonstitusional. Mengebiri demokrasi di tengah rezim presidensialisme dengan siklus pemilu lima tahunan tanpa bisa disela oleh kepentingan apa pun. Pemilu reguler diselenggarakan lima tahun sekali dengan alasan stabilitas politik. Sebagai jalur kompromi dari berbagai kepentingan politik. Jangan lagi diutak-atik demi secuil kepentingan segelintir kelompok tertentu.
Menunda pemilu bukan hanya tak ajek bagi demokrasi, melainkan juga bagian dari menggali kubur sendiri, bagi partai politik dan aktornya. Bagi PKB dan Golkar yang ingin mengusung ketua umum mereka maju pilpres tentu langkah blunder. Alih-alih meraup simpati yang didapat malah sebaliknya. Banjir kecaman dan hujatan datang tanpa henti. PAN meski tak punya jagoan pilpres, tapi sangat merusak citra partai.
Beruntung bangsa ini memiliki kelompok kritis yang terus berdenyut. Selalu pasang badan melawan elite politik yang kerap zig-zag bermanuver merusak kualitas demokrasi serta mengabaikan suara rakyat. Sambil lalu rakyat tanpa henti berharap, partai politik pendukung pemerintah lainnya, seperti PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP konsisten menolak wacana menunda Pemilu serentak 2024. Kini, bola liar menunda Pemilu 2024 ada di tangan elite partai politik.
