Penundaan Pemilu demi Kepentingan Siapa?

Penundaan Pemilu 2024 demi Kepentingan siapa? Tentu saja ini masih menjadi tanda tanya besar soal siapa sebenarnya yang paling berkepentingan dengan wacana penundaan Pemilu 2024.

Secara kasatmata pastinya partai politik. Apa pun judulnya, partai politik bisa menikmati kemewahan jabatan politik tanpa kampanye. Presiden dan anggota dewan, masa jabatannya seakan bisa diperpanjang otomatis tanpa harus melalui kampanye politik berdarah-darah. Ini jalan tol bagi partai politik untuk melanjutkan kekuasaan politik. Selain cacat legitimasi, tentu saja bisa memunggungi demokrasi elektoral. Pada level ini saja sudah bermasalah.

Secara transparan, wacana penundaan pemilu juga bisa menjerumuskan Jokowi yang tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode. Ada kesan partai politik pengusung wacana ini sedang mencari muka demi mendapatkan simpati presiden. Tentunya, dengan alasan yang terkesan masuk akal dan menyanjung kerja politik pemerintah.

 Kesan ini sangat kuat tak bisa dimungkiri. Semacam uji loyalitas tanpa batas.Meski begitu, publik tanpa henti melancarkan pertanyaan kritis. Sejumlah partai politik itu sadar betul pasti dikecam dengan usul menunda pemilu.

Apa yang membuat mereka rela irasional dan terlihat melakukan bunuh diri politik, jika tak ada sesuatu yang dicari. Misalnya, adanya kekuatan besar yang mengendalikan mereka dengan konsesi politik menggiurkan penuh janji surga. Partai politik secara umum perilakunya sama. 

Dominan mencari keuntungan ketimbang memperjuangkan sesuatu yang sifatnya normatif nan suci.Tak habis pikir, apa yang sebenarnya diinginkan PKB usul penundaan pemilu di tengah agresifitas Muhaimin Iskandar memoles citra maju pilpres. 

Lalu, apa yang ada di benak Golkar, di tengah konsolidasi memperkuat basis politik demi mengusung Airlangga Hartarto tanding pilpres. Itu sama halnya dengan mengubur mimpi kedua ketua umum partai mereka untuk menunda keinginan maju pilpres. Sangat sumir dan lucu.

Apalagi, beberapa waktu lalu semua partai politik parlemen dan pemerintah sepakat menggelar pemilu serentak pada 14 Februari 2024.Rakyat kian cerdas membaca fenomena politik. Tak mudah percaya begitu saja dengan nyanyian elite pengusung penundaan pemilu dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. 

Pasti ada hal penting yang disembunyikan, mungkin juga dipertaruhkan, demi sustainabilitas hidup politik mereka ke depan. Sikap elite partai politik yang menyetujui penundaan pemilu sangat mencurigakan, serbamendadak, dan gerakannya terkonsolidasi dengan baik.

Maka dari itu? Partai politik pengusul penundaan Pemilu 2024 mesti menyudahi kekisruhan yang ada di tengah masyarakat. Tak bagus bagi kesehatan demokrasi di tengah indeks persepsi demokrasi yang melaju pelan. Menunda pemilu bukan solusi bangsa. Malah menambah beban masalah yang kian bertumpuk. Menunda pemilu tak membuat rakyat kenyang. Cukup sudah bangsa ini lelah menghadapi rumitnya hidup efek badai covid-19. Tak pelu lagi ditambah wacana yang tak yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat.

Elite politik mestinya memberikan contoh baik tentang tata krama berdemokasi yang sehat. Jangan malah membangun narasi yang justru mengajak rakyat menabrak aturan sakral. Wacana menunda pemilu sangat sensitif soalnya. Serupa membuka kotak pandora yang bisa melahirkan prahara politik tak berkesudahan di kemudian hari. Dalam banyak hal, kualitas demokrasi bisa terjun bebas karena perilaku elite politik, bukan rakyat.

Apa pun motifnya, sejumlah partai politik yang meminta pemilu ditunda bentuk pikiran inkonstitusional. Mengebiri demokrasi di tengah rezim presidensialisme dengan siklus pemilu lima tahunan tanpa bisa disela oleh kepentingan apa pun. Pemilu reguler diselenggarakan lima tahun sekali dengan alasan stabilitas politik. Sebagai jalur kompromi dari berbagai kepentingan politik. Jangan lagi diutak-atik demi secuil kepentingan segelintir kelompok tertentu.

Menunda pemilu bukan hanya tak ajek bagi demokrasi, melainkan juga bagian dari menggali kubur sendiri, bagi partai politik dan aktornya. Bagi PKB dan Golkar yang ingin mengusung ketua umum mereka maju pilpres tentu langkah blunder. Alih-alih meraup simpati yang didapat malah sebaliknya. Banjir kecaman dan hujatan datang tanpa henti. PAN meski tak punya jagoan pilpres, tapi sangat merusak citra partai.

Beruntung bangsa ini memiliki kelompok kritis yang terus berdenyut. Selalu pasang badan melawan elite politik yang kerap zig-zag bermanuver merusak kualitas demokrasi serta mengabaikan suara rakyat. Sambil lalu rakyat tanpa henti berharap, partai politik pendukung pemerintah lainnya, seperti PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP konsisten menolak wacana menunda Pemilu serentak 2024. Kini, bola liar menunda Pemilu 2024 ada di tangan elite partai politik.