"Makanya nikel dan electric vehicle itu mungkin paling menjanjikan karena kalkulasi market dan permintaannya ada. Jadi kita harus menentukan hilirisasi prioritas, tidak bisa semuanya bersamaan," ungkap Faisal.Â
Adapun usulan kedua adalah pemerintah harus siap bertarung di arena politis melalui platform diplomasi perdagangan. Sebab, hilirisasi sama saja memberikan restriksi atau proteksi terhadap suatu komoditas, yang mungkin saja negara lain memberikan respons serupa kepada Indonesia.Â
"Setiap ada hilirisasi, pasti ada larangan ekspor. Nah di situ lah harus ada kesiapan trade diplomacy karena akan sangat lumrah ketika negara protes atau men-challenge kebijakan hilirisasi, dan itulah fakta yang kita hadapi dengan negara lain," papar Faisal.Â
Maka, untuk mengoptimalkan hilirisasi, praktiknya tidak dapat digerakkan parsial hanya bisnisnya. Baik investasi, perdagangan, maupun diplomasi harus dilaksanakan secara bersamaan.
Salah satu peluang hilirisasi di masa depan bisa dilihat dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan "harta karun" yang masih tersimpan di Grasberg Papua. Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diperpanjang dari 2018 hingga 2024, PTFI optimistis bisa menyetorkan hingga Rp1.200 triliun ke negara.Â