Menimbang Pasangan Calon di Pilkada Serentak Ciamis 2018

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung one man one vote, merupakan salah satu pilar demokrasi yang seharusnya menjadi sarana paling demokratis untuk memilih Kepala Daerah. 

Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada Juni Tahun 2018 bersamaan dengan Pilkada Gubernur dan khusus di Jawa Barat bersamaan dengan Pilkada di 15 Kabupaten/Kota lainnya. 

Dalam hitungan bulan, Pilkada baru akan dilaksanakan 18 bulan yang akan datang. Sebagian akan mengatakan terlalu dini membicarakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, sesungguhnya terlalu lambat jika idealnya tiap satuan waktu kita harus melakukan evaluasi atas kinerja pemerintahan dan ini dijadikan modal untuk menentukan apakah kita akan MELANJUTKAN atau MENGGANTI nya.

Faktanya, diskusi tentang Pilkada yang waktu pelaksanaannya masih lama tersebut, telah menjadi makanan ringan di Warung Kopi.

Sebaran Kekuatan Politik di Legislatif
Pemilu legislatif Tahun 2014 telah menghasilkan 50 anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang komposisi kursinya sebagai berikut (Berurutan dari Raihan Kursi Tertinggi).
 PDIP 12 Kursi
 Golkar 6 Kursi
 PKS 5 Kursi
 PAN 5 Kursi
 PPP 4 Kursi
 Demokrat 4 Kursi
 PKB 4 Kursi
 Gerindra 4 Kursi
 Nasdem 3 Kursi
 Hanura 2 Kursi
 PBB 1 Kursi

Jika ditilik dari jumlah ambang batas minimal dukungan untuk maju menjadi Kepala Daerah dengan basis dukungan kursi legislatif sebesar 20 %, maka dapat di Kabupaten Ciamis dapat dipastikan hanya 1 (satu) Parpol yang secara otomatis punya kesempatan untuk mengusung pasangan calon Kepala Daerah yakni PDI Perjuangan.

Sementara Partai Politik lain harus melalui penggabungan jumlah kursi. Dari komposisi kursi legislatif tersebut, diluar PDIP Partai Golkar memiliki variasi kemungkinan terbesar untuk mengusung pasangan calon melalui penggabungan parpol dengaan satu parpol lain yang memiliki 5 dan 4 kursi. PKS dan PAN memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon dengan hanya menggabungkan 2 parpol. Sementara selebihnya harus minimal menggabungkan 3, 4 bahkan 5 Partai Politik untuk dapat mengusung pasangan.

Apakah berani melaju sendirian atau perlu penggabungan, siapa dengan siapa bergabung, idealnya berbasis kesamaan ideologi, walaupun peluanganya sangat kecil, tentu harapan ini harus dijaga dan diperjuangkan, karena seharusnya politik adalah perjuangan ideologi. Dari dinamika yang ada kecenderungan ini pudar dan dinilai sebagian orang sebagai kemunduran demokrasi.

Bagaimana peluang Independen/perseorangan, peluang itu selalu ada, walupun kecenderungan hari ini, Pasangan Calon Independen belum menampakkan batang ikhtiarnya.

Meningkatkan Kualitas Demokrasi
Bagaimana seharusnya masyarakat menentukan pilihannya, tentu sebagai pelaku politik tugasnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada Bupati dengan cara menggiring masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya secara rasional.

Tidak sulit untuk menjadi rasional, suguhan data dan fakta-fakta dapat membantu seseorang untuk dapat menilai secara rasional dan berimbang. Diluar karakter yang sangat personal dan cenderung ada topeng yang berusaha menutupi orisinalitas kepribadiannya. Masyarakat dapat melihat dari segi 1) Pendidikan, 2) Kepemimpinan, 3) Moralitas, 4) Pengalaman 5) Visi, Misi, Arah dan Program Perjuangan serta segi segi lainnya.

Pasangan incumbent selalu memiliki keuntungan popularitas dibanding pasangan lainnya. Namun keterpilihannya sangat tergantung dari apakah selama pengabdiannya dinilai positif atau tidak oleh masyarakat. Tidak sedikit contoh incumbent tumbang dalam gelaran Pilkada bukan karena persoalan mendapat penantang yang lebih populer namun tingkat keterpilihannya yang buruk dan masyarakat cenderung mengganti bukan melanjutkan.

Dalam konteks Ciamis, bagaimana kecenderungan masyarakat dapat dibaca dari hasil survei. Tentu hasil survay dengan metodologi yang terstandar dan dilakukan oleh lembaga yang dapat dipercaya. Sehingga Makanan ringan dari Warung Kopi sulit untuk dijadikan rujukan, makanan warung kopi hari ini, menempatkan 4 nama paling mengemuka, ada H. Iing Syam Arifin, H. Oih Burhanudin, H. Asep Herdiat dan H. Didi Sukardi. Ditambah nama nama lain yang sudah memiliki keinginan cukup kuat untuk ikut dalam kontestasi Pilkada. Ada Nama Hj. Irma Bastaman Haris dan H. Heri Solehudin, bahkan muncul nama KH. Agus Abdul Kholik, Ketua PC NU Kabupaten Ciamis.

Jika dan Hanya Jika Ada “Pasangan Calon”
Dari sejumlah nama yang mulai beredar di masyarakat dan di rilis beberapa media regional. Beberapa kemungkinan pemaketan lagi lagi muncul menjadi makanan di pertemuan-pertemuan warung kopi. Tentu akan sangat subjektif karena bukan kebijakan Partai Politik, hanya sebatas makanan ringan yang tidak akan memuaskan siapapun.

Saya ingin menampilkan beberapa kemungkinan pasangan, dengan tidak menyertakan partai mana yang mungkin mendukung, tidak menyertakan basis dukungan kelompok, karena minim data dan informasi yang dapat dijadikan landasan.

Kemungkinan Pertama. Pasangan H. Iing SA dan H. Oih Burhanudin sebagai Incumbent banyak dibaca sebagai pasangan yang paling “kuat” jika PDIP tidak berambisi mengusung kader terbaiknya sebagai Bakal Calon Bupati. Ini pasangan ideal dari ‘kawinan’ Mantan Birokrat dan Politisi murni dengan basis dukungan Selatan dan Utara (konon demikian) walaupun faktanya, sekalipun Bupati Incumbent banyak mendapatkan stigma kurang baik sebagai bukan asli kelahiran Ciamis dan di waktu Pilkada yang lalu stigma tersebut tidak laku, terbukti berakhir dengan kemenangannya. 

Kedua, Indikasi bersatunya H. Asep Herdiat dengan H. Oih Burhanudin menjadi perbincangan menarik dikalangan pemilih tertentu, bersatunya “Kaum Muda” Ciamis sebagai kelebihan tidak dapat dinafikan. Walaupun secara kedaerahan keduanya berasal dari Ciamis Utara. Dengan energi mudanya, pasangan ini banyak diharapkan dapat melakukan terobosan terobosan untuk memajukan Ciamis.

Ketiga, Pasangan H. Iing Syam Arifin dan H. Asep Herdiat, dalam pandangan politik, paket ini merupakan pasangan paling tidak ideal karena tidak ada kandidat yang menjadi representasi politisi. Kelebihan pengalaman birokrasi sekaligus menjadi titik lemahnya. Dilihat dari basis dukungan kedaerahan, pasangan ini mirip dengan paket pasangan kemungkinan pertama.

Keempat, jika kemungkinan pertama menguat, maka H. Asep Herdiat harus berupaya keras untuk memilih kandidat Calon Wakil Bupatinya. Masih tersisa beberapa nama yang sampai hari ini serius untuk maju di Pilkada Bupati. Ada Nama H. Didi Sukardi, Hj. Irma Bastaman Haris, ada H. Heri Solehudin dan KH. Agus Abdul Kholik, Ketua PC NU Kabupaten Ciamis. 

Dilihat dari sejumlah nama tersebut, dari informasi yang beredar H. Didi Sukardi ,menjadi nama yang agak sulit dan kemungkinannya kecil untuk dapat berpasangan dengan H. Asep Herdiat. Sehingga jika akan memadukan antara birokrat dengan politisi, maka H. Asep Herdiat dengan Hj. Irma Bastaman menjadi pasangan yang paling tepat. Namun jika yang dipandang dapat memiliki kemungkinan berhasilnya adalah perpaduan antara Mantan Birokrat dan Tokoh Agama. H. Asep Herdiat dengan KH. Agus Abdul Kholik menjadi pasangan yang tepat.

Kemungkinan Kelima. Bagaimana jika Pasangan H. Asep Herdiat dengan H. Oih Burhanudin yang menguat, maka H. Iing Syam Arifin memiliki peluang yang sama untuk dapat bergandengan dengan Hj. Irma Bastaman atau H. Didi Sukardi.

Berbagai kemungkinan itu hanya makanan ringan, dari kerasnya politik yang dapat menggerus dan melumatkan berbagai teori kemungkinan. Misalnya saja, Bupati Incumbent tidak menghendaki lagi untuk maju di Pilkada karena berbagai pertimbangan, misal juga jika H. Asep Herdiat tidak menghendaki untuk ikut kontestasi atau mungkin saja H. Oih Burhanudin yang sekalipun kader terbaik partai PDI Perjuangan tidak diberikan tugas untuk maju di perhelatan Pilkada Kabupaten Ciamis.
Berbagai kemungkinan akan muncul dan dapat merubah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin dan demikian sebaliknya.

Menguji Kualitas Bakal Calon Bupati
Sampai hari ini, para peminat/bakal Calon Bupati belum mendapatkan ujian yang serius, ini dapat terlihat dari “harmonis” nya hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Mulusnya berbagai kebijakan yang mungkin memang seharusnya demikian, tapi tidak pernah ada tantangan serius yang berasal dari lembaga DPRD.
Kelompok kritis masyarakat pun belum kelihatan melakukan presure atas sebuah kebijakan yang “mungkin” tidak jalan, atau terdapat kelemahan. Satu dua kali memang terjadi, namun belum dapat menguji kemapanan cara bakal calon dalam mengelola issu persoalan yang ada.

Namun sangat mungkin bagi sebagian kelompok masyarakat, menemukan kebaikan atau kelemahan bakal calon bupati namun tidak tersampaikan berupa feed back kepada yang bersangkutan dan hanya dijadikan alasan pribadi atau lingkungan terdekatnya untuk memilih atau tidak memilih, suka atau tidak suka terhadap para bakal calon.

Menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat dan khususi politisi untuk mendorong masyarakat agar dapat menentukan pilihannya secara rasional, sekaligus menguji kualitas para bakal calon bupati melalui berbagai pilihan cara yang dapat dilakukan.

Sebagai catatan ringan, tulisan ini tidak menggambarkan konstalasi politik sesungguhnya. Catatan ini hanya sebatas rekaman atas pembicaraan ringan di warung-warung kopi, di beranda-beranda politik dan ladang-ladang kehidupan masyarakat. (SIM)