Pak Ganjar yang notabene adalah seorang gubernur Jawa Tengah tentu akan ikut tertarik dalam pusaran ini. Yang lebih parah lagi para siswa dan guru yang membaca soal tersebut didalam kelas. Mereka kemudian kebingungan, lah ini Ganjar yang mana yah, Ganjar Gubernur atau Ganjaran?
Pada kasus lain yang tak kalah viral misalnya, yang terjadi pada Pak Anies dan Bu Megawati pada penghujung tahun 2020. Ada dua soal yang ditemukan. Soal yang pertama berbunyi :
"Pak Anies adalah seorang Gubernur hasil pemilihan Gubernur yahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku pak Anies adalah contoh sikap...
a. Jujur; b. Amanah; c. Istiqomah"
Lalu pada soal yang kedua disebutkan bahwa Anies kerap diejek Mega, namun Anies tak pernah marah. Wah-wah, bu mega ini berarti tukang ejek dan pak anies ini orangnya maha sabar yah.
Pemaknaan bunyi dari soal-soal mata pelajaran diatas tentu akan berbahaya bila dibiarkan berlarut-larut. Menyisipkan nama-nama pejabat dalam buku pelajaran akan bermakna ganda serta akan menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Walaupun dengan dalih untuk membentuk kompentesi dibidang karakter dan  perilaku, tentu tak bisa dibenarkan.
Seharusnya bila ingin mencatut nama tokoh-tokoh pejabat, harus sesuai dengan konteks mata pelajarannya. Nama ganjar, anies dan mega ada dibuku mata pelajaran agama itu ngawur. Sebaiknya nama mereka masuk kedalam buku sejarah bukan materi pelajaran yang lain.
"Siapakah nama presiden Indonesia ke tiga?, " Â "Kapan Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta?" Â "Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang menjabat pada tahun?".
Bila redaksi soalnya demikian maka tidak akan menimbulkan masalah dan persepsi yang liar. Apalagi bila nama-nama mereka disesuaikan dengan fakta dilapangan. Tentu akan semakin masuk akal dan sejujurnya sesuai dengan konteks.
Buku pelajaran yang mencatut nama tokoh publik dengan konotasi negatif nampaknya akan menjadi senjata harapan dibidang politik. Bila hari ini Pak Ganjar Pranowo disangkut pautkan dengan soal diatas, mungkin besok atau didaerah lain akan terjadi hal yang serupa.
Kementerian Pendidikan  dan Dinas Pendidikan harus turun tangan dalam membersihkan praktik-praktik yang seperti ini. Pendidikan kita bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan jadi arena saling sindir dan senjata membangun persepsi miring. Harus ada tindak tegas dan pengawalan yang ketat sebelum buku pelajaran didistribusikan kesekolah dan sampai ditangan para guru dan siswa.
