Mohon tunggu...
Fergusoo
Fergusoo Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Spe Salvi Facti Sumus

Selanjutnya

Tutup

Politik

Anomali Kebijakan Jokowi untuk Anies

20 Maret 2020   15:05 Diperbarui: 20 Maret 2020   15:28 181
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam laman detik.com, "Ya diserahkan ke gubernur lah, kepala daerahnya kan gubernur kok. Lah kan katanya otonomi daerah, ya, silakan gubernur sebagai penguasa daerah untuk mengatur itu semua," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto (19/3/2020).

Hal ini bermula dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa pihaknya saat ini menggambarkan penyebaran virus Corona di Jakarta sangat cepat. Menurutnya, Jakarta saat ini termasuk epicenter dengan pertambahan kasus yang tinggi.

Dalam laman detik.com ia berujar bahwa "Dalam paparan yang tadi kami sampaikan, kita gambarkan bahwa situasi di Jakarta penyebarannya bergerak sangat cepat dan sekarang Jakarta merupakan salah satu epicenter dengan pertambahan kasus yang sangat signifikan," sebut Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jokowi kepada Anies? Bukankah seharusnya mereka bersinergi?

Dalam hal ini, Jokowi sebagai Presiden dan Anies sebagai Gubernur harusnya sama sama bisa untuk mengerti kapasitasnya masing-masing. Jika memang kewenangan absolut presiden yang akan diterapkan maka Jokowi harus meneken perpres tentang kebijakan tersebut dan jangan ragu untuk mengambil tindakan.

Yang kita hadapi sekarang adalah pandemi yang telah menjadi Bencana Nasional. Jika arahan yang diberikan masih simpang siur. Akan wajar bila pemerintah daerah bergerak melewati batasnya.

Disisi lain, pemerintah daerah juga harus bisa berkoordinasi dengan pusat. UU Otonomi daerah adalah landasan hukum kuat bagiamana kepala daerah untuk bersikap. Namun tentu saja, pemerintah pusat bisa mengambil alih peran tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku tanpa mengeyampingkan pemerintah daerah selaku pemimpin didaerah tersebut.

Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan adalah kuncinya.

Kini yang tinggal adalah pusat memberikan kekuasan penuh lagi kepada pemda DKI untuk mengurusui corona. Pemerintah tak akan intevensi Anies untuk menyelesaikan pandemi ini. Seakan akan pusat lepas tangan dan lebih memilih bersikap cooling down.

Lalu apa yang akan dilakukan Jokowi selanjutnya? Saya harap kebijakan pemerintah tetaplah sinkron. Jangan sampai rakyat lagi-lagi menjadi korban dalam arena kampanye politik nasional. Musuh kita saat ini sedang menyerang. Dengan bekerjasama kita sebenarnya bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Namun jika rantai persatuan kita saja sudah putus, kepada siapa lagi rakyat menggantungkan harapannya? Kepada DPR? Ahh anggota DPR saja takut sama virus corona....

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun