Sudah Pantaskah Iuran BPJS Kesehatan Naik?

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap manajemen dan tata kelola di internal BPJS. Jika masalahnya juga apa pada manajemen yang belum baik, sudah saatnya dilakukan pergantian direksi dan jajarannya, yang hasil kerjanya belum memuaskan ini. Masyarakat tentunya bertanya tanya pada kapasitas dan kemampuan direksi dalam mengelola dana yang sudah dikumpulkan gotong royong ini. Semoga mereka mampu mengelolanya sehingga amanah. 

Kedua, iuran kenaikan BPJS juga harusnya harus memperhatikan aspek kualitas terhadap sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang  telah menjadi mitra kerja sama. Aspek kualitas ini diukur dari tingkat kepuasan pasien dan kelengkapan layanan mulai dari fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama hingga kefasilitas kesehatan tingkat lanjutan dirumah sakit. 

Masalahnya adalah mutu pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia belum berjalan optimal dan  terdistribusi merata. Padahal peserta BPJS ini bukan hanya ada dikota yang fasilitasnya lengkap, tapi juga ada didesa yang saat ini masih banyak kekurangan.  Mereka juga adalah peserta yang membayar  iuran setiap bulannya. Jika saja opsi kenaikan iuran ini dikeluarkan, maka pemerataan layanan kesehatan diseluruh Indonesia adalah jawabannya. 

Semoga saja pemerintah tanggap akan pembangunan kesehatan bukannya dari sektor infrastrukturnya tetapi juga sumber daya manusia nya yang terbilang belum terdistribusi secara merata. Jika mutu dan standar pelayanan difaskes sudah bagus, baik dikota maupun didesa, saya yakin opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menjadi masalah.

Ketiga, berkaitan dengan paradigma sehat, arah pembangunan kesehatan saat ini mengarah pada preventif dan promotif. Kenaikan pengeluaran pengobatan yang terjadi dirumah sakit mencerminkan fungsi preventif dan promotif di puskesmas belum berjalan optimal. Akibatnya pembiayaan jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan setiap bulannya bengkak dan terus mengalami defisit.

Disisi lain BPJS juga telah mengeluarkan dan mencairkan pembiayaan kapitasi dipuskesmas untuk mendukung layanan dan manjemen puskesmas. Diharapkan puskesmas menjadi pilar kunci berjalannya fungsi pencegahan terjadinya penyakit pada masyarakat serta terus menerus melakukan promosi kesehatan sehingga gerakan masyarakat hidup sehat dimasyarakat berjalan dan menekan angka penyakit.

Jika saja fungsi preventif dan promotif ini terus berjalan secara berkesinambungan maka pengeluaran biaya kesehatan pada kuratif dan rehabilitatif bisa ditekan dan penghematan biaya bisa terjadi.

Keempat, iuran kenaikan BPJS sebisanya dinaikkan secara bertahap dengan mempertimbangakn perkembangan dan keadaan ekonomi dimasyarakat khususnya perusahan-perusahaan yang memiliki dan memperkerjakan tenaga buruh yang jumlahnya bukan main-main. 

Sistem pembayaran silang ini tentunya akan dirasakan berat jika kenaikannya langsung 100 persen. Alangkah baiknya pemerintah jika mulai mencermati ulang hitung-hitunga aktuaria ini demi kebaikkan pemberi kerja dan penerima kerja.

Layanan kesehatan ini memang tidak murah dan tidak mudah. Kita perlu dana untuk melengkapi fasilitas, membayar honor pegawai, belanja obat dan bahan medis habis pakai dan lain sebagainya. Dana iuran yang setiap bulannya dikumpul dan dikelola tentunya harus diawasi dengan serius dan digunakan amanah sesuai pemakaian. 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai dua lembaga besar yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kesehatan harus terus kita dukung dan kritik agar tercapainya pembangunan kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat juga harus mulai sadar dan peduli akan kesehatan. jangan mentang-mentang jaminan kesehatan telah tersedia, namun kesehatan diabaikan.