Pohon sebagai Pengurang Pajak

Pada akhirnya, semakin produktif masyarakatnya dalam hal ini aktivitas perekonomiannya, semakin besar pula potensi pajak yang dihasilkan. Jadi, aparat pajak tidak perlu alergi dengan wacana ini. Mungkin ini cara yang cukup efektif untuk membuat masyarakat kita nyaman dengan pajak.

Tidak hanya terhadap pohon yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Hal lain seperti halnya kepemilikan sumur resapan tentunya sangat layak juga sebagai pengurang pajak. 

Di satu sisi pemerintah tidak perlu memaksa masyarakat untuk membuat sumur resapan dalam rangka pencegahan banjir dan konservasi air tanah, di sisi lain masyarakat biasanya akan sukarela dan senang hati membangun sumur resapan karena iming-iming insentif pajak. Mindset pemerintah harus berubah, tidak hanya membuat kebijakan ekstensifikasi pajak yang masif, melainkan harus membuat kebijakaan insentif pajak yang inovatif.

Percuma penerimaan pajak tinggi jika masyarakatnya merasa terbebani dan biaya sosial yang ditanggung pemerintah semakin tinggi dari tahun ke tahun. Biaya untuk penanganan banjir, biaya untuk mengatasi polusi, biaya kesehatan masyarakat yang terus membengkak dari tahun ke tahun sampai-sampai membuat BPJS 'berguncang' hebat akhir-akhir ini. 

Ini sama halnya dengan sebuah keluarga, dimana sang ayah punya penghasilan puluhan juta rupiah, tapi anak dan istrinya sering sakit-sakitan, sehingga sering keluar masuk rumah sakit dan perlu biaya tinggi untuk pengobatannya, dan pasti mereka sekeluarga tidak bahagia.

Berbeda dengan keluarga lainnya, dimana sang Ayah penghasilannya cuma Rp7 juta, tapi karena anak dan istrinya sehat semua, mereka hidup bahagia, sehingga tidak jarang gaji bulanannya masih tersisa dan bisa diinvestasikan. Pemerintah mau pilih yang mana?

Sistem pajak yang fleksibel dan inovatif mampu membuat masyarakat nyaman dengan pajak. Pada akhirnya penerimaan negara dari pajak pun akan terus meningkat dan berkelanjutan.