MENGUSUNG POLITIK DAMAI ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGATASI ESKALASI KONFLIK KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DI PAPUA
IMAM SYUYUTHI
Konflik di Papua dipicu oleh ragam persoalan yang memantik semangat untuk menyerukan kemerdekaan atau pelepasan diri dari NKRI. Persoalan-persoalan yang mengitari kehidupan penduduk Papua pada satu sisi diteropong sebagai kekuatan untuk membangun Papua tanpa peran NKRI. Apakah diskursus pelepasan itu menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan kemajuan Papua, tentu saja tidak memberikan jawaban yang pasti. Justru sebaliknya, pada sisi yang lain, beragam persoalan yang terjadi di Papua bisa dilihat juga sebagai kekuatan komunal masyarakat suku Papua asli untuk bergerak maju dalam bingkai NKRI. Geliat dan pergerakan maju tak akan terwujud apabila masyarakat Papua terjajah oleh perasaan sebagai suku bangsa yang tertindas, terbelakang, tanpa pembebasan, dan terdepak dari kedudukan yang setara dengan suku bangsa lain di NKRI. Perasaan sebagai suku bangsa yang setara dan merdeka perlu diinternalisasikan ke dalam diri melalui pelbagai kebijakan dan konstruksi berpikir politik damai.
KONSEP POLITIK DAMAI ABDURRAHMAN WAHID
Kita telah berupaya memetakan hilir konflik Papua, yang dari sendirinya dapat disimpulkan sebagai konflik politik. Di sini, cetusan konflik politik bukan pertama-tama bermaksud merunut atau mencari solusi yang terejahwantah (terwujud) dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik praktis. Kita hanya ingin menggumuli elemen fundamental dari konflik itu, dan sekaligus mengusung konstruksi berpikir fundamental bagaimana konstelasi politik yang perlu dibangun dalam konteks situasi demikian.
Dalam negara modern, persoalan bertambah kompleks seiring dengan pluralitas agama, ideologi, dan pandangan politik. Karena itu konsep tentang keadilan, fairness, legitimasi dan kesejahteraan selalu harus dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial konkret. Juga harus ditempatkan dalam konteks pemahaman diri individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan (Madung, 2013). Itulah mengapa dalam elaborasi ini, kita menggumuli konstruksi berpikir Abdurrahman Wahid yang sangat relevan dan kontekstual. Abdurrahman Wahid tidak secara gamblang merumuskan konsep politik damai. Karena itu, kita hanya berkenalan dengan percikan pikirannya yang terbersit di dalamnya mengenai politik damai itu.
Gagasan-Gagasan dasar Abdurrahman Wahid tidak bisa terlepas dari status keulamaan yang turut memengaruhi skematika pemikiran politiknya (Soim, 2018). Harus Diakui, Abdurrahman Wahid adalah ulama besar yang sangat pluralis, maka sangatlah layak bila ia disematkan sebagai pahlawan pluralisme Indonesia. Dialah yang secara nyata dapat kita lihat telah mempresentasikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Ia pahlawan pluralis bukan terutama pada kata dan gagasannya, namun lebih jauh pada tindakan konkret yang menyata dalam testimoni hidupnya. Abdurrahman Wahid adalah sosok yang membebaskan orang-orang Tionghoa Indonesia ataupun kelompok minoritas lainnya seperti Ahmadiyah keluar dari kungkungan penindasan. Abdurrahman Wahid adalah orang pertama yang melepaskan masyarakat Tionghoa dari belenggu Orde Baru, sehingga dia dipuja sebagai pahlawan yang layak mendapatkan nobel perdamaian. Abdurrahman Wahid dinilai telah menyebarkan benih-benih perdamaian, pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi organisasinya, NU (Mustajab, 2014)
Pengaruh latar belakang hidupnya yang lebih dekat dengan rasionalitas melahirkan corak gagasan yang liberal dan inklusif, sehingga dari sendirinya Abdurrahman Wahid mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam realitas kehidupan. Dalam konstelasi politik di Indonesia kita menemukan beberapa pilar pemikiran Abdurrahman Wahid yang benar-benar memosisikan manusia kembali kepada natura kemanusiaannya.
PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID PADA MASA ORDE BARU
Era Orde Baru merupakan era yang menunjukkan pemerintahan yang sangat kaku, keras, serta harus tunduk terhadap aturan-aturan dan larangannya yang dibuat pemerintahan Orde Baru, dan tidak ada kebebasan mengekspresikan sesuatu, bahkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru pun dilarang, apalagi membuat pernyataan melalui sebuah dagelan untuk melawan pemerintahan Orde Baru sangat dilarang karena dianggap melawan. Sehingga siapapun yang melawan pemerintahan Orde Baru akan dicari, ditangkap, dan dimasukkan ke dalam penjara (Hidayatulloh, 2018). Abdurrahman Wahid berupaya membebaskan Indonesia dari hal itu dan lantas kembali menegakan demokrasi.
Dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, Abdurrahman Wahid menandaskan (menyatakan sesuatu dengan tegas dan jelas) bahwa harus ada tiga nilai yang ada pada sistem itu, yang kerap dilenyapkan oleh Orba. Ketiga nilai itu antara lain kebebasan, keadilan, dan musyawarah (Setiawan, 2017). Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan masyarakat. Keadilan merupakan  landasan demokrasi dalam arti terbukanya peluang kepada setiap lapisan masyarakat untuk membangun kehidupan sesuai dengan keinginannya. Keadilan penting dalam arti seseorang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya. Keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi pada saat Orde Baru (Muh. Rusli, 2015).
Pada akhirnya, Musyawarah yaitu bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan lewat permusyawaratan. Bagi Abdurrahman Wahid nilai pokok demokrasi memiliki kesamaan dengan misi agama. Pada dasarnya agama bertujuan menegakan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu demokrasi harus sejalan dengan ajaran agama dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Abdurrahman Wahid  tidak membenarkan adanya demokrasi yang bertentangan dengan ajaran agama.
IMPLEMENTASI POLITIK DAMAI ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGATASI ESKALASI KONFLIK KKB-TNI
Konflik di Papua yang digelontorkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dari sendirinya merupakan konflik politik yang menuntut pembebasan, kemerdekaan, kesetaraan manusia Papua secara khusus dengan manusia Indonesia pada umumnya. KKB yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah NKRI, mati-matian menghendaki manusia asli Papua yang terlepas dari kungkungan penindasan. Gerakan pembebasan itu berujung pada kehendak untuk terlepas secara utuh dari NKRI.
Namun demikian, pemerintah Indonesia tentu saja tidak menutup mata terhadap gerakan-gerakan separatis apa pun. Akan tetapi upaya pemerintah Indonesia untuk memberangus kelompok separatis tidak bisa terus menerus bergerak dalam skema pengerahan aparat keamanan seperti TNI-POLRI, dialog, pembangunan Papua yang gencar, ataupun juga perluasan secara paripurna otonomi khusus Papua. Pemerintah Indonesia perlu melihat kembali bagaimana sistem demokrasi telah diterapkan khususnya dalam konteks suku bangsa Papua. Maksudnya, apakah Indonesia telah benar-benar demokratis dalam memerlakukan kebijakan terhadap Papua. Dikarenakan Abdurrahman Wahid pernah mengkritik Orde Baru yang mengukur demokratisasi hanya dari segi kelembagaannya saja. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, Abdurrahman Wahid memandang demokrasi sebagai suatu proses atau budaya yang terus menerus. Ketika ada komponen anak bangsa yang terkungkung oleh perasaan tertindas maka demokrasi belum sepenuhnya dijalankan. Abdurrahman Wahid sangat gusar dan tak pernah tenang melihat nilai luhur demokrasi terinjak-injak. Menurut Abdurrahman Wahid dalam  masyarakat yang demokratis itu ada 4 :
- Semua warga Negara kedudukannya sama di muka hukum
- Yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan
- Kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya
- Adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif (Muh. Rusli, 2015).
Adapun pemberdayaaan masyarakat lokal di Papua adalah upaya yang mendesak untuk memanusiakan masyarakat Papua. Masyarakat lokal perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan lokal untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat sekaligus mengurangi potensi konflik. Di sana ada implementasi nilai-nilai demokrasi, sebab pengambilan keputusan bukan hanya milik pemerintah di Jakarta ataupun elit Papua, tapi juga rakyat Papua kebanyakan yang terepresentasi oleh perwakilan-perwakilan masyarakat seperti tokoh adat maupun tokoh agama.
Pemberdayaan lainnya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi lokal dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Identitas kebudayaan lokal Papua pun harus diberikan tempat seluas-luasnya dalam ruang publik dengan semangat inklusivitas. Maksudnya adalah memungkinkan masyarakat Papua merasa diakui dalam identitas dan budayanya dan mengurangi perasaan ketidakpuasan dan alienasi dari bangsa Indonesia yang holistik.
Masyarakat Papua memiliki kandungan yang sangat berarti dalam keanekaragaman budaya, tradisi, dan sistem nilai yang kaya, yang ada di sana. Itu semua tidak boleh dipinggirkan atau diabaikan begitu saja dalam mengatasi dinamika konflik. Kearifan lokal masyarakat Papua perlu dimanfaatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah mereka. Maka, institusi adat perlu dilibatkan. Pilar kemanusiaan Abdurrahman Wahid dari sendirinya tersentuh di ranah yang bercorak demikian. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia adalah nilai inti dalam konsep kemanusiaan Abdurrahman Wahid. Dengan begitu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia Papua, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul, dihormati dan dijalankan di sana. Halnya melibatkan penegakan hukum yang adil dan penanganan konflik tanpa melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (Tebay, 2016).
Konflik di Papua salah satunya ditengarahi oleh perasaan Bangsa Papua yang memiliki memori terluka terhadap Indonesia (Suropati, 2019). Memori terluka itu akan memicu konflik apabila ada perlakuan yang tidak adil dari pihak pemerintah yang di Jakarta maupun pemerintah di Papua terhadap masyarakat Papua sendiri. Konflik juga terjadi apabila masyarakat Papua merasa diperlakukan secara tidak adil. Abdurrahman Wahid mencanangkan perlakuan yang adil, hubungan sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Hal itu hanya menjadi mungkin apabila pemberdayaan benar-benar diperlakukan secara menyeluruh di Papua, di segala segi bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebudayaan. Akses pendidikan dan kesehatan seperti sekolah-seekolah dan rumah sakit yang layak tidak hanya terbatas di kota-kota saja, tapi juga di pedesaan tempat domisili masyarakat Papua kebanyakan. Satu desa satu nakes satu faskes perlu dipertimbangkan.
Upaya-upaya itu digaungkan untuk membangun rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama anak bangsa. Abdurrahman Wahid mencetuskan bahwa tanpa ada rasa persaudaraan, dialog dan pembangunan masih sebatas instrumen kelembagaan saja (Aqil, 2020). Akhirnya ia hanya menjadi upaya yang sia-sia dalam mengatasi konflik. Harus diakui, segala upaya untuk mengimplemntasikan nilai-nilai itu, bukan proses yang mudah. Abdurrahman Wahid menggarisbawahi adanya upaya yang harus dilakukan terus menerus dalam perjalanan kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, sikap kesatria sebagai putra-putri bangsa Indonesia atau putra-putri Papua adalah hal yang patut disadari. Kekesatriaan menurut Abdurrahman Wahis yang mencakup keberanian, integritas, tanggung jawab, komitmen, kesabaran, dan keikhlasan, dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi eskalasi konflik di Papua.
DAFTAR PUSTAKA
Letsoin, Y.S., Bunsele, O.R., & Taroreh, T. (2023). Mengusung Politik Damail Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Eskalasi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata dengan Tentara Nasional Indonesia di Papua. Jurnal Politik Profetik, 11 (2), 169-185. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a3
Madung, O. G. (2013). Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis. Ledalero.
Soim, M. (2018). Analisis Pemikiran Abdurrachman Wahid tentang PArtai Politik Islam di Indonesia (Nomor 132211050). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Mustajab, A. (2014). Kebijakan Politik Gus Durterhadap China Tionghoa Di Indonesia. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014, 4(1), 368. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1293/1121
Hidayatulloh, N. S. (2018). Dagelan Politik Gus Dur tahun 1999-2001. Avatara, 6(4).
Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. Asketik, 1(1), 57--68. https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411
Muh. Rusli. (2015). Pemikiran Keagamaan dan Kebangsaan Gus Dur. Farabi, 12(1), 50--71.
Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan, 12(2), 83--106.
Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua secara Damai, Adil, dan Bermartabat. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 37(Jakarta), 73--89. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/52
Aqil, M. (2020). Nilai-Nilai Humanisme dalam Dialog antar Agama Perspektif Gus Dur. Al-Adyan, 1(1), 52--66.
Â
