Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia

Keterlibatan masyarakat dalam pengalaman petty corruption, misalnya pada saat mengakses pelayanan publik agar segera diprioritaskan mengandalkan hubungan kekerabatan atau pertemanan, adanya permintaan tambahan biaya diluar peraturan yang sudah ditetapkan, demi memperlancar urusan dalam mengakses pelayanan publik memberikan uang lebih kepada petugas, dan lain sebagainya semakin berkurang.

Berkebalikan dengan indeks dimensi pengalaman yang mengalami peningkatan, dalam indeks dimensi persepsi anti korupsi mengalami penurunan. Padahal, dalam jangka waktu enam tahun terakhir dimensi persepsi tidak pernah mengalami penurunan. 

Indeks persepsi berada pada 3,86 pada tahun 2018 turun menjadi 3,80 pada tahun 2019. Indeks persepsi korupsi mengalami penurunan, menunjukkan semakin permisifnya korupsi di masyarakat. Ini menandakan bahwa, penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang sudah biasa terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang wajar.

Bahwa pada tahun 2019 ada beberapa indikator masyarakat semakin permisif terhadap korupsi, yaitu: pertama, persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut meningkat dari 22,52 (tahun 2018) menjadi 25,56 (tahun 2019). 

Selanjutnya kedua, Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga meningkat dari 20,74 (tahun 2018) menjadi 22,52 (tahun 2019). 

Ketiga, Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak meningkat dari 12,61 (tahun 2018) menjadi 12,88 (tahun 2019). 

Keempat, Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya meningkat dari 2,41 (tahun 2018) menjadi 2,76 (tahun 2019). 

Dan yang kelima, Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seseorang menggunakan barang milik anggota rumah tangga lain tanpa izin meningkat dari 4,47 (tahun 2018) menjadi 5,15 (tahun 2019). Sehingga dalam hal ini, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian korupsi.

Faktor lain yang menyumbang naiknya sikap permisif masyarakat, faktor-faktor tersebut, diantaranya : memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta, memberi uang/barang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll., membagikan uang/barang ke calon pemilih pada PILKADES/PILKADA/PEMILU, Guru mendapat jaminan anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar, memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).

Indeks persepsi anti korupsi masyarakat secara umum mengalami peningkatan, yang mengalami peningkatan adalah indeks pengalaman akses pelayanan publik, bukan indeks persepsi anti korupsinya. Meningkatnya indeks pengalaman akses pelayanan publik menandakan semakin anti korupsinya instansi pelayanan publik di pemerintahan. 

Diterapkannya sistem reformasi birokrasi disetiap instansi pemerintahan, pelayanan publik semakin prima dan menutup peluang terjadinya kebocoran atau kecurangan seperti pungutan liar, gratifikasi, dan nepotisme. Ditambah lagi adanya pengawasan ketat dari BPK, KPK, dan Ombudsman sehingga menutup peluang terjadinya tindakan korupsi.