Merealisasikan Indonesia Menjadi Tujuan Utama Investasi Asing

Begini urutan negara yang menjadi tujuan investasi asing pasca-Perang Dagang China versus Amerika. Di urutan pertama adalah Vietnam, yang berhasil menggaet 23 investor asing. 

Negara yang berada di urutan ke-2, ke-3, dank ke-4 yang memperebutkan investasi 10 perusahaan asing lainnya adalah Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kabar buruknya Indonesia tidak bisa menggaet satu pun investor asing yang mau merelokasi bisnisnya dari China.

Pertanyaan yang mesti segera dijawab mengapa Vietnam bisa menjadi primadona bagi investor asing. Bayangkan hampir 70 persen mata para investor tertarik oleh sosok Vietnam sehingga dalam jangka waktu 60 hari setelah Amerika Serikat memberikan tambahan bea impor terhadap China, para investor segera merelokasi bisnisnya ke Vietnam. Ini merupakan pukulan yang menyakitkan bagi Indonesia. Ada apa dengan Indonesia sehingga tidak dilirik sedikit pun oleh Investor Asing?

Namun daripada kita mencari-cari yang negatif mengenai Indonesia, lebih baik kita menggali lebih dalam mengapa Vietnam yang dapat melejit seperti saat ini. 

Latar belakang Vietnam melakukan regformasi karena negara tersebut gemas dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, dengan pendapatan per kapita yang hanya di kisaran US$200 hingga US$300 per hari.

Sebagai solusinya, pada 1986 Vietnam mengeluarkan paket reformasi kebijakan dan ekonomi yang disebut Doi Moi. Setelah perjalanan lebih dari 30 tahun,  (dan saya yakin ini pun "berdarah-darah" dan sangat tidak mudah) Vietnam berhasil merasakan manisnya aliran investasi asing. 

Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Vietnam selama paruh pertama 2019 mencapai US$16,74 miliar atau tumbuh 69,1 persen secara tahunan. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Menurut laporan World Economic Forum, dari serangkaian paket reformasi kebijakan dan ekonomi tersebut, ada tiga alasan mengapa Vietnam menjadi bintang bersinar di Asia. 

Pertama, Vietnam sangat berkomitmen dengan globalisasi ekonomi. Kedua, penyederhanaan regulasi secara bombastis. Ketiga, investasi yang jor-joran di sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

 Bagaimana dengan Indonesia?

Bagaimanapun investasi adalah hal yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara? Jika investor asing menarik investasinya dari Indonesia, tentunya akan ada banyak sekali  pengangguran dan ini akan memberikan imbas yang panjang. Lalu bagaimana caranya agar investor dapat tertarik berinvestasi di Indonesia?

Pada tanggal 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan Omnibus Law  kepada DPR. Banyak polemik mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum ini. 

Namun ada baiknya kita mengetahui  apa latar belakang dikeluarkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Diharapkan ini dapat menyebabkan perubahan struktur  ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6,0% melalui:

• Penciptaan Lapangan Kerja yang berkualitas akan meningkat cukup signifikan menjadi 2,7-3  juta per tahun, dibandingkan 2-2,5 juta tanpa UU Cipta Kerja. Ini adalah pekerjaan yang besar mengingat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, dengan Pengangguran= 7,05 Juta; Angkatan Kerja Baru= 2,24 Juta; Setengah  Penganggur= 8,14 Juta; Pekerja Paruh Waktu= 28,41 Juta.  Jika dijumlahkan totalnya adalah 45,84 Juta.  
• Peningkatan Investasi (6,6%-7,0%), yang meningkatkan Income  dan Daya Beli, dan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%- 5,6%).
• Peningkatan Produktivitas, yang akan diikuti peningkatan upah, sehingga dapat meningkatkan income. Dengan demikian, para buruh dan pekerja memiliki daya beli dan konsumsi yang meningkat. Kerja sejahtera adalah tujuan kita bersama dengan RUU Cipta Kerja ini.  

Jika  RUU Cipta Kerja tidak dilakukan, lapangan pekerjaan akan  pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, Penduduk yang Tidak  Bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia terjebak dalam jebakan  negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Menuju Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur adalah pekerjaan yang membutuhkan proses yang panjang. Dengan RUU Cipta pemerintah Indonesia menargetkan ada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,2-2.4 juta, dari 4,6 Juta pada saat ini menjadi 6,8-7 juta di empat tahun mendatang (2024). 

Hal tersebut dapat terlaksana karena RUU Hak Cipta Kerja menyederhanakan harmonisasi regulasi dan perizinan, investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, hingga pemberdayaan UMKM.  Target besar yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah angka kemiskinan Indonesia adalah 0 persen dan masuk menjadi 5 besar ekonomi Dunia.

Bisa atau tidaknya hal tercapai adalah tanggung jawab kita semua. Ini bukan pekerjaan dan perkara yang mudah. Seperti Vietnam yang juga melewati perjalanan yang begitu panjang, Indonesianya juga harus melewatinya. 

Namun demikian, masih ada polemik dalam pemberlakukan rancangan UU Cipta Kerja ini. Saat ini Pemerintah akan terus-menerus melakukan diskusi publik yang dapat dijadikan momentum memberikan masukan sehingga diharapkan kesejahtraan adalah milik seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.