Ia menilai lebih baik mengikuti program pemerintah Bangga Buatan Indonesia. Sehingga, bisa terus mendukung produk-produk Indonesia. "Kapan lagi kalau tidak sekarang dan siapa lagi kalau bukan kita," ungkapnya.
Dalam pada itu, Kasatgas Tipikor Novel Baswedan, adanya peredaran impor barang bekas menjadi salahsatu masalah serius di tanah air, menurutnya, ini bukan pertama kali namun sudah lama terjadi. Untuk itu, ia menilai perlu keseriusan dalam menanggapi praktik ilegal agar tidak memicu timbulnya korupsi.
"Apa yang dilakukan ini tidak hanya di Riau. Ini bukan hal baru dan sudah lama terjadi. Upaya yang dilakukan bisa memeliminir dan bisa mendorong agar praktik ilegal tidak terjadi. Butuh bantuan dari aparatur negara untuk komit dalam hal ini," katanya.
Ia menyebut, jika perdagangan terjadi di dalam itu sulit. Karena membedakan antara barang lokal antar masyarakat dan impor lebih sulit. Tentunya, ini menjadi peran bea cukai untuk berkolaborasi lebih baik lagi untuk mengantisipasi lebih optimal agar benar-benar bisa dicegah.
"Soal penegakan hukum tentunya akan lebih dicermati dan tidak berhenti di sini. Kami berharap upaya yang melanggar hukum harus ditegakkan sesuai aturan UU," tegasnya.
Dilain kesempatan, Pekanbaru juga memiliki pasar impor barang bekas khususnya pakaian yang berlokasi di Pasar Kodim, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Di sana, barang-barang tersebut dijajakan.
Sejumlah pedagang di sana mengaku kecewa atas larangan tersebut. Lantaran itu menjadi mata pencahariannya. Mereka pun mengaku tetap akan menjual barang yang masih ada di tokonya.
"Jika kami dilarang berjualan impor barang bbekas, anak kami mau makan apa. Ini pencaharian kami sejak lama, " ujar pedagang bernama Sri. Ia pun menambahkan, sejauh ini pelanggannya tidak ada yang sakit kulit.
"Tak ada pelanggan yang mengeluh sakit kulit. Jadi, pernyataan yang disebut pak menteri itu bisa dibilang bohong. Kalau misalnya kami dilarang berjualan, tolong carikan solusi dan jangan hanya melarang," pintanya.
Rekan sepermainanku, Melati (bukan nama asli) tidak sependapat dengan larangan pemerintah meski mengetahui barang impor bekas itu tidak membayar pajak serta bea dan cukai. Itu karena, kualitas dan harga yang ditawarkan lebih murah dari pada produk dalam negeri.
Kendati begitu, memang persoalan ini harus didudukkan agar tercipta solusi. Dan tidak hanya menjadi trend semata lalu ilang timbul dalam pelaksanaannya. Sebagai masukan, produsen di tanah air menambah kualitas serta memperbarui trend dan membanting harga dengan dukungan pemerintah sebagai bagian dari solusi.
